JAKARTA, AFU.ID — Nama dua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani dan Pramono Anung, mencuat dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka seiring bergulirnya penjaringan kandidat oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran pimpinan partai politik di Istana Bogor. Merespons dinamika kabar tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa seluruh keputusan strategis terkait sikap politik partai berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026). Hasto menjelaskan, konstitusi memberikan mandat serta hak prerogatif kepada Presiden Prabowo untuk mengusulkan dua nama calon pengganti wakil presiden. PDIP menghormati kewenangan tersebut dan berharap kandidat yang diajukan mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat, seperti masalah ekonomi, sulitnya lapangan pekerjaan, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat," ungkapnya. Terkait peluang PDIP bergabung ke dalam koalisi pemerintahan, Hasto kembali menyatakan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya merupakan ranah Megawati. Di sisi lain, ia menilai mundurnya Gibran menjadi momentum koreksi dalam praktik bernegara agar berjalan sesuai konstitusi tanpa diwarnai penyalahgunaan kekuasaan.
"Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan sempit, kepentingan anaknya dan sebagainya, maka ini akan menciptakan kerapuhan," tandasnya. Dalam kesempatan yang sama, Hasto turut menyinggung pernyataan Gibran mengenai beratnya meninggalkan partai demi menerima pinangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia mengingatkan bahwa PDIP telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran, dan Bobby Nasution karena dinilai melanggar disiplin serta ideologi partai.
"Ketidaktaatan terhadap ideologi partai, komitmen terhadap rakyat banyak, kemudian membangun supremasi hukum, demokrasi dengan jalan kerakyatan, bukan dengan jalan keluarga, apalagi dengan intervensi kekuasaan," pungkas Hasto, seraya menegaskan kader yang tidak sejalan dengan platform perjuangan partai dipersilakan mengundurkan diri. Sebelumnya, Pramono Anung sempat merespons santai isu dirinya masuk dalam bursa calon wakil presiden usai memimpin rapat tingkat Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026). "Pertanyaannya mantap banget," ujar Pramono sambil tertawa sebelum mengakhiri sesi wawancara.
Selain Puan Maharani dan Pramono Anung, sejumlah tokoh lain seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hingga Ketua DPD Sultan B Najamudin juga diisukan masuk dalam bursa kandidat. Presiden Prabowo sendiri telah menggelar pertemuan dengan para petinggi partai politik di Istana Bogor pada Jumat (13/11/2026) sore dan akan melanjutkan pembahasan pengisian kursi wakil presiden hingga pekan depan. (FAD)