Alphard Viral di Bundaran HI Ternyata Mobil Pinjaman, Pelat Palsu dan Pajak Menunggak

JAKARTA, AFU.ID — Mobil Toyota Alphard yang viral setelah menerobos lampu merah di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, dipastikan bukan milik anggota kepolisian. Kendaraan tersebut diketahui hanya dipinjam dari seorang warga sipil dan menggunakan pelat nomor yang tidak sesuai dengan data resmi kendaraan.

Peristiwa itu terjadi saat mobil Alphard hitam melintas di pelican crossing ketika pejalan kaki sedang menyeberang. Aksi tersebut memicu teguran dari petugas keamanan, yang kemudian berujung cekcok dengan tiga anggota polisi yang berada di dalam mobil.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menjelaskan bahwa mobil tersebut dipinjam oleh anggota Polda Jawa Barat dari seorang warga sipil berinisial DD alias A. “Anggota ini pinjam mobil ke temannya, temannya itu yang punya Alphard,” ujarnya, Senin (28/07/26).

Lebih lanjut, Ojo mengungkapkan bahwa kendaraan itu sebelumnya dimiliki seorang dokter berinisial E yang berdomisili di Tangerang. Mobil tersebut telah dijual kepada DD sekitar dua tahun lalu. Setelah transaksi, pemilik lama langsung melakukan pemblokiran data kendaraan di sistem administrasi.

Langkah pemblokiran itu membuat pemilik baru tidak dapat memperpanjang STNK karena terkendala persyaratan administrasi, termasuk kebutuhan data pemilik lama. Akibatnya, kendaraan tersebut tidak diperpanjang pajaknya sejak Oktober 2023.

Dalam kejadian di Bundaran HI, mobil Alphard itu juga diketahui menggunakan pelat nomor D 1828 XHQ yang tidak sesuai dengan identitas aslinya. Polisi menyebut pelat resmi kendaraan tersebut adalah B 97 ELI. Pelat yang digunakan saat kejadian telah diamankan sebagai barang bukti.

Polisi menegaskan bahwa penggunaan pelat tidak sesuai dan tunggakan pajak menjadi tanggung jawab pemilik baru kendaraan. Sementara itu, pemilik lama tidak lagi memiliki keterkaitan hukum karena telah menjual mobil dan memblokir data kendaraan.

Tiga anggota Polda Jawa Barat yang berada di dalam mobil kini telah diperiksa oleh Divisi Propam. Mereka juga ditempatkan dalam penempatan khusus selama 21 hari untuk menjalani proses pemeriksaan kode etik.

Meski telah terjadi perdamaian dengan petugas keamanan di lokasi kejadian, proses etik tetap berlanjut. Polda Jawa Barat menyatakan telah mengantongi bukti awal terkait dugaan pelanggaran disiplin dan etika oleh para anggotanya. (RHU)