Denny Indrayana Tuntut Pelantikan Gibran Dibatalkan, MPR Didesak Pilih Wapres Baru

JAKARTA, AFU.ID — Pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI diminta dibatalkan dan MPR diperintahkan menggelar pemilihan wakil presiden baru. Tuntutan tersebut diajukan Denny Indrayana cs dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat pencalonan Pilpres 2024. Permohonan itu disampaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (21/9/2026) malam.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MPR memilih wakil presiden dari dua nama yang diajukan Presiden paling lambat 60 hari sejak putusan MK dibacakan. Kuasa hukum pemohon Bambang Widjojanto menyebut, pelantikan tidak dapat menghapus persoalan hukum yang menurut mereka sudah muncul sejak tahapan pencalonan. “Pelantikan merupakan tahapan lanjutan yang bertumpu pada keabsahan pencalonan,” ujar Bambang saat menjelaskan dasar permohonan.

Denny Indrayana cs memilih jalur disqualification atau pembatalan pencalonan, bukan pemakzulan melalui Pasal 7A UUD 1945. Menurut Denny, ketentuan pemakzulan berbicara mengenai pejabat yang “tidak lagi memenuhi syarat”, sedangkan permohonan mereka mendalilkan persoalan syarat terjadi sejak awal proses pencalonan. “Sehingga yang dilakukan adalah pembatalan sebagai calon wakil presiden atau disqualification,” kata Denny.

Permohonan itu juga meminta MK menyatakan ketentuan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden wajib dipenuhi secara sah serta membatalkan sejumlah keputusan (Komisi Pemilihan Umum) KPU terkait pencalonan hingga penetapan pasangan terpilih. Dalam sidang, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta, KPU menyerahkan dokumen dan risalah pembahasan aturan yang memuat pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi kandidat lulusan sekolah asing yang telah memiliki ijazah perguruan tinggi. Saldi juga meminta Bawaslu menjelaskan pengawasan terhadap pemenuhan syarat calon dan proses perubahan regulasi tersebut.

Permintaan hakim itu berkaitan dengan dalil pemohon yang mempertanyakan kemunculan ketentuan pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi lulusan sekolah asing. Saldi meminta KPU membuka pembahasan internal hingga proses konsultasi perubahan aturan dengan DPR agar majelis dapat melihat latar belakang lahirnya ketentuan tersebut. “Tolong pembahasannya itu disampaikan apa yang dibahas oleh KPU ketika itu, lengkap siapa saja yang hadir Anggota KPU dan apa perdebatan ketika pembahasan itu dilakukan,” tegas Saldi kepada KPU.

MK tidak memberikan pendalaman lebih lanjut kepada pemohon pada sidang tersebut, sementara Ketua Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo mengesahkan 123 dari 126 alat bukti yang diajukan pemohon. Tiga bukti, yakni P-19, P-56, dan P-57, masih diminta dilengkapi dalam bentuk fisik, sedangkan MK juga menerima Perkumpulan Militan Gerakan Bersama Rakyat Nusantara sebagai Pihak Terkait. Sidang berikutnya dijadwalkan Rabu (23/9/2026) pukul 19.00 WIB. (RAI)