JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah membuka opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah dan satuan pendidikan di wilayah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kebijakan tersebut dapat diterapkan apabila paparan abu vulkanik membuat kualitas udara mencapai kategori berbahaya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau dan berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait. “Dapat kami sampaikan bahwa perkembangan situasi dan kondisi terus kita antisipasi dan kita koordinasikan,” kata Qodari dalam keterangannya, Minggu (6/9/2026).
Bakom akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperoleh informasi terbaru mengenai kondisi daerah yang terdampak. “Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan update dari setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten kota yang terdampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau,” ujarnya.
Pemerintah juga akan mengidentifikasi kementerian dan lembaga lain yang perlu dilibatkan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai dampak erupsi. Qodari mengatakan, kebijakan terkait kegiatan belajar mengajar tidak akan diberlakukan secara seragam, melainkan mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah. Menurut dia, pemerintah memiliki pengalaman menerapkan pendekatan berdasarkan tingkat polusi saat terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan maupun Sumatera. “Berdasarkan pengalaman di tempat yang lain, misalnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan maupun di Sumatera, terkait dengan pendidikan, yang sudah-sudah berdasarkan kepada tingkat polusi, indikator polusi yang terjadi pada masing-masing lokasi,” katanya.
Dengan pendekatan tersebut, pembelajaran jarak jauh dapat menjadi pilihan apabila kualitas udara di suatu wilayah telah mencapai tingkat yang membahayakan kesehatan. “Apabila memang memenuhi atau sampai pada kriteria yang sudah berbahaya, maka diberikan ruang atau kesempatan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk melakukan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online,” ujar Qodari.
Tiga Kabupaten Terdampak
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sementara tiga kabupaten dan 15 kecamatan terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, wilayah terdampak berada di Provinsi Lampung dan Banten. Data tersebut masih bersifat sementara karena proses pendataan dampak erupsi masih berlangsung. “Data sementara yang bisa kami kumpulkan, wilayah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini ada di tiga kabupaten dan 15 kecamatan,” kata Suharyanto.
Tiga kabupaten tersebut yakni Lampung Selatan, Pandeglang, dan Tanggamus. Di Lampung Selatan, wilayah terdampak meliputi Kecamatan Punduh Pedada, Rajabasa, Kalianda, Ketapang, Bakauheni, Sidoarjo, dan Katibung. Sementara di Kabupaten Pandeglang, wilayah terdampak berada di Kecamatan Carita, Labuhan, Panimbang, dan Jiput. Adapun di Kabupaten Tanggamus, wilayah terdampak meliputi Kecamatan Pematang Sawa, Cukuh Balak, Semaka, dan Kota Agung.
BNPB telah melakukan konferensi video dengan para kepala pelaksana BPBD di daerah terdampak untuk memperoleh perkembangan terbaru. Berdasarkan laporan sementara, belum terdapat korban jiwa akibat erupsi. “Semua melaporkan bahwa tidak ada korban jiwa sementara yang dilaporkan,” ujar Suharyanto. Pendataan terhadap dampak fisik dan kerusakan masih dilakukan. Paparan abu vulkanik juga dilaporkan telah mencapai sejumlah wilayah lain. “Dampak secara fisik untuk kerusakan masih terus dilakukan pendataan. Memang di Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Lampung ini semuanya terpapar abu vulkanik,” kata Suharyanto. (EER)