Wamenkomdigi: Tiga dari Lima Anak Palsukan Usia Demi Akses Media Sosial

JAKARTA, AFU.ID — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei yang dirujuk pemerintah, tiga dari lima anak diketahui memalsukan usia mereka agar bisa mengakses platform media sosial. Fenomena ini dinilai menjadi tantangan awal dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

"Ada satu survei yang menunjukkan kalau ada lima anak, tiga anak dipastikan memalsukan usianya untuk bisa masuk ke media sosial. Ini sudah umum terjadi," ujar Nezar dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (5/7/2026).

Nezar menjelaskan, praktik manipulasi umur tersebut menjadi tantangan tersendiri lantaran proses verifikasi usia sepenuhnya bergantung pada sistem yang dimiliki oleh masing-masing platform digital. Menyikapi hal tersebut, pemerintah telah menginstruksikan seluruh penyedia platform untuk memperkuat teknologi identifikasi usia, dengan catatan tetap wajib mematuhi prinsip pelindungan data pribadi.

Saat ini, sejumlah platform digital dilaporkan mulai menerapkan sistem verifikasi yang lebih ketat melalui pemanfaatan algoritma. Teknologi ini mampu mengenali pola penggunaan akun yang diindikasikan milik anak di bawah umur, termasuk mendeteksi akses terhadap konten yang tidak sesuai dengan kelompok usia mereka. Menurut Nezar, intervensi sistem tersebut sudah mulai membuahkan hasil berupa pemblokiran otomatis pada akun-akun yang teridentifikasi milik pengguna di bawah umur.

Kendati penguatan teknologi oleh platform terus berjalan, Nezar menegaskan bahwa keterlibatan orang tua tetap menjadi faktor utama dalam pelindungan anak di ruang digital. Pemerintah pun mendorong pemanfaatan mekanisme akun pendamping (parental guidance) agar pengawasan aktivitas digital anak di lingkungan keluarga berjalan lebih efektif.

Sebagai informasi, Indonesia tercatat menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan regulasi perlindungan anak digital melalui PP TUNAS. Langkah progresif ini kini dilaporkan mulai menarik perhatian dari sejumlah negara lain di kawasan regional.

(ANT/MAR)