JAKARTA, AFU.ID — Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI berganti babak, Kamis (27/8/2026). Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) telah membubarkan diri usai audiensi dengan DPR RI. Saat ini tongkat aksi berpindah ke tangan kelompok mahasiswa. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Hutagalung memastikan massa asal Pati tersebut telah diantar pulang oleh personel kepolisian.
Polisi menegaskan tidak ada massa aksi yang ditahan. Kepolisian hanya mencatat sejumlah orang diamankan karena membawa senjata tajam dan diduga terlibat pencopetan. "Identitasnya sedang diproses, dibawa langsung tadi," ujar Reynold di Polda.
Ia mengatakan, bubarnya massa Pati dapat dipastikan bukan hasil tindakan paksa aparat. "Mereka telah selesai melaksanakan audiensi bersama-sama," ujarnya. Meski massa Pati sudah meninggalkan lokasi, penjagaan di kawasan Senayan dan sekitarnya tidak dikendurkan. Pasalnya, aksi demonstrasi masih berlanjut oleh mahasiswa dan organisasi masyarakat lainnya.
Diketahui, kelompok mahasiswa yang akan melakukan aksi berasal dari Gerakan Mahasiswa (GERAM). Koalisi tersebut yang menghimpun lebih dari 14 organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil. Mereka dijadwalkan memulai aksinya pukul 14.00 WIB dengan perkiraan jumlah massa mencapai seribu orang.
Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel M.I menegaskan aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan wujud pengawasan langsung publik terhadap kinerja legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI. Ia juga mendesak pimpinan DPR RI hadir langsung berdialog dengan massa. Jika tuntutan ditolak, konsolidasi gerakan dijanjikan akan lebih besar.
Sepuluh tuntutan yang dibawa GERAM mencakup desakan pertanggungjawaban terhadap Prabowo-Gibran, penghentian program Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan kebijakan pajak yang membebani rakyat kecil, hingga tuntutan pendidikan dan layanan kesehatan gratis.
Selain itu, mereka turut menyerukan kenaikan upah buruh, penetapan status bencana nasional untuk wilayah terdampak di Sumatra dan NTT, perlindungan hak pekerja rumah tangga, penghapusan militerisasi ruang sipil, pembebasan tahanan politik, serta penyitaan aset hasil korupsi. Sejumlah organisasi yang tergabung antara lain DPM UNUSIA, Aliansi Mahasiswa Universitas Terbuka, BEM Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, dan Serikat Tahanan Politik. (NAD)
