Eks Staf PBNU Ngaku Ambil Titipan 406 Ribu Dolar dari Asrul untuk Gus Alex Kasus Kuota Haji

JAKARTA, AFU.ID — Modus penyerahan uang dalam kasus dugaan korupsi kuota haji kembali terbongkar di persidangan. Kali ini lewat mekanisme titipan paket berupa tas tentengan berisi uang tunai ribuan dolar yang diajukan oleh pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Fakta itu terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Fakta itu berasal dari kesaksian eks Staf Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga sopir cadangan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Syaiful Bahri alias Bajak Laut. Syaiful mengaku dihubungi lewat pesan WhatsApp oleh seseorang mengatasnamakan mantan Ketua Umum Kesthuri, Asrul Azis Taba pada 2024 untuk mengambil paket titipan tersebut di kantor yang berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Setelah membawa paket tersebut ke dalam mobil, Syaiful mendapati tas tentengan itu ternyata berisi gepokan uang tunai dalam pecahan valuta asing senilai 406 ribu Dolar Singapura. "Karena kecil, cuman satu tentengan, habis itu kan bisa dibuka. Lho, kok uang. Bentuknya betul-betul uang. Ada tulisan US$406.000," tutur Syaiful di hadapan Majelis Hakim, Selasa (1/9/2026).

Keesokan harinya, Syaiful langsung melaporkan temuan uang tersebut kepada Gus Alex di kantornya. Ia sempat diminta menghubungi kembali pengirim titipan itu untuk menanyakan peruntukan uang tersebut, namun nomor yang dihubungi sudah tidak aktif. Uang itu kemudian tidak langsung digunakan, melainkan tetap disimpan Syaiful atas perintah Gus Alex sembari menunggu kejelasan asal-usul dana tersebut.

Diketahui, pemeriksaan Syaiful ini digelar dalam rangkaian sidang pembuktian kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 yang disebut merugikan keuangan negara hingga Rp622,09 miliar. Perkara ini menjerat empat terdakwa, yakni mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menag, Ishfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktour, Ismail Adham, dan mantan Ketua Umum Kesthuri, Asrul Azis Taba. Mereka didakwa atas dugaan penyimpangan pengalihan kuota haji khusus dan penarikan biaya percepatan jemaah. (NAD)