AFU.id

Indeks Berita

Usai Bos Tempo Scan Diperiksa KPK, Kubu Silmy Karim: Dugaan Penerimaan Uang Harus Dibuktikan

Kuasa hukum Silmy Karim, Soleman B Ponto, menegaskan bahwa dugaan penerimaan uang oleh kliennya yang dikaitkan dengan pemeriksaan Handojo S Muljadi, bos Tempo Scan, harus dibuktikan secara hukum dan tidak dapat dianggap sebagai kesimpulan awal. Ia meminta agar publik menghormati asas praduga tak bersalah dan menegaskan bahwa setiap dugaan harus melalui proses yang jelas, termasuk identifikasi pihak-pihak terkait dan tujuan transaksi. Sementara itu, KPK masih mendalami kasus pemerasan dalam pengu

Usai Bos Tempo Scan Diperiksa KPK, Kubu Silmy Karim: Dugaan Penerimaan Uang Harus Dibuktikan

Kubu Roy Suryo Tetap Yakin Ijazah Jokowi Palsu, Gus Nur: Kalau Ada, Saya Cium Kakinya

Gus Nur, pendamping Roy Suryo, tetap berpegang pada keyakinan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo adalah palsu, meskipun penyidik Bareskrim mengklaim telah melihat ijazah tersebut. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Gus Nur menantang siapa pun yang dapat menghadirkan ijazah asli Jokowi di pengadilan untuk mencium kakinya, sambil meragukan kemungkinan kehadiran Jokowi dengan dokumen tersebut. Kubu Roy Suryo juga mempersoalkan dakwaan yang dikenakan padanya terkait pencemaran nama baik

Kubu Roy Suryo Tetap Yakin Ijazah Jokowi Palsu, Gus Nur: Kalau Ada, Saya Cium Kakinya

Pembagian Kuota Haji Tambahan 50:50 Ada Arahan Jokowi

Pembagian kuota haji tambahan tahun 2024, yang ditetapkan dengan porsi 50:50 antara jemaah haji reguler dan khusus, merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo, sebagaimana diungkapkan oleh mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji. Hilman menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah diskusi dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meskipun ia mengaku tidak mendengar arahan tersebut langsung dari presiden. Kasus ini

Pembagian Kuota Haji Tambahan 50:50 Ada Arahan Jokowi

Dinilai Berjasa Buka Lapangan Kerja Transportasi, Hakim PT DKI Kurangi Hukuman Nadiem Makarim

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Nadiem Anwar Makarim dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara, serta mengurangi pidana tambahan yang harus dibayar. Kejaksaan Agung masih mempelajari putusan tersebut sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya, sementara Nadiem berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis hakim menyatakan bahwa meskipun ada pengurangan hukuman, Nadiem tetap terbukti bersalah dan mengakui kontribusiny

Dinilai Berjasa Buka Lapangan Kerja Transportasi, Hakim PT DKI Kurangi Hukuman Nadiem Makarim

Mengaku Merasa Senasib sebagai Korban Kriminalisasi, Tom Lembong Pasang Badan Hadapi Kasus Nadiem Makarim

Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menyatakan dukungannya terhadap mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang terjerat kasus korupsi pengadaan Chromebook, menganggap Nadiem tidak bersalah dan menekankan pentingnya penilaian berdasarkan aspek hukum dan keadilan, bukan opini publik. Ia mengaitkan pengalaman pribadinya dengan proses hukum yang pernah dihadapinya, menganggap perkara ini sebagai ujian bagi korban kriminalisasi. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengurangi hukuman Nadiem dari

Mengaku Merasa Senasib sebagai Korban Kriminalisasi, Tom Lembong Pasang Badan Hadapi Kasus Nadiem Makarim

Sindir Gugatan Syarat Ijazah Gibran di MK, Jokowi Pertanyakan Alasan Lulusan Luar Negeri Harus Ikut Paket C

Presiden Joko Widodo menanggapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertanyakan keabsahan syarat pendidikan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden. Jokowi menegaskan bahwa Gibran telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh KPU dan menyindir argumen gugatan yang meminta Gibran, yang telah menempuh pendidikan di luar negeri, untuk mengikuti ujian Paket C. Sidang MK ini menarik perhatian publik karena menyangkut keabsahan pencalonan Gibran, dengan KPU meminta agar gug

Sindir Gugatan Syarat Ijazah Gibran di MK, Jokowi Pertanyakan Alasan Lulusan Luar Negeri Harus Ikut Paket C

Pria yang Bubarkan Ibadah GKPI di Tangerang Dilaporkan ke Polisi, Dugaan Intimidasi Diselidiki

Pembubaran ibadah Jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Tangerang yang terjadi pada 20 September 2026 dilaporkan ke polisi oleh Aliansi Pemuda untuk Toleransi Beragama, yang menuduh adanya intimidasi dan pembubaran paksa. Laporan ini diajukan ke Polresta Tangerang, dan pihak kepolisian sedang menyelidiki dugaan tindak pidana terkait peristiwa tersebut. Setelah insiden, dilakukan mediasi yang menghasilkan kesepakatan agar jemaat sementara beribadah di lokasi lain dan pengurus gereja

Pria yang Bubarkan Ibadah GKPI di Tangerang Dilaporkan ke Polisi, Dugaan Intimidasi Diselidiki

Berawal dari Siaran Langsung di Media Sosial TikTok, Modus Praktik Jual Beli Bayi Hasilkan Puluhan Juta Rupiah

Polisi mengungkap kasus jual beli bayi di Kabupaten Bangli, Bali, yang berawal dari perkenalan melalui media sosial TikTok. Dalam kasus ini, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka setelah terungkapnya dua transaksi yang melibatkan bayi berusia sekitar 1,5 bulan, dengan harga jual mencapai Rp35 juta. Penyelidikan dimulai setelah laporan tentang seorang bayi laki-laki yang dirawat di Kintamani, yang kemudian mengarah pada praktik ilegal ini, termasuk dua tersangka tambahan yang juga ditangk

Berawal dari Siaran Langsung di Media Sosial TikTok, Modus Praktik Jual Beli Bayi Hasilkan Puluhan Juta Rupiah

KPU Akui Tak Periksa Ijazah Gibran sebelum Daftar, Hakim MK: Pilkada Saja Diverifikasi ke Sekolah

Pada sidang Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengakui bahwa pihaknya tidak melakukan verifikasi langsung ke dinas pendidikan untuk memastikan kelayakan pendidikan Gibran, meskipun KPU daerah melakukan pengecekan lebih mendalam dalam pemilihan kepala daerah. KPU beralasan telah menerima surat keterangan penyetaraan ijazah yang dianggap sah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga persoalan dokum

KPU Akui Tak Periksa Ijazah Gibran sebelum Daftar, Hakim MK: Pilkada Saja Diverifikasi ke Sekolah

Sita Kasus Korupsi Samin Tan, Kejaksaan RI Jual Ratusan Ribu Ton Batu Bara Senilai Rp179 Miliar

Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) berhasil melelang 436.283 ton batu bara sitaan dari kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup, yang melibatkan tersangka Samin Tan, senilai Rp179 miliar. Lelang yang dilakukan secara elektronik ini menarik minat tujuh peserta, namun hanya satu yang memenuhi syarat, yaitu PT Batubara Menjangan Lestari. Hasil penjualan batu bara akan disimpan di Rekening Penampungan Lainnya hingga ada putusan hukum yang tetap, dan setelah

Sita Kasus Korupsi Samin Tan, Kejaksaan RI Jual Ratusan Ribu Ton Batu Bara Senilai Rp179 Miliar

6 Fakta Pembunuhan Mahasiswi UMM oleh Bripka Agus: Problematik di Polri, Punya Hubungan Kakak Ipar, Divonis Hukuman Mati

Bripka Agus Sulaiman, mantan anggota Polres Probolinggo, dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Malang karena terlibat dalam pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Faradila Amalia Najwa, yang juga merupakan kakak iparnya. Kasus ini terungkap setelah penemuan jasad Faradila di sungai pada Desember 2025, dengan penyelidikan menunjukkan bahwa pembunuhan direncanakan dan dilatarbelakangi oleh motif harta. Agus, yang memiliki riwayat masalah etik selama bertugas di kepolisi

6 Fakta Pembunuhan Mahasiswi UMM oleh Bripka Agus: Problematik di Polri, Punya Hubungan Kakak Ipar, Divonis Hukuman Mati

Sebut Jaksa Catut Akun Dokter Tifa, Refly Harun Nilai Dakwaan Terhadap Roy Suryo Cacat Hukum

Roy Suryo, terdakwa kasus pencemaran nama baik terhadap Presiden Joko Widodo, melalui kuasa hukumnya Refly Harun, meminta majelis hakim untuk membatalkan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang dinilai cacat hukum. Tim kuasa hukum menilai dakwaan tidak memenuhi syarat hukum karena kurang jelas dan tidak cermat, serta mencantumkan bukti yang tidak relevan dengan tindakan yang didakwakan kepada Roy. Mereka juga mengaitkan perkara ini dengan putusan praperadilan yang menyatakan tindakan penggeledaha

Sebut Jaksa Catut Akun Dokter Tifa, Refly Harun Nilai Dakwaan Terhadap Roy Suryo Cacat Hukum

Tetap Dinyatakan Bersalah, Nadiem Ajukan Kasasi ke MA

Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah Pengadilan Tinggi Jakarta mempertahankan vonis bersalahnya dalam kasus korupsi pengadaan laptop, dengan hukuman yang dipangkas dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara. Nadiem merasa kecewa karena putusan tersebut tetap menyatakan dirinya bersalah meskipun ia mengklaim tidak ada kerugian negara, aliran dana, atau konflik kepentingan yang terbukti selama persidangan. Selain itu, ia juga menghadapi denda Rp1 mi

Tetap Dinyatakan Bersalah, Nadiem Ajukan Kasasi ke MA

Dalami Peran Oknum Anggota Polri Yayat Sudrajat, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Mangkir dari Panggilan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami keterlibatan Yayat Sudrajat, seorang anggota Polri, dalam proyek pengadaan di Pemerintah Kabupaten Bekasi yang diduga terkait dengan kasus suap. Dalam pengembangan penyidikan ini, KPK telah memeriksa 12 saksi dari berbagai latar belakang, termasuk anggota DPRD Kabupaten Bekasi, namun dua saksi, termasuk anggota DPRD Nyumarno, mangkir dari panggilan. Kasus ini merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan pada Desember 2025, di mana beberapa te

Dalami Peran Oknum Anggota Polri Yayat Sudrajat, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Mangkir dari Panggilan KPK