JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal akan berkonsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Kedua nama tersebut nantinya diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih melalui sidang paripurna setelah jabatan Wapres dinyatakan kosong. Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Yusril mengatakan Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua kandidat yang akan mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran.
Menurut Yusril, Presiden dapat menentukan sendiri langkah yang akan ditempuh sebelum menyerahkan nama calon kepada MPR. Salah satu opsi yang disampaikan Prabowo adalah membicarakan calon pengganti tersebut dengan partai-partai pendukung pemerintah. "Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa," kata Yusril. Meski Prabowo telah memberikan sinyal akan mengajak partai koalisi berbicara, Yusril belum mengetahui kapan pertemuan tersebut akan dilaksanakan. Ia mengatakan jadwal maupun mekanisme komunikasi politik itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
Yusril juga menegaskan bahwa kewenangan formal mengusulkan dua calon berada pada Presiden. Dengan demikian, hasil pembicaraan dengan partai koalisi nantinya tidak langsung menetapkan siapa yang menjadi Wakil Presiden baru. Nama-nama yang diajukan tetap harus melalui proses pemilihan di MPR. Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Kamis (12/11/2026). Pernyataan tersebut disampaikan setelah pimpinan MPR menerima surat pengunduran diri Gibran secara langsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Muzani mengatakan pimpinan MPR telah menggelar rapat internal untuk membahas tindak lanjut surat tersebut. MPR kemudian menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat pukul 14.00 WIB yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rapat tersebut akan membahas empat agenda utama. Pertama, menentukan jadwal sidang paripurna untuk memilih Wapres pengganti Gibran. Kedua, membahas pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo agar mengajukan dua nama calon Wapres. Ketiga, membentuk tim verifikasi persyaratan administrasi para kandidat. Keempat, membentuk tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR terkait hasil pemilihan.
Muzani menegaskan proses pengisian jabatan Wapres tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan setelah terjadi kekosongan jabatan. Mekanisme penggantian Gibran diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Aturan tersebut diperinci dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal 46 Ayat (2) menyebut Presiden harus menyampaikan dua calon Wapres beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna diselenggarakan. Setelah dua nama diterima, MPR akan memeriksa kelengkapan persyaratan melalui tim verifikasi. Kedua kandidat juga wajib menyampaikan pernyataan kesiapan untuk dicalonkan dalam sidang paripurna sebelum proses pemungutan suara dilakukan.
Pemilihan selanjutnya dilakukan oleh anggota MPR dengan menentukan satu dari dua nama yang diajukan Presiden. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih melalui ketetapan MPR. Artinya, meskipun Prabowo memiliki kewenangan menentukan dua nama yang diusulkan, keputusan akhir mengenai siapa yang mengisi jabatan Wapres berada pada MPR. UU MD3 juga mengatur apabila kedua kandidat memperoleh jumlah suara yang sama, pemungutan suara harus diulang satu kali. Jika hasil pemilihan ulang tetap berimbang, Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon tersebut.
Setelah terpilih, Wapres baru akan ditetapkan melalui ketetapan MPR dan dilantik dalam sidang paripurna dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Mekanisme tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 47 dan Pasal 49 UU MD3. Di sisi lain, meskipun Yusril menyebut konsultasi dengan partai koalisi dalam penjelasannya, Pasal 46 UU MD3 yang secara khusus mengatur kekosongan jabatan Wapres tidak secara eksplisit menetapkan konsultasi tersebut sebagai tahapan wajib.
Pasal 51 UU MD3 memang mengatur keterlibatan partai politik atau gabungan partai politik, tetapi ketentuan itu berlaku dalam situasi berbeda, yakni ketika jabatan Presiden dan Wakil Presiden mengalami kekosongan secara bersamaan. Karena itu, perhatian berikutnya tertuju pada langkah Prabowo menentukan dua kandidat yang akan diajukan kepada MPR. Sementara itu, MPR mulai menyiapkan tahapan pemilihan agar kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran dapat segera diisi sesuai ketentuan konstitusi. (RHU)