
Indeks Berita



Protes Kadin China Soal Kebijakan Investasi, Purbaya Tegaskan Tambang Adalah Aset Strategis Indonesia
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi protes Kadin China mengenai kebijakan investasi dan tarif royalti mineral di Indonesia, menegaskan bahwa mineral merupakan aset strategis negara yang harus dilindungi. Kadin China mengeluhkan kenaikan biaya produksi akibat perubahan tarif royalti dan pajak, serta isu Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang dianggap membebani likuiditas perusahaan. Purbaya menekankan pentingnya menjaga kepentingan nasional sambil tetap menciptakan iklim investasi yang kondu

Polemik Audit Harta Peserta Tax Amnesty DJP, Purbaya Bakal Ambil Alih Seluruh Kewenangan Pajak
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa program tax amnesty tidak akan dilanjutkan, namun harta wajib pajak yang sudah terdaftar tidak akan diperiksa kembali. Ia memberikan tenggat waktu enam bulan bagi wajib pajak WNI di luar negeri untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, dengan ancaman pembekuan aset jika tidak patuh. Purbaya menegaskan akan mengambil alih kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam pengumuman kebijakan perpajakan untuk mencegah kebingungan di kalangan pelaku usa

Benarkah? Beredar Surat Terbuka dari kamar Dagang dan Industri China kepada Prabowo Keluhkan Kebijakan Investasi
Kamar Dagang dan Industri China di Indonesia (CCC Indonesia) mengeluarkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, mengeluhkan berbagai masalah yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan investasi China di Indonesia, termasuk praktik korupsi, pemerasan, dan kebijakan investasi yang tidak stabil. Surat tersebut menyoroti dampak negatif dari kebijakan pemerintah yang mendadak, seperti kenaikan pajak dan denda yang tinggi, serta perubahan regulasi yang mengganggu operasional bisnis, yang berpo









Repatriasi Aset: Bukan Tax Amnesty, Ini Dia "Senjata" Purbaya Berburu Aset WNI di Luar Negeri
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan tenggat waktu enam bulan hingga akhir 2026 bagi WNI yang menyimpan aset di luar negeri untuk melakukan repatriasi dan melaporkan pajak, sebagai upaya mengoptimalkan kontribusi aset terhadap ekonomi domestik tanpa menjadi program tax amnesty. Setelah periode tersebut, pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang belum patuh, kemungkinan instrumen Automatic Exchange of Information (AEOI) akan digunakan untuk mendeteksi aset WNI





