Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menolak usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin menghapus unsur kerugian negara dari definisi tindak pidana korupsi, karena dinilai berbahaya dan dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Mardani menegaskan pentingnya kerugian negara tetap menjadi bagian dari definisi korupsi, meskipun penghitungan harus dilakukan secara adil. Usulan tersebut muncul dalam kajian yang diklaim telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Luhut berargumen bahwa mengaitkan kerugian negara dengan korupsi dapat memberatkan iklim bisnis.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. (Foto: DPR RI)
JAKARTA, AFU.ID — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menolak usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin menghapus unsur kerugian negara dari definisi tindak pidana korupsi. Mardani menilai usulan tersebut berbahaya karena berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
"Kami tolak usulan bahwa kerugian negara tidak termasuk ke dalam rumpun korupsi, berbahaya," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Anggota Komisi II DPR RI itu menegaskan, kerugian negara harus tetap menjadi bagian dari unsur tindak pidana korupsi. Namun, ia mengingatkan penghitungan kerugian negara harus dilakukan secara adil.
"Justru korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa, harus betul-betul diberi penguatan, dan kerugian negara termasuk salah satu dari rumpun korupsi, tentu ada perhitungan yang adil," ujarnya. Pernyataan Mardani merespons kajian DEN yang disampaikan Luhut kepada Presiden Prabowo Subianto. Kajian tersebut mengusulkan agar korupsi di Indonesia didefinisikan sebagai penyuapan atau bribery, mengacu pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (UNCAC).
Luhut mengeklaim Prabowo telah menyetujui kajian tersebut. Menurut dia, penggunaan unsur kerugian negara dalam perkara korupsi dapat memberatkan iklim bisnis, terutama bagi entitas pengelola investasi negara seperti Danantara. "Ya itu kami mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan. Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara," kata Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Luhut berpendapat, keputusan bisnis memiliki risiko kerugian finansial yang tidak seharusnya secara otomatis berujung pada pemidanaan. "Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara dan ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya," ujarnya. (FAD)