JAKARTA, AFU.ID — Aksi demonstrasi 27 Agustus tidak hanya berlangsung di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, tetapi juga digelar di sejumlah daerah. Di Jakarta, empat kelompok masyarakat dan mahasiswa membawa tuntutan berbeda, mulai dari pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi koruptor, hingga penurunan harga barang pokok. Sementara di Yogyakarta dan Makassar, massa juga turun ke jalan dengan membawa isu masing-masing.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi salah satu kelompok yang menggelar aksi di depan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan tuntutan utama pengesahan RUU Perampasan Aset. Koordinator AMPB Supriyono alias Mas Botok bahkan memberikan batas waktu kepada DPR dan menyatakan akan kembali pada 15 Desember 2026 untuk mengawal komitmen tersebut. “Kami akan datang ke sini untuk memastikan apakah DPR itu kita seret keluar atau menyerahkan Undang-undang Perampasan Aset,” kata Mas Botok di atas mobil komando, Kamis (27/8/2026).
Aksi Mahasiswa di Yogyakarta
Di Yogyakarta, Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) DIY menggelar aksi dengan tema “Dijajah Senteralistik, Bangun Persatuan Rebut Daulat Rakyat”. Massa dijadwalkan bergerak dari eks Parkiran Abu Bakar Ali menuju DPRD DIY, Istana Kepresidenan Yogyakarta, hingga kawasan Titik Nol Kilometer. Tuntutan yang dibawa mencakup pendidikan gratis, reformasi partai politik dan Polri, penolakan militerisme dalam kehidupan sipil, dan penguatan otonomi daerah.
Forum BEM DIY juga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, pembahasan RUU Provinsi Kepulauan, hingga evaluasi kebijakan kehutanan dan penanganan kebakaran hutan. Polda DIY menyatakan, tetap mengawal aksi sambil meminta peserta menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan maupun aktivitas masyarakat. “Sekali lagi kami tidak membatasi. Kami berkomitmen untuk mengawal, melayani setiap aksi penyampaian aspirasi,” kata Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan.
Makassar Soroti Mafia BBM dan Gerakan Masyarakat Pati
Di Makassar dan sejumlah wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel), salah satu isu yang disorot adalah pengusutan mafia BBM. Gerakan Garda Pemuda Indonesia dijadwalkan menggelar aksi di Polda Sulsel, Polresta Gowa, dan PT Pertamina Patra Niaga dengan tuntutan evaluasi dan penyelidikan terhadap keterlibatan aparat dalam persoalan mafia BBM. Di Kabupaten Gowa, massa juga mempersoalkan dugaan ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM bersubsidi di salah satu SPBU wilayah Pattallassang, termasuk pengisian BBM ke dalam jeriken.
Selain membawa isu lokal, aksi di Sulsel juga menjadi bagian dari solidaritas terhadap gerakan masyarakat Pati yang berlangsung dalam gelombang demonstrasi 27 Agustus. Sejumlah kelompok di Makassar turut mengangkat isu nasional dalam rangkaian aksinya. Polisi menyiapkan pengamanan di sejumlah titik untuk menjaga penyampaian aspirasi tetap berjalan tanpa berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Polda Sulsel mengerahkan personel untuk mengantisipasi potensi kericuhan sekaligus memastikan aksi tetap berlangsung sesuai aturan. Pengamanan tersebut diperkuat karena Makassar pernah mengalami kerusuhan dalam aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 yang berujung pada pembakaran gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulsel. Dalam aksi kali ini, kepolisian menegaskan tindakan hukum akan diterapkan terhadap pihak yang melakukan perusakan, pembakaran, atau tindak pidana lainnya, sementara penyampaian pendapat tetap menjadi hak masyarakat. (RAI)
