JAKARTA, AFU.ID — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa West Papua KPK Sorong Raya menggelar aksi penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (21/09/26). Aksi tersebut dilakukan setelah muncul kasus dugaan keracunan yang menimpa 26 siswa dan lima guru SMP Muhammadiyah Al Amin Kota Sorong. Massa mendatangi kantor gubernur dengan berjalan kaki dari kawasan Sorong City sambil membawa berbagai tuntutan terkait pelaksanaan program tersebut.
Setibanya di lokasi, massa membakar ban bekas dan membentangkan sejumlah poster berisi kritik terhadap program MBG. Beberapa poster memuat tuntutan agar pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program serta meningkatkan perhatian terhadap keselamatan penerima manfaat. Aksi berlangsung di bawah pengamanan personel Polresta Sorong Kota dan Satpol PP Papua Barat Daya.
Penanggung jawab aksi, Yosepus Nauw, mengatakan demonstrasi digelar sebagai respons terhadap kasus dugaan keracunan yang terjadi di lingkungan sekolah penerima MBG. Menurut dia, para mahasiswa menilai belum ada respons yang dianggap memadai terhadap peristiwa tersebut. Karena itu, mereka memilih menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah. “Jadi ini juga bagian dari merespons kasus itu dan tapi sayangnya tidak ada respons yang baik yang sesuai dengan harapan kawan-kawan,” kata Yosepus saat aksi berlangsung.
Dalam orasinya, massa juga menyoroti posisi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program MBG di Papua Barat Daya. Mereka menyebut gubernur dan wakil gubernur memiliki peran penting dalam koordinasi pelaksanaan program di daerah. Namun saat aksi berlangsung, baik gubernur maupun wakil gubernur tidak berada di lokasi untuk menerima langsung aspirasi yang disampaikan.
Selain menolak MBG, massa meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program setelah muncul kasus dugaan keracunan di Kota Sorong. Mahasiswa juga menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan tanggapan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam beberapa kali orasi selama demonstrasi berlangsung.
Di sisi lain, Ketua Satgas MBG Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan peserta aksi. Namun, menurut dia, Satgas MBG di daerah tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan ataupun membatalkan program tersebut. Aspirasi yang diterima akan diteruskan kepada pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
Menurut Ahmad, hingga saat ini belum ada sekolah di Papua Barat Daya yang mengajukan penolakan resmi terhadap pelaksanaan MBG. Ia menjelaskan bahwa setiap pengajuan penolakan tetap harus melalui mekanisme yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Karena itu, keputusan akhir tetap berada pada pihak yang berwenang di tingkat nasional.
Aksi berlangsung selama beberapa jam dan sempat diwarnai ketegangan ketika massa menyampaikan tuntutan mereka. Meski demikian, situasi tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi kericuhan. Setelah menyampaikan aspirasi, peserta aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan meninggalkan kawasan Kantor Gubernur Papua Barat Daya. (RHU)
