Komisi XII DPR Dorong Kepastian Hukum Pertambangan Rakyat, Minta Aturan Dipisah dari Skala Besar

JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah daerah yang memiliki wilayah pertambangan rakyat didesak untuk mempercepat penyelesaian berbagai dokumen perizinan. Langkah ini dinilai krusial demi menghadirkan kepastian hukum serta memproteksi mata pencaharian para penambang tradisional.

Anggota Komisi XII DPR RI, Sigit K. Yunianto, menegaskan, sektor pertambangan rakyat merupakan salah satu urat nadi ekonomi kerakyatan yang tidak boleh dibiarkan bergerak di area abu-abu tanpa payung regulasi yang jelas. "Kita harus segera memberikan kepastian hukum kepada rakyat yang menggantungkan hidup dari pertambangan rakyat. Jangan biarkan mereka terus beroperasi dalam ketidakpastian hukum," kata Sigit, di Palangka Raya, Sabtu (13/6/2026).

Politisi PDI Perjuangan ini mengusulkan agar pemerintah menyusun regulasi hukum khusus yang terpisah secara rigid untuk klaster pertambangan rakyat. Menurutnya, aturan bagi penambang kecil tidak bisa lagi dicampuradukkan dengan standardisasi regulasi korporasi pertambangan skala besar.

Mantan Ketua DPRD Kota Palangka Raya tiga periode ini juga menyarankan adanya desentralisasi kewenangan. Hak pengaturan dan pengawasan operasional sebaiknya dikembalikan ke pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Regulasi harus disederhanakan, tidak berbelit-belit, sehingga mudah diakses dan dijalankan oleh masyarakat. Desentralisasi kewenangan ini penting, agar daerah dapat lebih cepat merespons kebutuhan lokal," ujar Sigit.

Di sisi lain, Sigit mengapresiasi perluasan kepengurusan Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) yang kini telah terbentuk di berbagai daerah. Ia mendorong APRI untuk mengambil peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mengedukasi para penambang, terutama terkait standardisasi keamanan penggunaan bahan kimia guna menekan risiko pencemaran lingkungan.

"APRI sudah hadir di seluruh daerah, ini adalah kekuatan besar. APRI harus membantu mengedukasi anggotanya tentang praktik penambangan yang ramah lingkungan. Dengan begitu, pertambangan rakyat dapat berjalan secara berkelanjutan," tutur mantan Ketua ADEKSI periode 2020-2025 tersebut.

Kolaborasi intensif antara DPR, pemerintah pusat, pemda, dan APRI diharapkan mampu menelurkan kebijakan baru yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil tanpa mengorbankan kelestarian alam ekosistem sekitar.

(ANT/MAR)