JAKARTA, AFU.ID — Target penyadapan yang dilakukan mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga orang jenderal lainnya makin meluas. Salah satu yang menjadi target penyadapan tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski menjadi korban penyadapan, KPK meyakini hal tersebut tidak ada kaitannya dengan isu kebocoran informasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini dilakukan.
"Apabila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kebocoran-kebocoran, yang sebetulnya sudah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Kedeputian Penindakan, baik di penyelidikan, Direktorat Penyidikan, yang terkait isu-isu adanya kebocoran itu sudah diklarifikasi begitu," kata Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, dikutip Selasa (17/11/2026).
“Sampai saat ini pun, ya yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS ya, yang saat ini juga masih berproses dan mendekati akhir proses penyidikan, dan segera dilimpahkan ke persidangan begitu," sambungnya.
Taufik meyakini penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit cs terhadap KPK tidak berkaitan dengan dugaan kebocoran saat operasi senyap berlangsung. Sebab, kata dia, informasi mengenai OTT hanya diketahui oleh internal KPK saja.
“Untuk hal-hal yang terkait kebocoran-kebocoran di luar kegiatan yang dilakukan oleh APH lain itu tidak ada kaitannya dengan yang ada di kegiatan di KPK gitu. Tetapi pastinya ketika memang ada informasi yang menyangkut perkara yang ada di KPK sendiri, tentu itu akan menjadi ranah di KPK," jelas Taufik.
Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membongkar daftar target penyadapan ilegal yang diduga diperintahkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP). Daftarnya bukan main-main, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, lingkar istana, hingga mahasiswa, semuanya diduga jadi sasaran sadap. Hal tersebut diungkap Suyudi dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), saat membeberkan hasil penyidikan kasus penyadapan ilegal tersebut.
"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa," kata Suyudi.
Suyudi menegaskan, daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana. Mereka adalah korban yang diduga disadap, bukan pelaku.
Dalam penyidikan kasus ini, Suyudi mengungkap penyidik telah memeriksa 28 saksi dan 6 ahli. Dari 28 saksi, terdiri atas 24 personel internal Polri, 3 saksi dari provider telekomunikasi yaitu Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta 1 saksi dari vendor sistem penyadapan. Termasuk 6 ahli terdiri dari 2 ahli ITE dan 4 ahli pidana. Barang bukti yang telah disita juga tidak sedikit. Meliputi 15 unit telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU, PC, laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS. Terkait hukuman pidana, keempat tersangka dikenai waktu penahanan yang berbeda-beda. LSP sampai dengan 23 November 2026, EH sampai dengan 22 November 2026, dan AS sampai dengan 21 November 2026. Sementara itu, pada 5 November 2026, SU ditetapkan sebagai tersangka dan pada 11 November 2026 telah dilakukan penahanan rumah. "Seluruh uraian peran tersebut merupakan dugaan yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," tegas Suyudi.
Terkait pasal yang diterapkan, penyidik menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang penyadapan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE tentang penghilangan data elektronik dengan ancaman paling lama 8 tahun. Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang akses ilegal dengan ancaman paling lama 6 atau 7 tahun.
Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan. Di samping itu, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Namun, Suyudi menegaskan, hingga saat ini dugaan perbuatan dan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. "Oleh karena itu, temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar," ujarnya. (YNL)