AFU.id

UU Pengaturan Reforma Agraria Resmi Disahkan Setelah 22 Tahun, Apa Saja yang Diatur?

Undang-Undang (UU) Pengaturan Reforma Agraria akhirnya mendapat pengesahan, Selasa (22/9/2026). Ketuk palu berlangsung dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke-6 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027. Butuh 22 tahun alias dua dekade lebih, Indonesia memiliki regulasi untuk mengatur ulang tata kelola pertanahan. Penyampaian laporan hasil pembahasan Rancangan UU (RUU) oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Ahmad Iman Sukri mengawali rangkaian Rapat Paripurna. Bal

UU Pengaturan Reforma Agraria Resmi Disahkan Setelah 22 Tahun, Apa Saja yang Diatur?

Saksi KPK Bantah Gus Yaqut Inisiasi Kebijakan Jemaah Haji Langsung Berangkat atau Antrean T0: Tak Pernah Ada Perintah Seperti Itu

Mantan Staf Khusus Menteri Agama Abdul Qodir membantah pernah mendengar perintah Yaqut Cholil Qoumas untuk memberangkatkan jemaah haji tanpa antrean atau skema T0. Kesaksian tersebut disampaikan Abdul Qodir dalam sidang kasus korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2026). Abdul Qodir justru menyebut keberadaan jemaah T0 dilaporkan kepada Yaqut setelah informasi tersebut diperolehnya dari pihak lain. Kesaksian itu bermula ketika pe

Saksi KPK Bantah Gus Yaqut Inisiasi Kebijakan Jemaah Haji Langsung Berangkat atau Antrean T0: Tak Pernah Ada Perintah Seperti Itu

Heboh, Flight Radar 24 Deteksi Kedatangan Pesawat Ilyushin Il-76 dari India ke CGK, Netizen Spekulasi Kedatangan Rudal BrahMos Pasca Kunjungan Bos Republikorp Norman Joesoef

Dunia penerbangan dan militer Tanah Air mendadak dihebohkan oleh laporan aktivitas penerbangan kargo strategis yang tidak biasa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK), Tangerang. Berdasarkan pantauan data navigasi penerbangan Flightradar24 pada Selasa (22/9/2026), pesawat kargo militer angkut berat Ilyushin Il-76 terpantau melakukan penerbangan bolak-balik dalam beberapa gelombang dengan rute penerbangan langsung yang membelah kawasan Asia Selatan hingga Asia Tenggara, menghubungkan New D

Heboh, Flight Radar 24 Deteksi Kedatangan Pesawat Ilyushin Il-76 dari India ke CGK, Netizen Spekulasi Kedatangan Rudal BrahMos Pasca Kunjungan Bos Republikorp Norman Joesoef

Geger Pengakuan Gus Lilur Soal Beredarnya Uang "Abu-Abu" Senilai Rp480 Miliar di Muktamar ke-35 NU, 30 Persennya Disebut dari Nusrwon Wahid

Isu peredaran uang haram bernilai ratusan miliar rupiah di Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), kembali berhembus kencang. Kali ini giliran Tokoh muda NU, Khalilur R. Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur yang angkat bicara. Dia melontarkan pengakuan mencengangkan terkait dugaan penggelontoran dana sebesar Rp480 miliar untuk memengaruhi suara pemilihan pucuk pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut. Pernyataan yang disampaikan dalam wawancara di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Selasa

Geger Pengakuan Gus Lilur Soal Beredarnya Uang "Abu-Abu" Senilai Rp480 Miliar di Muktamar ke-35 NU, 30 Persennya Disebut dari Nusrwon Wahid

OTT Kasus Suap Infrastruktur Bupati Bolmut Sungguh Terlalu, Puluhan Kilometer Jalan Rusak, PAD Cekak, Sirajudin Malah Memperkaya Diri Lewat Jalur Haram

Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena, menyimpan ironi mendalam. Pasalnya, sang Bupati ditangkap atas dugaan pemerasan terhadap pengembang yang melaksanakan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di kabupaten tersebut. Sementara, kondisi infrastruktur, khususnya jalan di wilayah itu, hampir separuhnya rusak parah. Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemkab Bolm

6 media, Cenderung netral
OTT Kasus Suap Infrastruktur Bupati Bolmut Sungguh Terlalu, Puluhan Kilometer Jalan Rusak, PAD Cekak, Sirajudin Malah Memperkaya Diri Lewat Jalur Haram

10 Alasan BUMN Hancur-hancuran di Tangan Jokowi, Said Didu Ungkap Alasannya

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengungkap sejumlah persoalan yang menurutnya membuat kinerja BUMN memburuk pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Persoalan tersebut mulai dari penugasan proyek yang dinilai tidak layak secara ekonomi hingga penempatan komisaris dan direksi yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Pandangan tersebut disampaikan dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Senin (21/9/2026), ketika membahas rencana Presiden Prabowo Subianto meminta pertanggungjawab

10 Alasan BUMN Hancur-hancuran di Tangan Jokowi, Said Didu Ungkap Alasannya

Tak Lagi Jor-joran, Puncak Acara HUT TNI ke-81 Batal Digelar di Monas

Tentara Nasional Indonesia (TNI) membatalkan acara puncak peringatan HUT ke-81 yang selalu meriah dengan pameran alutsista dan hiburan rakyat di Monas. Perayaan akan digelar lebih sederhana karena untuk menghormati situasi bangsa yang banyak dilanda bencana alam. Bila sebelumnya puncak acara berlangsung di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, tiap 5 Oktober, kini agenda itu digeser ke Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Acara itu rencananya digelar sederhana tanpa mengurangi kekh

Tak Lagi Jor-joran, Puncak Acara HUT TNI ke-81 Batal Digelar di Monas

Lagi, Menhut Raja Juli Cabut Izin 5 Perusahaan atas Karhutla Kalimantan: Terbanyak di Kalbar

Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni kembali mencabut izin usaha lima perusahaan yang terindikasi menjadi biang kerok kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Lima perusahaan itu berlokasi di Kalbar, Kalsel dan Kalteng yang menjadi penyumbang besar karhutla di Pulau berjuluk paru-paru dunia. Total lahan konsesi lima perusahaan yang izinnya dicabut mencapai 92.464 hektare. "Ini bagian dari perintah Bapak Presiden, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya kepada yang kecil,

Lagi, Menhut Raja Juli Cabut Izin 5 Perusahaan atas Karhutla Kalimantan: Terbanyak di Kalbar

Sidang Gugatan Ijazah Gibran di MK: Denny Indrayana Ungkap Dugaan Persekongkolan Kejahatan Pemilu untuk Loloskan Syarat Cawapres

Sidang pemeriksaan sengketa persyarakatan pencalonan terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK), mengungkapkan dugaan adanya persekongkolan tiga Lembaga agar Gibran lolos persyaratan menjadi cawapres. Denny memaparkan dugaan cacat persyarakatan pendidikan Gibran. Denny menegaskan, kecatatan yang terjadi tidak sekadar bersifat teknis, melainkan sudah masuk dalam kualifikasi kejahatan pemilu yang terencana. "Ada kecatatan pencalonan Cawapres yang bersifat administrat

3 media, Cenderung kiri
Sidang Gugatan Ijazah Gibran di MK: Denny Indrayana Ungkap Dugaan Persekongkolan Kejahatan Pemilu untuk Loloskan Syarat Cawapres

Said Didu Sebut Jokowi, Rini Soemarno, dan Erick Thohir Harus Bertanggung Jawab atas Kerugian BUMN Karya

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai tanggung jawab atas kerugian BUMN karya tidak semestinya hanya dibebankan kepada direksi. Menurut dia, pihak yang memberikan penugasan kepada perusahaan pelat merah juga harus dimintai pertanggungjawaban. Said menyampaikan pandangan tersebut dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Senin (21/9/2026), saat membahas rencana Presiden Prabowo Subianto meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang dinilai merugikan BUMN. Said mengaku mendukung rencana

Said Didu Sebut Jokowi, Rini Soemarno, dan Erick Thohir Harus Bertanggung Jawab atas Kerugian BUMN Karya

Ramai Uang Rupiah Tanda Tangan Purbaya Tidak Laku karena Sudah Dipecat, Begini Penjelasan Bank Indonesia

Uang rupiah dengan tanda tangan Purbaya Yudhi Sadewa sah digunakan meski dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Bank Indonesia (BI) memastikan pergantian pejabat tidak membuat uang yang sudah dicetak dan beredar kehilangan statusnya sebagai alat pembayaran. Pernyataan tersebut disampaikan BI setelah uang rupiah tahun cetak 2026 dengan tanda tangan Purbaya menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya pecahan Rp100.000 yang mulai dicari kolektor karena memuat tanda tangan pejab

Ramai Uang Rupiah Tanda Tangan Purbaya Tidak Laku karena Sudah Dipecat, Begini Penjelasan Bank Indonesia

Google Didenda Rp8 Triliun Gegara Lacak Lokasi Orang Sembarangan demi Keuntungan Perusahaan

Komisi Perlindungan Data Irlandia (Data Protection Commission/DPC) menjatuhkan sanksi denda kepada Google didenda 403 juta euro atau sekitar Rp8 triliun karena melacak lokasi pengguna. Komisi menemukan bukti bahwa Google melakukan pelacakan untuk menempatkan iklan dan keperluan lainnya tanpa sepengetahuan pengguna. Penyelidikan tersebut berkaitan dengan fitur web dan aktivitas aplikasi, riwayat lokasi, serta akurasi lokasi yang diproses Google pada periode 25 Mei 2018 hingga 4 Februari 2020. Kas

Google Didenda Rp8 Triliun Gegara Lacak Lokasi Orang Sembarangan demi Keuntungan Perusahaan

Berita Terkini

Berita Terpopuler

AFU+

Lihat Semua
Carut-Marut Data Desil: Pemerintah Tak Tahu Warganya MiskinAFU+

Carut-Marut Data Desil: Pemerintah Tak Tahu Warganya Miskin

Babak Baru Pelayaran Giuseppe Garibaldi: Tak Hanya Ganti Nama KRI Gadjah Mada, Tetapi Juga Bersalin Rupa Menjadi Kapal Induk DroneAFU+

Babak Baru Pelayaran Giuseppe Garibaldi: Tak Hanya Ganti Nama KRI Gadjah Mada, Tetapi Juga Bersalin Rupa Menjadi Kapal Induk Drone

Indonesia Darurat Ormas: Mengendus Gandengan Tangan Aparat dengan GRIB Jaya di Balik Rusuh 27 AgustusAFU+

Indonesia Darurat Ormas: Mengendus Gandengan Tangan Aparat dengan GRIB Jaya di Balik Rusuh 27 Agustus

Pilihan Redaksi

Trending:
PrabowoNusron WahidGibranJuleSudewoKorupsi Rejang LebongVape EtomidateKekerasan SeksualIbadah GKPIPungli Food Truck

Akbar Faizal Uncensored

RINI, ERICK, JOKOWI DISEBUT SAID DIDU SEBAGAI MOTOR. PRABOWO KEJAR DIREKSI BUMN PENYEBAB KERUGIAN54:00
Akbar Faizal Uncensored

RINI, ERICK, JOKOWI DISEBUT SAID DIDU SEBAGAI MOTOR. PRABOWO KEJAR DIREKSI BUMN PENYEBAB KERUGIAN

27,0 rb kali ditonton · 7 jam lalu

Akbar Faizal Uncensored | Simak diskusi selengkapnya bersama Muhammad Said Didu & Telisa Aulia. 🔊 Suara Anda, Perubahan Kita! 🔊 RAKYAT BERSIKAP hadir sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, harapan, dan kritik konstruktif terhadap dinamika politik dan sosial di Indonesia. 💬 Jangan hanya menyimak, ikutlah berpartisipasi! Manfaatkan fitur interaktif kami: 📢 AFU Pengaduan (Sikap Anda!) – 🎙️ Sampaikan aspirasi dan keluhan Anda langsung. 📊 AFU Polling – 🔍 Ikuti jajak pendapat dan lihat suara publik. 📝 AFU Petisi – 🤝 Dukung gerakan yang sesuai dengan nilai Anda. ‼️Mari bergerak bersama! Kunjungi http://rakyatbersikap.afu.id/BUMN sekarang dan jadilah bagian dari perubahan‼️ 🌐 Kunjungi https://mavink.pages.dev – Platform di mana suara berani bertemu dengan data. Akbar Faizal Uncensored adalah podcast politik dari Nagara Institute, memberikan ruang untuk percakapan yang berbasis data, objektif, dan tanpa batasan. Di sini, kami mengupas berbagai isu politik dengan narasumber dari berbagai latar belakang, untuk memberi perspektif yang lebih luas dan mendalam. Dengarkan Podcast ini di Spotify! 🎧 Spotify: https://bit.ly/spotifyAFU Gabung dengan AFU Community! 🔔 Dapatkan informasi terbaru dan terlibat dalam diskusi lebih lanjut di grup WhatsApp! Gabung AFU Community: https://bit.ly/AFUCOMMUNITYWA Ikuti Kami di Media Sosial 📱 Facebook: https://bit.ly/AFUFacebook 📱 Instagram: https://bit.ly/AFUInstagram 📱 TikTok: https://bit.ly/AFUTikTok Tonton Episode Sebelumnya https://youtu.be/xui3cFwVVqI AFU.id Tersedia di Playstore & App Store https://onelink.to/x72sns Kontak Bisnis: sosmedafu@gmail.com Manajemen WhatsApp: +62-851-5720-2006 #jokowi | #bumn | #prabowo

Nasional
Ekonomi
Hukum & Kriminal
Nusantara
Humaniora
Internasional
Lihat Indeks Berita