Adian Atensi Konflik Agraria Sungai Bungur yang 25 Tahun Tak Kelar, BAMS DPR Bakal Turun ke Jambi

JAKARTA, AFU.ID — Badan Aspirasi Masyarakat (BAMS) DPR RI memberikan perhatian serius terhadap konflik agraria menahun yang terjadi di Sungai Bungur, Provinsi Jambi. Konflik yang telah berlarut-larut selama 25 tahun ini memicu rencana aksi nyata dari parlemen untuk meninjau langsung kondisi di lapangan.

Wakil Ketua BAMS DPR RI yang juga merupakan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-P Dapil Jawa Barat, Adian Napitupulu, menyatakan bahwa pihak legislatif tidak akan tinggal diam melihat persoalan yang berlarut-larut dan merugikan masyarakat kecil.

Fokus utama dari atensi ini adalah dugaan kuat adanya tumpang tindih penyerobotan lahan land reform seluas 1.500 hektar oleh perusahaan kelapa sawit swasta di wilayah tersebut. "Kasus ini sudah berjalan seperempat abad tanpa penyelesaian yang berpihak pada keadilan rakyat," kata Adian di DPR RI, Rabu (9/9/2026).

Adian menilai lahan itu semestinya dikembalikan pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Ia meminta pemerintah turun tangan mengatasi hal ini. "Lahan seluas 1.500 hektar yang seharusnya diperuntukkan bagi program land reform untuk kesejahteraan masyarakat, negara harus bertanggung jawab atas keputusan-keputusannya terhadap rakyat".

Untuk itu, BAMS DPR RI siap mengawal kasus agraria Sungai Bungur Jambi dengan melakukan investigasi ke lapangan. "BAMS DPR RI berkomitmen untuk mengawal aspirasi ini, dan kami dijadwalkan akan segera turun langsung ke Jambi untuk melakukan investigasi dan mediasi di lapangan," tambahnya.

Lahan land reform sejatinya merupakan tanah objek reforma agraria yang dialokasikan negara untuk diredistribusikan kepada petani gurem atau masyarakat setempat demi pemerataan ekonomi. Namun, mandeknya penyelesaian sengketa di Sungai Bungur membuat hak-hak ribuan kepala keluarga terombang-ambing selama puluhan tahun.

Kunjungan kerja spesifik BAMS DPR RI ke Jambi nantinya bertujuan untuk mengumpulkan data riil, memanggil pihak-pihak terkait termasuk manajemen perusahaan sawit, pemerintah daerah, BPN dan perwakilan warga serta merumuskan solusi konkret.

Hal ini diapresiasi oleh Zuardiman Warga yang hadir saat RDPU dengan BAM DPR RI ia mengungkapkan pihaknya bersama masyarakat menanti solusi permanen atas persoalan yang sudah mereka alamai puluhan tahun. "Kami bersyukur Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) menindaklanjuti aduan masyarakat dan berharap solusi permanen atas kondisi ini" pinta Zuhardiman

Langkah ini diharapkan mampu memecah kebuntuan hukum dan administrasi yang selama 25 tahun ini menyandera ruang hidup masyarakat Sungai Bungur. (FAP)