Ironi Program MBG: Sekolah Internasional Dapat Jatah, Maluku-Papua Terpinggirkan

JAKARTA, AFU.ID — Sebanyak 1.653 sekolah dikeluarkan dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mayoritas sekolah yang dicoret merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, lembaga yang memiliki kerja sama dengan institusi nasional maupun internasional, dan sekolah yang dinilai sudah mandiri secara finansial. Pemutakhiran data dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag). 

Dari lebih dari 580.000 satuan pendidikan yang terdata, layanan MBG telah menjangkau lebih dari 340.000 sekolah, sementara sekitar 240.000 lainnya masih belum memperoleh program tersebut. “Mayoritas dari 1.653 yang kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional,” kata Kepala BGN Sudaryono, Kamis (10/9/2026). Pengurangan penerima tersebut diikuti dengan penajaman sasaran program ke wilayah yang memiliki kebutuhan gizi lebih tinggi. 

BGN memprioritaskan sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekaligus wilayah dengan angka stunting tinggi hingga sangat tinggi. Maluku dan Papua menjadi salah satu perhatian karena masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum mendapatkan manfaat program MBG. Papua Tengah tercatat memiliki angka stunting 39,4 persen, disusul Papua Pegunungan 37,3 persen, Nusa Tenggara Timur 37 persen, dan Sulawesi Barat 35,4 persen.

Berdasarkan pemutakhiran data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), terdapat pula 30 kabupaten yang berstatus sebagai daerah tertinggal dan tersebar di Sumatera, Kepulauan Nusa Tenggara, serta Papua. BGN juga menerima banyak permohonan dari satuan pendidikan yang hingga kini belum mendapatkan layanan MBG. Setiap permohonan akan melalui proses investigasi dan pemetaan agar perluasan program berjalan sesuai prioritas serta tahapan yang telah ditetapkan. 

“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG secara bertahap,” tutup Sudaryono. (RAI)