Korupsi Rekayasa Kadar Nikel PSN Kolaka: Kejagung Sita Rp401 Miliar dari PT Ceria Nugraha Indotama

JAKARTA, AFU.ID — Kejaksaan Agung telah menyita uang Rp401,65 miliar dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola nikel PT Ceria Nugraha Indotama (CNI). Uang tersebut diserahkan oleh PT CNI kepada penyidik pada Jumat (28/08/26), sementara pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana belum ditetapkan. Kejagung masih menyusun konstruksi perkara dan melengkapi alat bukti.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan tata kelola nikel PT CNI selama periode 2017 hingga 2020. Penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah yang diterbitkan pada April 2025 dan terakhir diperbarui pada November 2025. Uang yang diserahkan perusahaan telah disita dan dititipkan ke Rekening Pemerintah Lainnya pada Bank Mandiri.

Perkara ini bermula ketika PT CNI disebut memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Sulawesi Tenggara, tetapi belum mengantongi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB. Pada saat yang sama, perusahaan tersebut disebut telah memperoleh rekomendasi ekspor. Kondisi itu menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri bagaimana kegiatan ekspor dapat berlangsung tanpa kelengkapan perencanaan pertambangan.

Kejagung menduga hasil uji kadar nikel diatur agar tercatat di bawah 1,7 persen sehingga memenuhi persyaratan ekspor. Pengaturan tersebut diduga dilakukan bersama penyelenggara negara dengan menggunakan dokumen yang tidak sah. Penyidik menilai rangkaian tindakan itu menyebabkan negara kehilangan penerimaan yang seharusnya diperoleh dari kegiatan pertambangan dan ekspor.

Nilai kerugian negara dalam perkara ini berdasarkan perhitungan BPKP mencapai Rp401.653.737.469,69. Penyerahan uang dalam jumlah yang sama menjadi langkah pemulihan keuangan negara, tetapi tidak otomatis mengakhiri proses pidana. Kejagung masih harus membuktikan hubungan antara dokumen, proses uji kadar, rekomendasi ekspor, serta pihak yang mengambil keputusan.

Kasus tersebut memiliki dimensi lebih luas karena PT CNI juga dikenal sebagai pengembang smelter feronikel di Kabupaten Kolaka. Kementerian ESDM sebelumnya menyebut proyek smelter itu dirancang mengolah hingga lima juta ton bijih nikel per tahun dan menghasilkan sekitar 230.000 ton feronikel, serta kemudian masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional.

Posisi perkara ini menjadi kontras dengan agenda hilirisasi yang mendorong perusahaan mengolah nikel di dalam negeri sebelum menjual produk bernilai tambah. Saat pemerintah menempatkan smelter sebagai instrumen peningkatan nilai ekonomi, penyidik justru mendalami dugaan ekspor yang diduga dilakukan melalui rekayasa kadar dan dokumen. Karena itu, perkara PT CNI tidak hanya menyangkut dugaan kerugian negara, tetapi juga menguji efektivitas pengawasan dari izin tambang hingga pengiriman komoditas.

Kejagung menyatakan akan segera menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana setelah pemeriksaan saksi, dokumen, dan alat bukti elektronik diselesaikan. Hingga saat ini, belum ada tersangka yang diumumkan dalam perkara khusus PT CNI tersebut. Penjelasan mengenai dasar penetapan kerugian dan alasan perusahaan menyerahkan seluruh nilai kerugian juga akan menjadi bagian penting dalam perkembangan penyidikan berikutnya. (RHU)