Dua Kali Mangkir dari Rapat DPR di Tengah Kasus ATR/BPN, Ada Apa dengan Nusron Wahid?

JAKARTA, AFU.ID — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dua hari berturut-turut tidak menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Selasa (15/09/26) dan Rabu (16/09/26). Ketidakhadiran Nusron terjadi di tengah berkembangnya penyidikan kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam dua rapat tersebut, Nusron diwakili Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.

Ossy mengatakan kehadirannya di DPR merupakan penugasan langsung dari Nusron. Menurut dia, Menteri ATR/BPN memiliki agenda lain yang telah terjadwal sehingga tidak dapat menghadiri rapat bersama Komisi II. Namun, Ossy tidak menjelaskan secara rinci lokasi maupun agenda yang dijalankan Nusron saat ditanya apakah menterinya berada di Jakarta atau di luar daerah.

“Saya hadir di sini kemarin mewakili. Tentunya itu adalah penugasan dari beliau sebagai Menteri ATR/BPN. Dan tentunya terkait agenda dan jadwal Bapak Menteri, ya mungkin sudah menyesuaikan dengan agenda dan jadwal beliau yang sudah terjadwalkan,” kata Ossy di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/09/26).

Meski tidak hadir dalam rapat kerja, Ossy menegaskan komunikasi dengan Nusron tetap berlangsung intensif. Ia menyebut seluruh arah kebijakan dan penugasan di kementerian masih berjalan di bawah arahan langsung Nusron sebagai pimpinan ATR/BPN. Karena itu, menurut dia, tidak ada perubahan dalam pelaksanaan tugas kementerian meskipun menteri tidak menghadiri rapat DPR. “Masih. Ini kan masih arah beliau semua. Penugasan saya ke sini juga atas arahan beliau,” ujarnya.

Ketidakhadiran Nusron menjadi sorotan karena bertepatan dengan pengembangan kasus dugaan suap di lingkungan ATR/BPN yang sedang ditangani KPK. Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk beberapa pihak yang dikenal dekat dengan Nusron. KPK juga tengah menelusuri aliran dana, hubungan antarpihak, dan rantai pengambilan keputusan yang diduga berkaitan dengan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.

Kasus itu bermula dari operasi tangkap tangan yang mengungkap dugaan suap pembukaan blokir sertifikat hak guna bangunan milik pengembang di Kabupaten Bogor. Selain dugaan suap senilai Rp1,5 miliar, penyidik turut menyita uang tunai dalam berbagai mata uang yang dikemas dalam puluhan koper dan kardus dengan estimasi nilai mencapai ratusan miliar rupiah. Hingga saat ini, KPK belum menetapkan Nusron sebagai tersangka maupun memanggilnya sebagai saksi, namun penyidikan perkara masih terus berkembang. (RHU)