JAKARTA, AFU.ID — Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, menjadi tujuan sejumlah kelompok masyarakat dalam aksi Kamis (27/8/2026). Meski datang dengan persoalan berbeda, mereka memilih lokasi yang sama untuk menyampaikan aspirasi kepada lembaga negara. Isu yang dibawa mulai dari desakan pengesahan aturan hukum, dugaan persoalan korupsi, kritik terhadap kebijakan pemerintah, hingga dukungan terhadap program nasional dengan catatan evaluasi.
Pilihan terhadap Gedung DPR bukan hanya berkaitan dengan lokasi aksi, tetapi juga fungsi yang dimiliki lembaga tersebut dalam sistem pemerintahan. DPR memiliki kewenangan dalam bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran yang berkaitan langsung dengan sejumlah isu yang dibawa massa. Karena itu, berbagai persoalan publik yang berbeda dapat bermuara pada lembaga legislatif tersebut.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi salah satu kelompok yang membawa persoalan daerah ke tingkat nasional. Mereka mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sekaligus meminta perhatian terhadap perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan Bupati Pati Sudewo dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek jalur kereta api DJKA Kementerian Perhubungan. Selain itu, AMPB juga menyoroti persoalan pemblokiran rekening yang disebut digunakan untuk menampung donasi operasional aksi.
Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, mengatakan pihaknya berharap DPR mengambil langkah terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurut dia, jika aturan tersebut belum dapat disahkan dalam waktu dekat, DPR diminta memberikan pernyataan tertulis mengenai komitmen penyelesaiannya. "Untuk skema aksi, kita berharap untuk disahkannya RUU Perampasan Aset sesuai dengan tuntutan kita atau DPR RI memberikan pernyataan sikap tertulis akan segera mengesahkan RUU tersebut segera mungkin," kata Vander.
Selain AMPB, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) juga membawa isu yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan kondisi ekonomi masyarakat. Kelompok tersebut menjadikan DPR sebagai tujuan penyampaian aspirasi karena sebagian tuntutan yang dibawa berkaitan dengan kebijakan nasional. AMDB menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberian hukuman berat terhadap koruptor, serta penurunan harga kebutuhan pokok.
Sebelum menuju Jakarta, massa AMDB direncanakan menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu. Setelah itu, mereka akan bergabung dengan kelompok lain dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR RI. Kehadiran kelompok dari Depok tersebut menunjukkan bahwa isu yang dibawa tidak hanya berasal dari pusat pemerintahan, tetapi juga muncul dari keresahan masyarakat di daerah.
Berbeda dengan AMPB dan AMDB yang menyoroti isu korupsi, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) membawa cakupan persoalan yang lebih luas. Kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil tersebut menempatkan DPR sebagai lembaga yang harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Mereka membawa sejumlah isu mulai dari korupsi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga persoalan demokrasi.
Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan pihaknya meminta pimpinan DPR hadir langsung menemui massa untuk berdialog. Menurut dia, pertemuan langsung diperlukan agar aspirasi yang dibawa peserta aksi tidak hanya diterima secara administratif. "Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis," ujar Ahmad.
Di sisi lain, Gedung DPR juga menjadi tujuan kelompok yang datang dengan sikap berbeda. Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) hadir untuk menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG). Kelompok asal Bangkalan, Jawa Timur, tersebut tidak membawa tuntutan penghentian program, tetapi meminta adanya evaluasi dalam pelaksanaannya.
Koordinator RMP4 Ali mengatakan program MBG dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat karena membantu anak-anak memperoleh makanan bergizi setiap hari. Namun, dukungan tersebut tetap disertai permintaan agar tata kelola program diperbaiki agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. "Dari program MBG ini, kami sangat terbantu. Selain uang saku bisa ditabung, anak-anak bisa mendapatkan makan bergizi setiap hari," ujar Ali.
Ali menambahkan bahwa evaluasi diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan program tersebut. Menurut dia, perbaikan tata kelola menjadi bagian penting agar program dapat berjalan lebih optimal di masyarakat. "Jadi, bukan dihentikan programnya, tetapi diperbaiki tata kelolanya sehingga program ini bisa betul-betul berjalan semakin baik," katanya.
Perbedaan agenda tersebut menunjukkan bahwa aksi 27 Agustus tidak berasal dari satu kepentingan tunggal. Gedung DPR menjadi ruang bertemunya berbagai aspirasi karena lembaga tersebut memiliki peran dalam pembentukan aturan, pengawasan pemerintah, serta pembahasan kebijakan publik. Berbagai kelompok menggunakan ruang yang sama untuk menyampaikan pandangan sesuai dengan kepentingan masing-masing.
Salah satu isu yang mempertemukan sejumlah kelompok adalah desakan pengesahan RUU Perampasan Aset. Namun, isu lain memperlihatkan adanya perbedaan sikap, terutama dalam melihat kebijakan pemerintah dan program nasional. Hal tersebut membuat aksi 27 Agustus memiliki karakter yang beragam, bukan sebagai satu gerakan dengan satu tuntutan yang sama.
Dengan demikian, fokus aksi di Gedung DPR bukan hanya mengenai jumlah massa atau daftar tuntutan yang dibawa. Aksi tersebut juga menunjukkan bagaimana kelompok masyarakat memanfaatkan lembaga legislatif sebagai jalur penyampaian aspirasi. Di tengah perbedaan pandangan, DPR menjadi titik temu berbagai suara yang datang dari latar belakang berbeda. (RHU)
