Praperadilan Febrie Adriansyah Kandas, Sitaan Emas dan Status Tersangka Tetap Sah

JAKARTA, AFU.ID — Upaya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah membatalkan rangkaian proses hukum terhadap dirinya kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal Richard Edwin Basoeki menyatakan penggeledahan, penyitaan uang dan emas, pencegahan ke luar negeri, hingga penetapan tersangka Febrie tetap sah. Seluruh permohonan dalam perkara praperadilan Nomor 134/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL ditolak pada Kamis (27/8/2026).

Putusan tersebut mempertahankan keabsahan tindakan Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri sebelum perkara Febrie dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Hakim tidak menemukan proses penyidikan yang muncul secara mendadak hanya dua hari sebelum penggeledahan dilakukan. “Perkara a quo tidak tiba-tiba lahir pada tanggal 6 Juli 2026 tanpa proses pendahulu,” kata Richard.

Surat perintah penyidikan memang diterbitkan pada 6 Juli 2026, sedangkan rumah Febrie digeledah pada 8 Juli 2026. Namun, rangkaian penyelidikan dan gelar perkara telah berlangsung sebelum kedua tanggal tersebut. KUHAP juga tidak menentukan jarak waktu minimum antara penerbitan surat perintah penyidikan dan pelaksanaan penggeledahan.

Febrie turut mempersoalkan perbedaan nomor surat perintah penggeledahan SP.Dah/2934 dan SP.Dah/3006. Hakim menilai perbedaan administratif itu tidak mengubah rumah yang menjadi objek penggeledahan maupun ruang lingkup izin yang diberikan Ketua PN Cibinong. Karena lokasi yang dituju tetap sama, dalil bahwa penyidik melakukan penggeledahan tanpa izin dinyatakan tidak beralasan.

Pertimbangan lain berkaitan dengan foto keluarga dan surat pribadi yang ikut diambil dari rumah Febrie. Hakim menyatakan benda pribadi yang tidak berhubungan dengan perkara tidak dapat terus dipertahankan sebagai barang sitaan dan dapat diminta kembali. Namun, pengambilan benda tersebut tidak membuat penyitaan uang, emas, dan dokumen transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana menjadi batal.

Hakim juga tidak menemukan cacat prosedur akibat tidak hadirnya perangkat lingkungan ketika penggeledahan berlangsung. Kehadiran pengurus lingkungan dinilai bukan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan tersebut. Legalitas penggeledahan ditentukan oleh kewenangan penyidik, izin pengadilan, lokasi, serta kaitannya dengan perkara yang disidik.

Status tersangka Febrie tetap berlaku karena hakim menilai penyidik telah memiliki sedikitnya dua alat bukti yang sah. Dasar penetapan tersebut dibahas dalam gelar perkara pada 10 Juli 2026, empat hari setelah surat perintah penyidikan diterbitkan. Rentang waktu yang singkat tidak cukup untuk membuktikan penetapan tersangka telah direncanakan sebelumnya tanpa dasar bukti.

Febrie juga tidak harus diperiksa sebagai calon tersangka sebelum status hukumnya ditetapkan. Menurut hakim, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP tidak mensyaratkan pemeriksaan calon tersangka selama penyidik telah mempunyai dasar objektif berupa minimal dua alat bukti. Karena itu, ketiadaan pemanggilan Febrie sebelum gelar perkara tidak dapat digunakan untuk membatalkan penetapan tersangka.

Adapun benar atau tidaknya dugaan penerimaan uang Rp40 miliar bukan objek yang dapat diputus melalui praperadilan. Persoalan tersebut menyangkut kebenaran materiil yang harus diuji melalui saksi, dokumen, dan alat bukti dalam pemeriksaan perkara pokok. Hakim juga berpandangan tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu untuk memulai proses hukum atas dugaan tindak pidana pencucian uang.

Pencegahan Febrie ke luar negeri juga dinyatakan memiliki dasar hukum karena diajukan setelah penetapan tersangka. Penyidik menyebut pencegahan diperlukan untuk menjamin keberadaannya dan mengantisipasi kemungkinan Febrie meninggalkan wilayah Indonesia. Kalaupun terjadi keterlambatan pemberitahuan, persoalan administratif tersebut tidak otomatis membatalkan keputusan pencegahan.

Pelimpahan perkara dari Kepolisian kepada Kejaksaan Agung tidak menghilangkan keabsahan alat bukti yang telah dikumpulkan. Hakim menyatakan pelimpahan itu merupakan bentuk sinergi antarlembaga, bukan delegasi kewenangan yang mengharuskan penyidikan dimulai kembali dari awal. Dengan demikian, Kejaksaan Agung tetap dapat menggunakan hasil penyidikan sebelumnya untuk melanjutkan perkara Febrie.

Meski praperadilan pertama kandas, rangkaian gugatan Febrie belum sepenuhnya berakhir. Ia masih mengajukan perkara Nomor 135/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL terhadap Kejaksaan Agung dengan objek hukum yang berbeda. Putusan atas permohonan kedua tersebut dijadwalkan dibacakan pada Jumat besok. (RHU)