AFU.id

Kampung Baduy Luar Terbakar Hebat, Pasca Penolakan Relokasi Badak Jawa, Publik Bertanya Apakah Ada Kaitannya?

Kampung Cipaler Babakan, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, mengalami kebakaran hebat yang menghanguskan 21 rumah dan beberapa fasilitas komunal pada Kamis malam, tiga hari setelah masyarakat adat Baduy menolak rencana relokasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo. Insiden ini menimbulkan spekulasi publik mengenai kemungkinan kaitan antara penolakan tersebut dan kebakaran, meskipun penyelidikan mengenai penyebab kebakaran masih berlangsung, dengan du

Kampung Baduy Luar Terbakar Hebat, Pasca Penolakan Relokasi Badak Jawa, Publik Bertanya Apakah Ada Kaitannya?

Batas Setor Nama Cawapres Tinggal 5 Hari: Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol, PSI Diajak?

Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum partai politik untuk membahas pengisian kursi calon wakil presiden (cawapres) yang kosong, dengan batas penyerahan nama kandidat pada 25 November 2026. Pertemuan tersebut akan diadakan setelah Prabowo kembali dari kunjungan luar negeri, dan meskipun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak hadir dalam pertemuan sebelumnya, mereka diharapkan akan terlibat dalam dialog tersebut. Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra mulai mengu

Batas Setor Nama Cawapres Tinggal 5 Hari: Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol, PSI Diajak?

Dharma Pongrekun: Masyarakat Berhak Khawatir Ketika Institusi Penegak Hukum Sebesar dan Sekuat Polri Bisa Berjalan tanpa Kendali di Era Listyo Sigit

Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Dharma Pongrekun mengungkapkan kekhawatiran masyarakat terhadap kinerja Polri setelah terungkapnya skandal penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menyoroti adanya celah dalam pengawasan dan dinamika kekuasaan internal Polri yang dipengaruhi oleh faksi-faksi serta pola suka dan tidak suka, yang berpotensi membuat institusi penegak hukum ini berjalan tanpa kendali yang memadai. Dharma menekankan perlunya reformasi dan pe

Dharma Pongrekun: Masyarakat Berhak Khawatir Ketika Institusi Penegak Hukum Sebesar dan Sekuat Polri Bisa Berjalan tanpa Kendali di Era Listyo Sigit

Disomasi hingga Dilaporkan soal Kesaksian Palsu, Ina Liem Bantah Bawa Ijazah Gibran ke MK

Ina Liem membantah tuduhan Subhan Palal yang melaporkannya ke Polda Metro Jaya terkait keterangan yang diberikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ina menegaskan bahwa kehadirannya di MK sebagai ahli pendidikan bertujuan untuk memberikan pendapat profesional tentang sistem pendidikan, bukan untuk membuktikan kepemilikan ijazah. Ia juga menjelaskan bahwa pertanyaan hakim mengenai dokumen yang mendasari opininya tidak berarti meminta ijazah Gib

Disomasi hingga Dilaporkan soal Kesaksian Palsu, Ina Liem Bantah Bawa Ijazah Gibran ke MK

Bikin Gaduh Asean, Ahli Desak Pemerintah Tempuh Diplomasi Karhutla. Maaf Saja Tak Cukup

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui jalur diplomasi ASEAN, menanggapi tuntutan eks Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng, yang meminta kompensasi sebesar Rp 57 triliun. Agus menilai langkah diplomasi penting, terutama mengingat keterlibatan perusahaan asing, termasuk korporasi Malaysia, dalam kasus ini, dan mengkritik sekadar permintaan maaf Presiden RI Prabowo Subiant

Bikin Gaduh Asean, Ahli Desak Pemerintah Tempuh Diplomasi Karhutla. Maaf Saja Tak Cukup

Operasi Bersih-bersih Polri dari Residu Jokowi Dari Atas sampai Bawah, Geng Solo Kini Nyaris Tak Tersisa

Operasi bersih-bersih di tubuh Polri usai terungkapnya penyadapan terhadap Presiden telah mengakibatkan pergeseran signifikan dalam struktur organisasi, dengan banyak perwira tinggi yang dekat dengan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo tersingkir dari jabatan strategis. Pemetaan internal menunjukkan bahwa pengaruh jaringan lama hampir sepenuhnya hilang, membuka peluang bagi kepemimpinan baru untuk melakukan konsolidasi dan meningkatkan profesionalisme, meskipun tantangan budaya o

Operasi Bersih-bersih Polri dari Residu Jokowi Dari Atas sampai Bawah, Geng Solo Kini Nyaris Tak Tersisa

Kasus Penyadapan Presiden oleh Listyo Sigit Bongkar Kelemahan Pola Pikir Pengembangan Intelijen Istana yang Masih Berfokus Pada Penguatan Human Intelijen Ketimbang Siber Intelijen

Kasus penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan kelemahan dalam pendekatan intelijen di lingkungan Presiden Prabowo Subianto, yang lebih mengutamakan human intelligence (humint) daripada intelijen siber (sibint). Terbongkarnya kasus ini berkat deteksi tim siber kepolisian menunjukkan adanya kecerobohan internal dan kurangnya pengawasan terhadap sistem komunikasi, yang seharusnya mendapatkan perlindungan lebih ketat untuk mencegah kebocoran infor

Kasus Penyadapan Presiden oleh Listyo Sigit Bongkar Kelemahan Pola Pikir Pengembangan Intelijen Istana yang Masih Berfokus Pada Penguatan Human Intelijen Ketimbang Siber Intelijen

Mekanisme Penyaringan Perwira Polri Rusak Oleh Kedekatan Politik, Ke Depan Polri Harus Meritokratik

Dalam diskusi podcast, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Prof. Muradi dan Komjen Pol (Purn.) Dharma Pongrekun mengungkapkan bahwa sistem penyaringan dan promosi perwira di Polri telah rusak akibat kedekatan politik dan loyalitas personal, yang mengesampingkan meritokrasi. Mereka menekankan pentingnya penerapan mekanisme yang transparan dan berfungsi untuk memastikan promosi jabatan berdasarkan prestasi, bukan kedekatan, serta perlunya pemberdayaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk

Mekanisme Penyaringan Perwira Polri Rusak Oleh Kedekatan Politik, Ke Depan Polri Harus Meritokratik

Banyak Hal Sensitif dan Pribadi Menyangkut Pejabat Negara dalam Penyadapan yang Dilakukan Listyo Sigit Cs, Kasus Makar Disarankan tak Diteruskan

Kasus dugaan tindak pidana makar yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan beberapa pejabat lainnya ditunda hingga pekan depan, di tengah pengkhawatiran mengenai sensitivitas materi sadapan yang dapat menyentuh ranah pribadi Presiden Prabowo Subianto. Sumber menyarankan agar kasus ini tidak diteruskan karena data sadapan yang ada belum memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai makar, dan berpotensi membuka aib yang tidak perlu. Pengembangan penyidikan terus dilakukan,

Banyak Hal Sensitif dan Pribadi Menyangkut Pejabat Negara dalam Penyadapan yang Dilakukan Listyo Sigit Cs, Kasus Makar Disarankan tak Diteruskan

Viral Satpam PIK Nemplok di Kap Mobil, Ternyata Dikemudikan Polisi yang Baru Tangkap Pelaku Narkoba di Kampung Ambon

Sebuah video viral menunjukkan seorang Satpam di Pantai Indah Kapuk (PIK) bergelantungan di atas kap mobil yang melaju, yang ternyata dikemudikan oleh dua anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat setelah mereka menangkap seorang pelaku narkoba di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Peristiwa ini terjadi ketika anggota polisi tersebut diteriaki sebagai pelaku tabrak lari oleh komplotan pelaku narkoba, yang memicu provokasi masyarakat dan menyebabkan kerusuhan. Akibatnya, kedua anggo

Viral Satpam PIK Nemplok di Kap Mobil, Ternyata Dikemudikan Polisi yang Baru Tangkap Pelaku Narkoba di Kampung Ambon

Dari Polisi Biasa Menjadi Perusak Polri, Muradi: Listyo Sigit Polisi Tanpa Prestasi, Naik Karena Kedekatan Politik

Dalam diskusi terbuka yang menghadirkan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Prof. Muradi serta Komjen Pol (Purn.) Dharma Pongrekun, terungkap analisis mendalam tentang bagaimana seseorang yang dinilai "tidak istimewa" dapat mencapai pucuk pimpinan Polri dan berdampak destruktif terhadap organisasi. Segmen pembahasan yang menyoroti sosok Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjadi klimaks dari kritik terhadap sistem meritokrasi yang tidak berjalan di tubuh Polri. Prof. Muradi, yang telah meneliti kepol

Dari Polisi Biasa Menjadi Perusak Polri, Muradi: Listyo Sigit Polisi Tanpa Prestasi, Naik Karena Kedekatan Politik

Nama Listyo Sigit Masuk Daftar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan di Kejaksaan Agung, Ancaman Jeratan Kasus Makar Makin Nyata

Listyo Sigit Prabowo tercatat dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait dugaan tindak pidana makar dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung pada 11 November 2026. Meskipun demikian, penetapan tersangka masih menjadi ranah penyidik Bareskrim Polri yang saat ini sedang menunggu hasil gelar perkara khusus terkait kasus tersebut, yang sebelumnya dijadwalkan untuk dipaparkan namun ditunda hingga minggu depan. Penyelidikan ini m

Nama Listyo Sigit Masuk Daftar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan di Kejaksaan Agung, Ancaman Jeratan Kasus Makar Makin Nyata

Pakar Hukum Ingatkan MPR Agar tak Salah Hitung Tenggat Waktu Pengajuan Calon Wapres dan Waktu Pemilihan, Berpotensi Melanggar UU MD3 dan Pemilihan Pengganti Gibran Berpotensi Batal Demi Hukum

Pakar hukum memperingatkan MPR mengenai potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 terkait pengisian jabatan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Penghitungan tenggat waktu pengajuan calon, yang seharusnya 14 hari kerja sebelum sidang paripurna, tampaknya disalahartikan sebagai hari kalender, sehingga jika pemilihan tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2026 tanpa pengusulan calon pada 19 November 2026, proses tersebut berpotensi

Pakar Hukum Ingatkan MPR Agar tak Salah Hitung Tenggat Waktu Pengajuan Calon Wapres dan Waktu Pemilihan, Berpotensi Melanggar UU MD3 dan Pemilihan Pengganti Gibran Berpotensi Batal Demi Hukum

Aturan "Kekayaan Tidak Wajar" Hilang dari UU Perampasan Aset. ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke Majelis Kehormatan

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Advokasi Perampasan Aset telah melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pengesahan UU Perampasan Aset yang dianggap tidak transparan dan mengabaikan substansi penting dalam pemberantasan korupsi. ICW menyoroti ketidakbukaan dokumen pembahasan undang-undang serta tidak adanya pengaturan mengenai kekayaan tidak wajar, yang berpotensi menyulitkan penegakan hukum terhadap pelak

Aturan "Kekayaan Tidak Wajar" Hilang dari UU Perampasan Aset. ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke Majelis Kehormatan

Rangkuman Seluruh Isi UU Perampasan Aset: Proses Perampasan, Jenis Aset, hingga Fungsi Pengelola dan Pengawas

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang setelah 18 tahun proses pembahasan. UU ini bertujuan untuk memperkuat upaya negara dalam mengambil kembali aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu putusan hukum terhadap pelakunya, meskipun belum secara khusus mengatur perampasan kekayaan pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi mereka. Selain itu, mekanisme pem

Rangkuman Seluruh Isi UU Perampasan Aset: Proses Perampasan, Jenis Aset, hingga Fungsi Pengelola dan Pengawas

Tok! UMP DKI 2027 Naik 7,1 Persen Jadi Rp6,1 Juta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941, yang mencerminkan kenaikan 7,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penetapan ini dilakukan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 setelah diskusi bersama Dewan Pengupahan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sembari mempertimbangkan kelangsungan dunia usaha. Proses pembahasan UMP tahun ini berlangsung dalam mekanisme tripartit yang melib

Tok! UMP DKI 2027 Naik 7,1 Persen Jadi Rp6,1 Juta

Janji Raja Juli: TN Ujung Kulon Tetap Jadi Rumah Utama Badak Jawa, Tak Akan Terbitkan Izin Tambang

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon akan tetap menjadi habitat utama bagi Badak Jawa dan tidak akan menerbitkan izin untuk kegiatan pertambangan di kawasan tersebut. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap wacana pemindahan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo yang dianggap dapat mengancam kelangsungan hidup spesies langka ini. Raja Juli menegaskan pentingnya perlindungan habitat badak Jawa dan menyarankan agar tidak ada tambang di sekitar Uju

Janji Raja Juli: TN Ujung Kulon Tetap Jadi Rumah Utama Badak Jawa, Tak Akan Terbitkan Izin Tambang

Myanmar Terbukti Bersalah dalam Pembacaan Putusan Sidang ICJ Genosida Warga Rohingya, Apa Hukumannya?

Mahkamah Internasional (ICJ) telah menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap etnis Rohingya di Rakhine Utara, berdasarkan bukti kekerasan yang terjadi pada 2017. Dalam putusannya, ICJ memerintahkan Myanmar untuk menghentikan pelanggaran, menyelidiki dan menghukum pelaku, serta memberikan kompensasi dan pemulihan hak bagi korban Rohingya. Meskipun Myanmar tidak dijatuhi hukuman penjara, mereka diwajibkan melapor kepada ICJ mengenai langkah-langkah restitusi yang diambil dalam du

Myanmar Terbukti Bersalah dalam Pembacaan Putusan Sidang ICJ Genosida Warga Rohingya, Apa Hukumannya?

Kebakaran Hebat Melanda Kampung Baduy di Lebak, 30 Rumah Ludes

Kebakaran hebat melanda Kampung Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, pada Kamis malam, mengakibatkan 30 rumah terdampak, di mana 19 rumah hangus terbakar dan 11 lainnya mengalami kerusakan. Peristiwa ini juga merusak dua bangunan leuit dan satu saung lisung, berdampak pada sekitar 34 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal, meskipun tidak ada korban jiwa dilaporkan. Proses pemadaman menghadapi kendala akses dan material bangunan yang mudah terbakar, sementara peny

Kebakaran Hebat Melanda Kampung Baduy di Lebak, 30 Rumah Ludes

Nama Listyo Tercantum dalam SPDP Kasus Makar di Kejagung, Status Tersangka Makin Nyata

Nama Listyo Sigit Prabowo tercantum dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus makar, yang menunjukkan kemungkinan penetapannya sebagai tersangka semakin nyata. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, menegaskan bahwa penetapan tersangka masih menjadi kewenangan penyidik Bareskrim, yang saat ini sedang melakukan gelar perkara untuk memastikan prosedur hukum dilaksanakan dengan baik. Proses ini melibatkan berbagai pihak untuk menguji fakta dan bukti terkait dugaa

Nama Listyo Tercantum dalam SPDP Kasus Makar di Kejagung, Status Tersangka Makin Nyata

Pemilihan Cawapres Makin Dekat: Prabowo Setor Langsung 2 Nama Rabu Depan, Dasco Masuk?

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Rabu, 25 November 2026, sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR RI, mulai menguat sebagai kandidat cawapres, didukung oleh banyak pihak termasuk kader Gerindra dari berbagai daerah, yang menilai Dasco memiliki kemampuan politik dan komunikasi yang baik serta dapat diterim

Pemilihan Cawapres Makin Dekat: Prabowo Setor Langsung 2 Nama Rabu Depan, Dasco Masuk?

Wacana Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Bukan Ide Hashim, Menhut Ungkap Sudah Ada Sejak 1980-an

Wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo menuai kontroversi setelah diungkapkan oleh Hashim Djojohadikusumo, namun Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa ide ini sebenarnya telah dikaji sejak tahun 1980-an untuk mencari habitat kedua bagi spesies yang terancam punah tersebut. WALHI menolak rencana tersebut, mengingat pemindahan ini berpotensi menimbulkan ancaman baru bagi keberlangsungan hidup Badak Jawa, dan menekankan pentingnya ka

Wacana Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Bukan Ide Hashim, Menhut Ungkap Sudah Ada Sejak 1980-an

Obrolan Empat Mata Prabowo dan Putin: Tanpa Penerjemah, Apa yang Dibahas?

Dalam KTT ke-33 APEC di Shenzhen, Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan obrolan empat mata tanpa penerjemah selama sekitar satu jam, yang fokus pada kerja sama ekonomi antara kedua negara. Meskipun tidak ada rincian lebih lanjut mengenai topik yang dibahas, Putin memuji Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar dan tercepat di dunia, serta mengumumkan rencana untuk menyepakati perjanjian kerja sama dengan Indonesia pada tahun depan

Obrolan Empat Mata Prabowo dan Putin: Tanpa Penerjemah, Apa yang Dibahas?

MPR Siapkan Skenario Pemilihan Wapres, Termasuk Skenario Voting Dua Putaran, Sinyal Kerasnya Bursa Cawapres di Internal Prabowo?

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tengah merumuskan skenario pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, termasuk opsi pemungutan suara dua putaran, menjelang tenggat penyerahan dua nama calon oleh Presiden Prabowo Subianto pada 25 November 2026. Dinamika ini mencerminkan ketatnya persaingan di internal Partai Gerindra, di mana dukungan mengemuka untuk Menko PMK Sugiono dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, meskipun pertemuan lobi antara kedua tokoh tersebut belum mencapai kes

MPR Siapkan Skenario Pemilihan Wapres, Termasuk Skenario Voting Dua Putaran, Sinyal Kerasnya Bursa Cawapres di Internal Prabowo?

Tak Ada Perwakilan PSI saat Prabowo Kumpulkan Parpol Bahas Cawapres di Istana Bogor

Kepala Badan Komunikasi RI, Syahganda Nainggolan, mengungkapkan bahwa tidak ada perwakilan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan partai politik di Istana Bogor pada 13 November 2026. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas pengusulan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dan dihadiri oleh berbagai ketua umum serta pengurus partai, termasuk PAN, PKB, dan Demokrat. Sementara itu, proses pemilihan wakil presiden penggant

Tak Ada Perwakilan PSI saat Prabowo Kumpulkan Parpol Bahas Cawapres di Istana Bogor

Dituntut Malaysia Bayar Rp57 Triliun Imbas Asap Karhutla, Bakom Malah Ungkit Prabowo Minta Maaf

Malaysia mengajukan tuntutan kompensasi sebesar 13 miliar ringgit (sekitar Rp57 triliun) kepada Indonesia terkait kerugian akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tuntutan ini disampaikan oleh mantan Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng, yang menyebutkan kerugian tersebut terkait dampak kesehatan dan penurunan jumlah wisatawan. Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memi

Dituntut Malaysia Bayar Rp57 Triliun Imbas Asap Karhutla, Bakom Malah Ungkit Prabowo Minta Maaf

Protes Keras Kabut Asap, Eks Menkeu Malaysia Desak Indonesia Bayar Kompensasi Rp57 Triliun!

Mantan Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng, mengajukan protes kepada pemerintah Indonesia terkait kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan, mendesak kompensasi sebesar Rp57 triliun untuk kerugian yang dialami Malaysia, termasuk dampak kesehatan dan penurunan pariwisata. Dalam usulannya, Lim juga menyarankan pembentukan satuan tugas lintas negara untuk menangani kebakaran secara lebih efektif dan memberikan potongan pajak bagi warga yang membeli alat pemurni udara. Sementara itu, Presi

Protes Keras Kabut Asap, Eks Menkeu Malaysia Desak Indonesia Bayar Kompensasi Rp57 Triliun!

Oknum Dishub Bekingi Jukir Liar di Blok M, Terancam Dimutasi hingga Sanksi Disiplin

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengambil tindakan tegas terhadap praktek parkir liar di kawasan Blok M setelah terungkapnya pengakuan jukir yang mengklaim memiliki izin dari oknum petugas Dishub. Kepala Dishub, Budi Awaluddin, menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pungutan liar dan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap anggotanya, dengan sanksi disiplin bagi yang terbukti melanggar. Selain menindak oknum, Dishub juga berencana melakukan penataan kawasan dan memberdayakan

Oknum Dishub Bekingi Jukir Liar di Blok M, Terancam Dimutasi hingga Sanksi Disiplin

Pramono Gelontorkan Rp400 Miliar untuk Ultah Jakarta, Apa Saja Acara yang Akan Digelar?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 miliar untuk merayakan Hari Ulang Tahun ke-500 Jakarta pada tahun 2027 dengan rangkaian kegiatan selama satu tahun, termasuk pertandingan sepak bola internasional dan konser musisi kelas dunia. Namun, anggaran tersebut menuai kritik dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta yang mempertanyakan urgensi pengeluaran besar untuk acara seremonial dibandingkan kebutuhan masyarakat. Gubernur Pramono Anung men

Pramono Gelontorkan Rp400 Miliar untuk Ultah Jakarta, Apa Saja Acara yang Akan Digelar?

Tudingan 'Buzzer Pemerintah' di Balik Penutupan 19.389 Kanal YouTube, Bakom Beri Bantahan Tegas

Google telah menutup 19.389 kanal YouTube yang dianggap mendukung pemerintahan Indonesia antara Juli hingga September 2026, memicu tudingan bahwa pemerintah terlibat dalam pengelolaan dan pembiayaan kanal tersebut. Badan Komunikasi (Bakom) RI menanggapi dengan tegas bahwa tudingan tersebut tidak berdasar, menyoroti bahwa laporan Google tidak menyebutkan atribusi pengelola dari kanal yang ditutup dan meminta publik untuk memahami konteks laporan secara utuh. Bakom juga mengkritik metodologi penut

Tudingan 'Buzzer Pemerintah' di Balik Penutupan 19.389 Kanal YouTube, Bakom Beri Bantahan Tegas

Menteri PU Pilih Pertahankan Sawah dan Bangun Irigasi daripada Korbankan Lahan untuk Sekolah Rakyat

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan komitmennya untuk mempertahankan lahan persawahan demi menjaga produksi pangan nasional dan mendukung swasembada pangan, sehingga tidak akan mengorbankan lahan tersebut untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Meskipun hal ini memaksa pemerintah daerah mencari lokasi alternatif, Kementerian PU akan menyesuaikan desain bangunan Sekolah Rakyat jika lahan yang tersedia lebih kecil dari yang dibutuhkan, dengan tetap memastikan kapasitas penerimaan siswa men

Menteri PU Pilih Pertahankan Sawah dan Bangun Irigasi daripada Korbankan Lahan untuk Sekolah Rakyat

ICJ Mulai Bacakan Putusan Pelanggaran HAM Berat dan Genosida Rohingya, Myanmar Disebut Bunuh 10.000 Orang

Mahkamah Internasional (ICJ) mulai membacakan putusan terkait dugaan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya di Myanmar, di mana bukti menunjukkan bahwa sekitar 10.000 warga Rohingya dibunuh selama operasi militer di Rakhine pada 2017. Perkara ini diajukan oleh Gambia pada 2019, dengan dukungan dari 11 negara lainnya, dan berpotensi menjadi preseden penting dalam penegakan Konvensi Genosida 1948. Meskipun ICJ dapat menyatakan tanggung jawab Myanmar atas pelanggaran internasional, putusannya

ICJ Mulai Bacakan Putusan Pelanggaran HAM Berat dan Genosida Rohingya, Myanmar Disebut Bunuh 10.000 Orang

Fantastis! 19.389 Kanal YouTube Pro Pemerintah Lenyap Dibantai Google, Tanpa Pemberitahuan dan Alasan yang Jelas

Google telah menutup 19.372 kanal YouTube yang terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi yang mendukung Pemerintah Indonesia antara Juli hingga September 2026, dengan puncaknya terjadi pada Agustus ketika 10.134 kanal ditutup. Penutupan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan terhadap jaringan yang menyebarkan konten berbahasa Indonesia mendukung pemerintah dan menyerang kritik terhadapnya. Meskipun Google tidak mengungkapkan detail spesifik mengenai nama kanal atau individu di balikn

Fantastis! 19.389 Kanal YouTube Pro Pemerintah Lenyap Dibantai Google, Tanpa Pemberitahuan dan Alasan yang Jelas

Doktrin Pertahanan RI Terlalu Defensif, Menhan Sjafrie Minta UU Pertahanan Lebih Aktif Cegah Ancaman Asing

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara untuk memasukkan elemen serangan dari negara lain dalam rumusan ancaman yang perlu diantisipasi oleh Indonesia, mengingat doktrin pertahanan saat ini dianggap terlalu defensif. Dalam konferensi pers di Jakarta, ia menekankan pentingnya pembaruan undang-undang tersebut agar sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dan karakter ancaman yang dihadapi, tanpa mengubah prinsip po

Doktrin Pertahanan RI Terlalu Defensif, Menhan Sjafrie Minta UU Pertahanan Lebih Aktif Cegah Ancaman Asing

24 Tahun Tak Direvisi, Menhan Sjafrie Datangi DPR Minta UU Pertahanan Segera Dirombak

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan urgensi revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan yang telah 28 tahun tidak diperbarui, dalam pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Sjafrie menekankan perlunya penambahan strategi pertahanan defensif aktif dan memastikan pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial sebagai amanat konstitusi bukan untuk tujuan militerisasi. Pertemuan tersebut menjadi diskusi awal untuk membentuk

24 Tahun Tak Direvisi, Menhan Sjafrie Datangi DPR Minta UU Pertahanan Segera Dirombak

Putin Bawa Tombol Nuklir di Pertemuan Apec saat Perjanjian Pembatasan Hulu Ledak dengan AS Berakhir

Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri KTT APEC di Shenzhen, China, dengan pengawalan mencolok, termasuk koper hitam yang dikenal sebagai Cheget, perangkat komunikasi untuk komando senjata nuklir Rusia. Kehadiran Cheget menarik perhatian menjelang pertemuan penting antara Putin, Presiden AS Donald Trump, dan Presiden China Xi Jinping, yang membahas isu pengendalian senjata nuklir dan konflik di Ukraina serta Iran, di tengah berakhirnya perjanjian New START antara AS dan Rusia. Meskipun Cheget

Putin Bawa Tombol Nuklir di Pertemuan Apec saat Perjanjian Pembatasan Hulu Ledak dengan AS Berakhir

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Pilihan Redaksi

Akbar Faizal Uncensored

MAKAR PASTI SEBUAH RENCANA BESAR. KURIR PENGANTAR DOKUMEN PENYADAPAN KE KOTA X TERDETEKSI53:53
Akbar Faizal Uncensored

MAKAR PASTI SEBUAH RENCANA BESAR. KURIR PENGANTAR DOKUMEN PENYADAPAN KE KOTA X TERDETEKSI

551,6 rb kali ditonton · 1 hari lalu

Akbar Faizal Uncensored | Saksikan diskusi selengkapnya bersama Andi Widjajanto. 🌐 Kunjungi https://mavink.pages.dev – Platform di mana suara berani bertemu dengan data. Akbar Faizal Uncensored adalah podcast politik dari Nagara Institute, memberikan ruang untuk percakapan yang berbasis data, objektif, dan tanpa batasan. Di sini, kami mengupas berbagai isu politik dengan narasumber dari berbagai latar belakang, untuk memberi perspektif yang lebih luas dan mendalam. Dengarkan Podcast ini di Spotify! 🎧 Spotify: https://bit.ly/spotifyAFU Gabung dengan AFU Community! 🔔 Dapatkan informasi terbaru dan terlibat dalam diskusi lebih lanjut di grup WhatsApp! Gabung AFU Community: https://bit.ly/AFUCOMMUNITYWA Ikuti Kami di Media Sosial 📱 Facebook: https://bit.ly/AFUFacebook 📱 Instagram: https://bit.ly/AFUInstagram 📱 TikTok: https://bit.ly/AFUTikTok Tonton Episode Sebelumnya https://youtu.be/DbMUt0UvcIA AFU.id Tersedia di Playstore & App Store https://onelink.to/x72sns Kontak Bisnis: sosmedafu@gmail.com Manajemen WhatsApp: +62-851-5720-2006 #polri | #listyosigit | #makar

Hukum & Kriminal
Internasional