Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
TNI Dikerahkan Hadapi Demonstran, Koalisi Sipil: Demonstran Bukan Ancaman Militer
Bagikan:
Penulis: Fadhlan Robbani
Ringkasan Berita
Pengerahan prajurit TNI untuk mengamankan demonstrasi di Jakarta pada 28 Oktober 2026 mendapat kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang menegaskan bahwa demonstran bukanlah ancaman militer. Koalisi, yang terdiri dari 25 organisasi, mendesak pemerintah untuk menarik TNI dari lokasi demonstrasi, menilai bahwa keterlibatan militer dalam pengamanan aksi berpotensi mengancam kebebasan sipil dan bertentangan dengan pemisahan fungsi TNI dan Polri yang telah dicapai pasca-Reformasi 1998. Mereka mengingatkan tentang pentingnya menjaga peran masing-masing institusi demi keamanan publik dan kebebasan berpendapat.
Momen saat personel TNI menghadang mahasiswa untuk bisa menuju ke Bunderan Hotel Indonesia (HI) pada Rabu, 28 Oktober 2026. (www.x.com/@madisnur)
JAKARTA, AFU.ID — Pengerahan prajurit TNI untuk mengamankan demonstrasi di sejumlah titik Jakarta pada Rabu (28/10/2026) menuai kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Koalisi menegaskan demonstran bukan ancaman militer dan mendesak pemerintah menarik prajurit dari lokasi aksi. Perwakilan koalisi, Usman Hamid, menilai pelibatan tentara dalam pengamanan demonstrasi bertentangan dengan pemisahan fungsi TNI dan Polri.
Menurut dia, pengerahan militer untuk menghadapi warga yang menyampaikan aspirasi di ruang publik berpotensi mengancam kebebasan sipil. "Pengamanan aksi demonstrasi harus dilaksanakan dengan menghormati kebebasan sipil dan tidak memperlakukan warga yang menyampaikan kritik maupun aspirasi sebagai ancaman militer," kata Usman dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Koalisi menyoroti keberadaan prajurit TNI di sejumlah titik demonstrasi, mulai dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga gang-gang permukiman. Mereka menilai penempatan tentara di lokasi tersebut berpotensi menimbulkan intimidasi terhadap masyarakat yang hendak menyampaikan pendapat. Desakan itu disampaikan koalisi yang terdiri dari 25 organisasi masyarakat sipil, termasuk YLBHI, Imparsial, KontraS, Amnesty International Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan ELSAM.
Usman mengatakan pelibatan TNI dalam pengamanan demonstrasi bertentangan dengan fungsi utama militer sebagai alat pertahanan negara. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. "Tugas TNI adalah menyelenggarakan pertahanan negara, bukan mengamankan demonstrasi atau menghadapi massa yang menyampaikan aspirasi di depan umum," ujar Usman.
Koalisi juga merujuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kedua landasan tersebut, menurut mereka, menegaskan perbedaan fungsi TNI di bidang pertahanan dan Polri dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
Koalisi menilai pengerahan tentara untuk mengamankan demonstrasi berisiko mengaburkan batas antara pertahanan negara dan keamanan dalam negeri. Mereka juga mengingatkan bahwa pemisahan peran TNI dan Polri merupakan salah satu capaian penting Reformasi 1998 untuk mengakhiri praktik dwifungsi ABRI dan memperkuat supremasi sipil.
Menurut Usman, keterlibatan militer dalam menghadapi demonstran dapat menghidupkan kembali pendekatan militeristik yang pernah mewarnai pemerintahan Orde Baru. Koalisi menilai negara harus menjamin keamanan demonstran sekaligus melindungi kebebasan menyampaikan pendapat. Karena itu, pengerahan tentara dalam pengamanan aksi dinilai perlu dihentikan agar tidak mengancam ruang sipil.
Koalisi meminta pemerintah dan Mabes TNI segera menarik prajurit yang dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi di ruang publik. Mereka juga mendesak Panglima TNI menghentikan pelibatan militer dalam penanganan aksi massa dan mengembalikan pengamanan ketertiban umum kepada kepolisian. "Berdasarkan hal tersebut, Koalisi mendesak TNI segera menarik prajurit dari pengamanan aksi massa dan tidak menggunakan kekuatan bersenjata dalam menghadapi demonstran," kata Usman.