UU Perampasan Aset Tidak Membahas Asal-Usul Harta Gemuk Tak Wajar Milik Pejabat, Sengaja?
Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan oleh DPR dinilai memiliki kelemahan mendasar karena tidak mengatur mekanisme perampasan harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, atau unexplained wealth, yang sering kali terkait dengan pejabat negara. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman, mengungkapkan bahwa ketidakhadiran ketentuan ini berpotensi melindungi elite politik dari penelusuran kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi mereka, meskipun aset



















