JAKARTA, AFU.ID — Aksi unjuk rasa atau demonstrasi menjadi salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasi, terutama di negara-negara demokrasi. Sepanjang sejarah, sejumlah negara pernah mencatatkan gelombang protes besar yang melibatkan jutaan orang turun ke jalan. Fenomena ini turut terjadi di Indonesia, salah satunya lewat aksi yang digelar di depan kompleks parlemen, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026).
Aksi tersebut digelar oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersama sejumlah elemen masyarakat lainnya. Dalam orasinya, massa mendesak DPR dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Mereka juga menuntut penerapan hukuman paling berat bagi para pelaku tindak pidana korupsi.
Di luar Indonesia, sejumlah negara juga pernah mencatatkan aksi protes berskala masif yang bahkan berhasil mengubah arah kebijakan pemerintah. Berikut lima demonstrasi terbesar dalam sejarah dunia yang dirangkum dari berbagai sumber.
Demonstrasi Petani India (2020-2021)
Pada September 2020, ribuan petani di wilayah Punjab dan Haryana, India, menggelar blokade jalan dan jalur kereta api sebagai bentuk protes. Berdasarkan catatan Business & Human Rights Resource Centre, sekitar 250 juta orang disebut ikut turun ke jalan dalam aksi ini, menjadikannya salah satu demonstrasi dengan jumlah partisipan terbanyak. Protes dipicu rencana perubahan regulasi pertanian yang dinilai akan melonggarkan aturan penjualan, penetapan harga, hingga penyimpanan hasil pertanian.
Sejumlah petani bahkan membakar lahan mereka sendiri dan melakukan aksi mogok makan sebagai bentuk penolakan. Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi akhirnya mencabut aturan tersebut pada November 2021, yang kemudian diikuti pembubaran aksi oleh para petani pada awal Desember tahun yang sama.
2. Demonstrasi "No Kings" Amerika Serikat (2026)
Aksi protes bertajuk "No Kings" digelar di Amerika Serikat pada 28 Maret 2026 dan tercatat sebagai salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah negara itu. Berdasarkan catatan Britannica, aksi ini diikuti sekitar delapan juta peserta yang tersebar di lebih dari 3.300 titik di seluruh AS. Para pengunjuk rasa menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak eksekutif, mulai dari penolakan terhadap keterlibatan AS dalam Perang Iran 2026, lonjakan biaya hidup, hingga kebijakan penegakan aturan imigrasi yang dinilai represif.
Protes Anti-Perang Irak (2003)
Invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003 turut memicu gelombang penolakan besar dari berbagai negara. Presiden AS saat itu, George W. Bush, mengklaim Irak melanggar resolusi PBB terkait senjata pemusnah massal sebagai dasar rencana invasi. Penolakan memuncak pada 15 Februari 2003, ketika jutaan orang dari 600 kota di dunia serentak turun ke jalan menentang rencana tersebut.
Termasuk tiga juta orang di Roma, 750.000 orang di London, dan 1,5 juta orang di Madrid. Meski demikian, gelombang protes itu tak mampu membendung langkah AS yang tetap melancarkan invasi ke Irak pada 20 Maret 2003.
Demonstrasi Albania (2026)
Albania turut mencatatkan protes terbesar sepanjang sejarahnya pada akhir Juni 2026, dengan jumlah peserta diperkirakan mencapai 250.000 orang. Massa menolak rencana penjualan kawasan pesisir Zvernec di Vlora untuk proyek pariwisata yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan Ivanka Trump, putri Presiden AS Donald Trump, bersama suaminya, Jared Kushner.
Selain menuntut pembatalan proyek tersebut, massa juga mendesak pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama. Selain itu, massa aksi juga meminta Rama dan tokoh oposisi Salih Berisha mempertanggungjawabkan persoalan itu secara hukum.
Demonstrasi Serbia (2025)
Ratusan ribu warga Serbia turun ke jalan di Beograd pada 2025 untuk memprotes tewasnya 15 orang akibat robohnya bangunan stasiun kereta api. Pemerintah setempat mencatat jumlah peserta aksi mencapai 107.000 orang, sementara pemantau independen menyebut angka riilnya menembus 325.000 orang atau lebih.
Peristiwa tersebut menjadikan aksi ini sebagai protes terbesar dalam sejarah Serbia. Insiden robohnya bangunan di Novi Sad pada November sebelumnya memicu kemarahan publik terhadap Presiden Aleksandar Vucic, yang dituding membiarkan praktik korupsi dan pengabaian standar keselamatan. Gelombang demonstrasi yang berlangsung selama 18 bulan dan dimotori mahasiswa itu pada akhirnya berujung pada pengumuman pengunduran diri Vucic setelah 12 tahun memimpin Serbia. (NAD)