Sebut Gibran Tak Punya Ijazah SMA Fisik, Refly Harun Cs Daftarkan Gugatan Pemilu ke MK Hari Ini

JAKARTA, AFU.ID — Pakar hukum tata negara Refly Harun membeberkan alasan fundamental di balik keputusan pihaknya memilih mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) ketimbang menempuh jalur pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Permohonan yang diajukan resmi pada Kamis (10/09/2026) tersebut mempersoalkan keabsahan pencalonan Gibran pada Pemilu 2024.

Refly yang bertindak sebagai kuasa hukum para pemohon menjelaskan bahwa opsi pemakzulan memiliki kendala politis yang sangat tinggi karena bergantung sepenuhnya pada keputusan DPR. Menurutnya, meskipun secara substantif dugaan pelanggaran materiil sudah terang benderang, proses pemakzulan dipastikan mandek apabila lembaga legislatif tersebut memilih untuk tidak bergerak.

Selain faktor dinamika politik di parlemen, Refly menggarisbawahi adanya perbedaan konsep kualifikasi hukum dalam konstitusi. Aturan pemakzulan yang tertuang dalam Pasal 7A UUD 1945 diperuntukkan bagi pejabat negara yang "tidak lagi memenuhi syarat"—artinya pejabat bersangkutan sempat memenuhi syarat legal, lalu gugur saat sedang menjabat.

Sementara itu, landasan utama yang diusung timnya dalam gugatan PHPU ke MK adalah argumen bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut sejak awal pendaftaran memang tidak pernah memenuhi syarat formil. Refly mengklaim pihaknya mengantongi bukti-bukti bahwa Gibran tidak memiliki ijazah fisik tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau SMA sederajat.

Menurut analisis hukum Refly, syarat pendidikan bagi calon presiden dan calon wakil presiden secara formil wajib dibuktikan dengan keberadaan dokumen fisik ijazah atau diploma sekurang-kurangnya tingkat SLTA. Dokumen surat penyetaraan yang diterbitkan oleh Ditjen Dikdasmen dinilai tidak memiliki kedudukan hukum yang sama dengan ijazah fisik karena hanya mengukur tingkat kemampuan pendidikan.

Ia menambahkan bahwa syarat administratif konstitusi dan undang-undang terbagi menjadi dua kategori, yakni syarat yang terukur dan tidak terukur. Keberadaan ijazah fisik tingkat SLTA masuk dalam kategori syarat terukur yang bersifat mutlak, sehingga tidak bisa digantikan begitu saja oleh dokumen penyetaraan kemampuan akademik.

Langkah hukum melayangkan gugatan ke MK ini didukung oleh koalisi pemohon dari berbagai elemen masyarakat dan institusi. Di antaranya mantan Wamenkumham era Presiden SBY Denny Indrayana/Denny Indrayana cs, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, serta tokoh individu seperti Subhan Pala, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M S Sihombing. (RHU)