Empat Hari usai OTT KPK, Anak Buah Sekdin Cilacap Ngaku Tetap Setor Rp2 Juta dalam Kasus Pemerasan

JAKARTA, AFU.ID — Praktik pengumpulan iuran untuk tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap ternyata tetap berjalan meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada (13/3/2026). Fakta itu terungkap dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di tahun anggaran 2025-2026 dengan terdakwa Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman.

Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang tersebut, majelis hakim memeriksa dua saksi dari Dindikbud Kabupaten Cilacap yaitu Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dasar Budi Kuspriyatno dan Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ratna Harminingsih.

Budi mengungkapkan, Dindikbud Kabupaten Cilacap mendapat perintah menyetorkan Rp35 juta untuk kebutuhan iuran THR Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ia menyebut jumlah tersebut dibebankan secara berjenjang kepada kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang, hingga kepala seksi. "Ditalangi dahulu oleh Pak Sekdin, nanti kabid dan kasi menyerahkan bagiannya ke sekdin," kata Budi, Selasa (1/9/2026).

Para kepala bidang dan kepala seksi dikumpulkan oleh sekretaris dinas pada 13 Agustus 2026, yang bertepatan setelah OTT KPK berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, sekretaris dinas kembali menagih bagian iuran THR yang sebelumnya telah ditalangi kepada masing-masing pejabat. "Ditagih oleh Pak Sekdin. Setahu saya kemudian masing-masing langsung memberikan ke Pak Sekdin," ujar Budi.

Budi mengaku menyerahkan uang senilai Rp2 juta kepada sekretaris dinas empat hari setelah OTT KPK berlangsung, yakni 17 Maret 2026. Keterangan serupa disampaikan Ratna Harminingsih. Ia membenarkan adanya pertemuan pada hari KPK menggelar OTT. Ratna mengaku tetap menyerahkan uang tersebut karena sudah menjadi kesepakatan bersama dan sebagai bentuk loyalitas kepada pimpinan. Ia mengaku saat itu belum mengetahui adanya perkara yang berkaitan dengan OTT KPK di Cilacap.

KPK selanjutnya menetapkan Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Sadmoko Danardono sebagai tersangka kasus tersebut. Dalam perkara yang kini bergulir di Pengadilan Tipikor Semarang, Syamsul didakwa memaksa para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Cilacap untuk memberikan uang guna kebutuhan THR. Penuntut umum dalam dakwaannya menyebut total uang yang terkumpul dari permintaan kepada para pimpinan OPD tersebut mencapai Rp568 juta. (NAD)