AFU.id

Indeks Berita

Sebut Ada Keuntungan Ilegal ke Google, Hakim Minta Kejagung Kembangkan Kasus Chromebook

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta merekomendasikan Kejaksaan Agung untuk melanjutkan penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan ilegal dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek, termasuk korporasi seperti Google. Rekomendasi ini muncul dalam putusan banding terhadap mantan Menteri Nadiem Makarim, yang hukuman penjaranya dikurangi menjadi 9 tahun dengan denda Rp1 miliar dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp548 miliar. Hakim menekank

Sebut Ada Keuntungan Ilegal ke Google, Hakim Minta Kejagung Kembangkan Kasus Chromebook

Sidang Korupsi Haji, Saksi Ungkap Peran Gus Alex dalam Skema Kuota 50:50

Mantan Staf Teknis Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam, mengungkap usulan pembagian tambahan kuota haji Indonesia sebanyak 20.000 jemaah pada 2024 dengan proporsi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus, yang disampaikan oleh mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Dalam sidang dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Nasrullah menyatakan bahwa komunikasi terkait usulan tersebut terjadi pada November 2023, dan pertemuan dengan

Sidang Korupsi Haji, Saksi Ungkap Peran Gus Alex dalam Skema Kuota 50:50

Banding Dikabulkan, Hukuman Nadiem Turun Jadi 9 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Chromebook

Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menjadi 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook, serta menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,5 miliar menjadi Rp548,76 miliar. Meskipun demikian, Nadiem tetap dijatuhi denda Rp1 miliar dengan ketentuan pengganti 140 hari penjara jika tidak dibayar. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan Nadiem sebagai pelaku utama dalam korupsi yang merugikan negara hingga Rp1,5 triliun, meskipun kua

Banding Dikabulkan, Hukuman Nadiem Turun Jadi 9 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Chromebook

Hasil Putusan Banding Nadiem: Hukuman Dipangkas Jadi 9 Tahun, Uang Pengganti Turun Menjadi Rp548 miliar.

Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengurangi hukuman mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook, serta menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809 miliar menjadi Rp548 miliar. Meskipun hukuman lebih ringan, Nadiem tetap dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi, dan harus membayar denda sebesar Rp1 miliar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Hasil Putusan Banding Nadiem: Hukuman Dipangkas Jadi 9 Tahun, Uang Pengganti Turun Menjadi Rp548 miliar.

Napi Mengaku Bayar Kamar Mewah, Lapas Cibinong Klaim Bangunan Itu Rumah Dinas Pegawai

Polemik mengenai fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong berlanjut setelah pihak lapas membantah temuan Ombudsman RI yang menyatakan adanya warga binaan yang membayar untuk menempati kamar khusus, dengan klaim bahwa bangunan yang dipersoalkan adalah rumah dinas untuk pegawai. Ombudsman menemukan adanya fasilitas seperti pusat kebugaran dan mini golf, serta dugaan praktik komersialisasi, sementara pihak lapas menegaskan bahwa bangunan tersebut digunakan oleh pejabat dan petugas, termasuk meng

Napi Mengaku Bayar Kamar Mewah, Lapas Cibinong Klaim Bangunan Itu Rumah Dinas Pegawai

Jadi Tersangka Sepekan Setelah Dilantik Ketua Ombudsman, Bagaimana Skema Korupsi Hery Susanto?

Mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto dituntut pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan serta denda Rp300 juta dalam kasus dugaan korupsi terkait suap untuk memengaruhi Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman mengenai perusahaan tambang nikel. Jaksa menuduh Hery menerima suap senilai total Rp4,85 miliar dari beberapa perusahaan untuk menyatakan keputusan pemerintah terkait kewajiban pembayaran sebagai maladministrasi, yang dapat menguntungkan posisi perusahaan dalam sengketa dengan pemerintah. Perkara

Jadi Tersangka Sepekan Setelah Dilantik Ketua Ombudsman, Bagaimana Skema Korupsi Hery Susanto?

Belajar dari Kasus-Kasus Berikut, Mahkamah Konstitusi Bisa Saja Memutuskan untuk Mendiskualifikasi Gibran

Persidangan di Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih berlangsung, dengan perdebatan mencuat terkait kemungkinan diskualifikasi jika pencalonannya terbukti cacat hukum. Mengacu pada preseden hukum sebelumnya, MK pernah mendiskualifikasi kepala daerah karena kesalahan administratif dan ketidakabsahan dokumen pendidikan, sehingga hal serupa bisa terjadi pada Gibran yang dituduh memiliki ijazah penyetaraan SMA yang diragukan keasliannya.

5 media, Cenderung kiri
Belajar dari Kasus-Kasus Berikut, Mahkamah Konstitusi Bisa Saja Memutuskan untuk Mendiskualifikasi Gibran

Sidang Korupsi Kuota Haji: Dulu Bilang “Enggak”, Eks Dirjen Kemenhaj Hilman Latief Akui Terima Uang 15.000 Riyal dari Maktour

Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, mengakui telah menerima uang sebesar 15.000 Riyal Arab Saudi dari Direktur Operasional PT Maktour, Ismail Adham, dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pengakuan ini bertentangan dengan pernyataannya sebelumnya yang membantah menerima uang terkait pengaturan kuota haji. Kasus ini melibatkan empat terdakwa dan telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp622,09 mil

Sidang Korupsi Kuota Haji: Dulu Bilang “Enggak”, Eks Dirjen Kemenhaj Hilman Latief Akui Terima Uang 15.000 Riyal dari Maktour

Selain Dituntut Lima Tahun Penjara, Hak Politik Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Arafiq Terancam Dicabut

Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dengan hukuman lima tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tenaga alih daya dan penerimaan gratifikasi, serta diminta membayar denda Rp250 juta dan uang pengganti sebesar Rp2,6 miliar. Selain itu, jaksa juga mengusulkan pencabutan hak politik Fadia selama lima tahun setelah menjalani hukuman, yang dapat menghalanginya dari kontestasi politik. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 3 Maret

Selain Dituntut Lima Tahun Penjara, Hak Politik Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Arafiq Terancam Dicabut

Beri Ultimatum Kurang dari Satu Bulan, Ombudsman RI Minta Fasilitas Mini Golf Lapas Cibinong Dihancurkan

Ombudsman RI memberikan ultimatum kepada pengelola Lapas Kelas IIA Cibinong untuk membongkar fasilitas mewah yang dianggap tidak sesuai dengan fungsi lembaga pemasyarakatan, termasuk mini golf dan kamar berstandar apartemen, dalam waktu kurang dari satu bulan. Temuan ini didukung oleh pengakuan warga binaan yang membayar untuk akses hunian khusus, yang menimbulkan dugaan praktik jual beli fasilitas di dalam lapas. Pemerintah dan DPR RI turut menyoroti isu ini, menekankan pentingnya penegakan atu

Beri Ultimatum Kurang dari Satu Bulan, Ombudsman RI Minta Fasilitas Mini Golf Lapas Cibinong Dihancurkan

Daftar Napi Kelas Kakap Penghuni Lapas Cibinong, Ada Harvey Moeis hingga Ferdy Sambo

Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, dan menemukan fasilitas terpisah yang dilengkapi dengan berbagai kenyamanan, meskipun lapas ini dihuni narapidana kelas kakap, termasuk Harvey Moeis dan Ferdy Sambo. Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai perlakuan khusus yang mungkin diberikan kepada narapidana tertentu, terutama di tengah masalah kelebihan penghuni yang mencapai 119 persen dari kapasitas resmi. Ombudsman kini sedang memverifikasi

Daftar Napi Kelas Kakap Penghuni Lapas Cibinong, Ada Harvey Moeis hingga Ferdy Sambo

Nadiem Jalani Sidang Putusan Banding Kasus Korupsi Chromebook, Kuasa Hukum: Tak Ada Kerugian Negara

Pengadilan Tinggi Jakarta akan membacakan putusan banding perkara korupsi pengadaan Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim, eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Kamis (24/9/2026). Sidang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB setelah rangkaian pemeriksaan di tingkat banding rampung. Putusan tersebut menjadi penentu bagi Nadiem setelah sebelumnya divonis10 tahun penjara di tingkat pertama. Kuasa hukum Nadiem, Dody Abdulkadir, menyatakan optimistis majeli

Nadiem Jalani Sidang Putusan Banding Kasus Korupsi Chromebook, Kuasa Hukum: Tak Ada Kerugian Negara

Sidang Gugatan Keabsahan Ijazah Gibran di MK Bongkar Skandal “Pasal Selundupan” di PKPU yang Untungkan Cawapres Prabowo Itu

Sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka mengungkap cacat prosedural dalam regulasi KPU terkait pencalonan wakil presiden untuk Pemilu 2024, khususnya mengenai Pasal 18 Ayat (3) yang mengizinkan pengecualian bukti kelulusan dari sekolah asing. Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, mengakui bahwa norma tersebut belum pernah ada dalam regulasi sebelumnya, yang menimbulkan dugaan adanya pasal "selundupan" untuk mendukung pencalonan Gibran. Selain itu, terungkap

4 media, Cenderung kiri
Sidang Gugatan Keabsahan Ijazah Gibran di MK Bongkar Skandal “Pasal Selundupan” di PKPU yang Untungkan Cawapres Prabowo Itu

Fasilitas Edan-Edanan Lapas Cibinong: Dari TV, AC, Kulkas hingga Mini Golf, Gym, dan Deretan Mobil Mewah

Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan temuan mencengangkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, di mana warga binaan menikmati fasilitas mewah seperti AC, televisi, kulkas, ruang kebugaran, dan mini golf, serta deretan mobil mewah. Inspeksi mendadak pada 23 September 2026 menunjukkan adanya bangunan khusus untuk narapidana tertentu yang diduga membayar untuk fasilitas tersebut, sementara akses keluar-masuk yang tidak terjaga menimbulkan kerawanan. Ombudsman mendesak Kementerian Imi

2 media, Cenderung kiri
Fasilitas Edan-Edanan Lapas Cibinong: Dari TV, AC, Kulkas hingga Mini Golf, Gym, dan Deretan Mobil Mewah

Kronologi Menantu Bunuh Mertua di Sampang, Berawal dari Sound System Ganggu Tidur Anak

Seorang pria berinisial MD (26) ditangkap setelah membunuh ayah mertuanya, M (55), di Sampang, Jawa Timur, akibat suara keras dari sound system yang mengganggu tidur anaknya. Pertikaian dimulai saat MD meminta M mengecilkan volume, namun berujung pada kata-kata yang membuat MD tersinggung, sehingga ia mengayunkan parang dan menyebabkan M meninggal dunia. MD kini ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara sesuai Pasal 458 Ayat (1) KUHP tentang pembunuhan.

Kronologi Menantu Bunuh Mertua di Sampang, Berawal dari Sound System Ganggu Tidur Anak