JAKARTA, AFU.ID — Budiman Sudjatmiko mengaku tidak berubah meski kini menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mantan aktivis yang dahulu dikenal berhadapan dengan kekuasaan itu mengatakan, perjuangannya melawan kemiskinan dan kebodohan tetap sama. Perbedaannya, kini ia memilih masuk ke dalam negara untuk mengubah persoalan tersebut dari dalam. Hal itu disampaikan Budiman saat berbincang dengan Akbar Faizal dalam podcast Akbar Faizal Uncensored di Jakarta, Senin (25/8/2026).
Sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman mengatakan persoalan kemiskinan tidak cukup diselesaikan melalui BLT dan bansos. Menurutnya, bantuan tersebut lebih bersifat penanggulangan, sementara pengentasan harus menyentuh akar persoalan. Ia menggunakan analogi bahwa BLT merupakan “pelampung” bagi orang yang hampir tenggelam, sedangkan pengentasan berarti membuat “perahu” agar orang tersebut tidak kembali tenggelam.
Kemiskinan bukan hanya persoalan kekurangan uang, tetapi juga kekurangan akses dan aset. Karena itu, berbagai program kementerian harus dirangkai agar tidak berjalan sendiri-sendiri. BP Taskin, kata dia, berfungsi mengoordinasikan program tersebut, termasuk melalui Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau SITASKIN yang mempertemukan kementerian dan pemerintah daerah dalam menangani persoalan kemiskinan di wilayah tertentu.
Namun, Akbar mempertanyakan apakah kewenangan BP Taskin cukup besar untuk menjalankan fungsi tersebut. Ia bahkan menilai lembaga yang dipimpin Budiman semestinya memiliki posisi seperti kementerian koordinator. “Seharusnya ini menjadi semacam Kemenko Kemiskinan,” ujar Akbar. Budiman mengakui kewenangan BP Taskin masih terbatas. Ia mengatakan pemerintah sedang membahas kemungkinan penambahan kewenangan. Sementara itu, BP Taskin telah menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan yang sedang diproses menjadi Peraturan Presiden.
Akbar kemudian mengaitkan posisi Budiman dengan masa lalunya sebagai aktivis. Ia mempertanyakan mengapa seorang tokoh yang dahulu dikenal kritis terhadap kekuasaan kini justru memilih menjadi bagian dari pemerintahan. Budiman mengatakan pilihannya tidak berarti meninggalkan prinsip perjuangan. Ia mengaku sejak muda memiliki perhatian terhadap kemiskinan dan kebodohan. Bahkan ketika pernah ditawari posisi lain oleh Prabowo, ia merasa lebih cocok mengurus persoalan masyarakat dan rantai produksi. “Yang saya tidak suka itu kemiskinan dan kebodohan,” katanya.
Menurutnya, perubahan hanya terjadi pada medan perjuangan. Jika dahulu ia mendorong perubahan dari luar kekuasaan, kini ia mencoba melakukannya melalui institusi negara. Budiman juga menghubungkan pengentasan kemiskinan dengan agenda transformasi Indonesia dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri dan digital. Karena itu, persoalan kemiskinan juga menyangkut pendidikan, keterampilan, kewirausahaan dan kualitas sumber daya manusia. Di bagian akhir, Budiman berbicara mengenai demokrasi dan masyarakat sipil. Ia menilai tantangan civil society tidak hanya datang dari negara, tetapi juga dari algoritma media sosial yang membuat orang semakin nyaman berada dalam echo chamber.
Menurutnya, demokrasi membutuhkan keberanian untuk bertemu dan berdialog dengan orang yang berbeda. “Jangan pernah menghindari perbedaan pendapat, setajam apa pun perbedaan pendapat itu,” ujarnya. Percakapan tersebut akhirnya memperlihatkan paradoks Budiman hari ini. Ia tetap membawa gagasan perubahan yang dulu diperjuangkannya, tetapi kini melalui negara. Dulu Budiman melawan kekuasaan dari luar. Kini ia memilih mengubah negara dari dalam. Pertanyaannya, apakah kewenangan yang diberikan kepadanya cukup besar untuk mewujudkan gagasan tersebut? (EER)
