JAKARTA, AFU.ID — Aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mulai memperketat pengamanan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, menjelang rencana aksi warga Pati, Jawa Tengah, pada 27 Agustus 2026. Sejumlah personel disiagakan dan barikade dipasang di area depan gedung parlemen untuk mengantisipasi jalannya aksi.
Pantauan di lokasi pada Sabtu (22/8/2026) sore menunjukkan belasan sepeda motor polisi berjajar di sisi depan Gedung DPR/MPR RI. Sejumlah petugas tampak bersiaga di sekitar area gedung. Kendaraan Satpol PP DKI Jakarta juga terlihat ditempatkan di sekitar pagar depan.
Pengamanan tersebut dilakukan menjelang aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang membawa dua tuntutan utama terkait pemberantasan korupsi. Massa mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Koruptor serta penerapan hukuman mati bagi koruptor. “Tuntutannya cuma dua. Satu, perampasan aset koruptor, yang kedua hukum mati koruptor, itu saja,” ujar salah satu peserta aksi, Teguh (48).
Sebelumnya, sebanyak 11 warga Pati tiba di depan Gedung DPR/MPR RI pada Jumat (21/8/2026). Mereka menempuh perjalanan dari Pati menuju Jakarta menggunakan kendaraan untuk menyampaikan aspirasi terkait pemberantasan korupsi. Namun, rombongan tersebut memilih meninggalkan lokasi setelah terdapat kelompok lain yang juga menggelar aksi hingga bermalam di kawasan sekitar DPR. Keputusan itu diambil untuk menghindari potensi benturan antarkelompok.
Teguh mengatakan, pihaknya memilih menjaga situasi tetap kondusif dan tidak bertahan di lokasi hingga malam hari. Saat ini, rombongan warga Pati sementara berada di sebuah tempat aman di Jakarta. Polisi memastikan telah menerima pemberitahuan terkait rencana aksi tersebut. Aparat juga menyiapkan pengamanan untuk menjaga agar kegiatan penyampaian pendapat berjalan tertib sekaligus mencegah pihak-pihak yang memanfaatkan momentum aksi untuk membuat kericuhan.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra mengatakan, pengamanan dilakukan melalui patroli, kegiatan intelijen, serta pemeriksaan di lapangan untuk memastikan situasi tetap terkendali. Rencana aksi warga Pati ini menjadi perhatian karena membawa isu pemberantasan korupsi, terutama tuntutan agar negara memiliki aturan yang lebih kuat untuk mengambil kembali aset hasil tindak pidana korupsi.
Hingga kini, aparat masih melakukan persiapan pengamanan menjelang aksi utama pada 27 Agustus 2026. Pemerintah dan kepolisian mengimbau masyarakat yang mengikuti aksi untuk tetap menjaga ketertiban serta menyampaikan aspirasi secara damai. (RHU)
