Dito, Maktour, dan Jejak Kuota Haji Tambahan 20 Ribu

JAKARTA, AFU.ID — Eks Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo akan menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/9/2026). Nama Dito sebelumnya muncul dalam cerita mengenai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS). Dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Islah Bahrawi menyebut Dito berada dalam rombongan Jokowi saat pertemuan tersebut.

“Presiden itu yang diajak adalah Dito. Dito mantan Menpora,” kata Islah. Menurut Islah, pertemuan Jokowi dengan MBS berkaitan dengan diperolehnya tambahan 20 ribu kuota haji untuk Indonesia. “Itu yang diajak oleh Jokowi ketemu Muhammad bin Salman. Dan disitulah dia mendapatkan kuota tambahan itu,” ujarnya. Setelah tambahan kuota diperoleh, proses pembagiannya kemudian menjadi bagian lain yang didalami dalam perkara tersebut.

Salah satu pihak yang diperiksa KPK adalah Maktour, biro perjalanan milik Fuad Hasan Masyhur yang merupakan mertua Dito Ariotedjo. KPK mendalami pengisian kuota haji khusus melalui Maktour. Fuad juga telah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini. Maktour menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian karena pengelolaan kuota haji khusus. Direktur Operasional Maktour Ismail Adham telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Sementara Fuad Hasan Masyhur masih berstatus saksi. Pada Juni 2026, KPK menyebut Fuad diduga memiliki peran penting dalam proses inisiatif pembagian kuota haji tambahan. Dalam podcast, nama Fuad disebut bersamaan dengan Dito. Islah menyebut Fuad sebagai pemilik Maktour sekaligus mertua Dito. “Pak Fuad ini saya kenal beliau ini pemilik Maktur ya, mertuanya Dito,” kata Islah.

KPK sebelumnya menyatakan pemeriksaan terhadap Fuad dilakukan untuk mendalami proses pembagian dan pengisian kuota haji khusus. KPK juga masih mendalami pihak-pihak yang berkaitan dengan proses tersebut. Sementara itu, pemeriksaan terhadap Dito berada pada sisi berbeda, yakni mengenai pengetahuannya atas proses pemberian tambahan 20 ribu kuota dari pemerintah Arab Saudi. (FAD)