JAKARTA, AFU.ID — Sama seperti tahun 2025, bulan Agustus tahun ini juga akan diwarnai dengan aksi demonstrasi besar yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan sejumlah koalisi dari lapisan masyarakat dengan beragam tuntutan. Jelang aksi besar AMPB tersebut, DPR telah melakukan pengarahan tertutup guna mengantisipasi meningkatnya tensi politik dan keamanan ibu kota pada 27 Agustus mendatang.
Koordinator AMPB, Supriono alias Botok mengatakan, pihaknya membawa dua tuntutan utama yang akan disuarakan di depan gedung DPR RI. Pertama, mereka meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan. Kedua, mereka mendorong koruptor dihukum mati.
Botok menjelaskan, RUU Perampasan Aset sejatinya dapat disahkan sebelum Desember 2026 nanti. Namun, Botok ingin lebih dari sekadar janji secara lisan, ia menuntut adanya komitmen pemerintah dan jaminan tertulis dari DPR. “Kita minta surat pernyataan resmi secara tertulis biar kita tidak dibohongi lagi,” ujar Botok kepada wartawan dikutip Selasa (25/8/2026).
Sebelumnya, pada 13 Agustus lalu, AMPB telah melakukan aksi penyampaian aspirasi di gedung DPRD Pati. Mereka menuntut agar DPRD Pati menyatakan dukungan resmi terkait tuntutan yang mereka sampaikan. Namun, hingga malam hari, dewan dan massa tidak menemukan titik temu. Sampai akhirnya terjadi penyegelan gedung dan aparat kepolisian mengevakuasi dewan dari lokasi.
Hasil dari aksi tersebut, DPRD Pati menyatakan pengesahan undang-undang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Oleh karenanya, AMPB membawa tuntutan tersebut ke tingkat nasional dengan menggelar aksi di gedung DPR, Jakarta.
Demonstrasi 27 Agustus mendatang rupanya tak hanya diwarnai tuntutan warga Pati soal pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor. Aksi tersebut turut diwarnai tuntutan dari massa Bangkalan, Jawa Timur, yang tergabung dalam Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4), yang mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ratusan peserta yang akan diberangkatkan itu sehari-hari berprofesi sebagai tukang becak, buruh, kuli bangunan, sopir, hingga sales, mencerminkan beragamnya latar belakang massa yang bergabung dalam rombongan RMP4. Kehadiran mereka ke Jakarta pada dasarnya bukan untuk menolak, melainkan menyuarakan dukungan atas keberlanjutan sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk MBG yang dinilai telah membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.
Namun di balik dukungan itu, RMP4 tetap menyelipkan catatan kritis. Ali menyebut sejumlah dapur penyelenggara MBG di lapangan perlu segera dibenahi agar pelaksanaan program berjalan lebih maksimal. Ia menegaskan tuntutan evaluasi tersebut bukan berarti RMP4 menghendaki MBG dihentikan. Perbaikan tata kelola, menurutnya, justru diperlukan agar manfaat program bisa dirasakan masyarakat secara lebih optimal. (NAD)
