AFU.id

Indeks Berita

Efisiensi MBG, Pemerintah Siapkan Pengurangan Anggaran Rp268 Triliun

Pemerintah menyatakan rencana pengurangan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dalam pembahasan dan akan menyesuaikan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dirinya telah menerima informasi mengenai rencana tersebut, namun belum dapat merinci nilainya. “Kami ikuti keputusan Bapak Presiden,” ujar Purbaya Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/6/2026), Purbaya juga meminta publik menunggu penjelasan resmi dari Kepala Badan Giz

Aksi Massa Tak Boleh di Bundaran HI, Polisi: Bisa Picu Kemacetan Total Ibu Kota

Polda Metro Jaya mengungkap alasan mensterilkan kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dari aktivitas unjuk rasa. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan fungsi kawasan tersebut sebagai salah satu titik paling vital dalam sistem mobilitas ibu kota. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut, ruas Jalan Jenderal Sudirman dan M.H. Thamrin merupakan poros utama pergerakan kendaraan di Jakarta. “Konsentrasi massa di titik tersebut berisiko tinggi memicu kelumpuhan total lalu

Aksi Massa Tak Boleh di Bundaran HI, Polisi: Bisa Picu Kemacetan Total Ibu Kota

Polisi Bongkar 58 Kasus Narkoba di Priok, Nilainya Tembus Rp37 Miliar

Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyita narkotika dan obat-obatan berbahaya dengan nilai mencapai sekitar Rp37 miliar dari hasil pengungkapan 58 kasus selama Januari hingga Juni 2026. Pengungkapan tersebut menyeret puluhan tersangka dalam jaringan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum setempat. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Aris Wibowo mengatakan, seluruh kasus berhasil diungkap oleh Satresnarkoba bersama jajaran polsek melalui rangkaian operasi pemberantasan narkotika. Sepanjang perio

Polisi Bongkar 58 Kasus Narkoba di Priok, Nilainya Tembus Rp37 Miliar

Anggaran Tak Kunjung Cair, Empat Dapur MBG di Natuna Setop Operasional

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau menghentikan operasional sementara. Penghentian ini akibat belum cairnya anggaran pengadaan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Koordinator BGN Wilayah Natuna, Lutshia Widi Febiana, mengatakan penghentian operasional terjadi karena dana belum masuk ke virtual account. “Penghentian belum diketahui sampai kapan,” kata Lutshia, Jumat (12/6/2026). Dana tersebut digu

Anggaran Tak Kunjung Cair, Empat Dapur MBG di Natuna Setop Operasional

Misteri Dedi Congor Disetori Rp30 Miliar oleh Bos Blueray, Pegawai Non Aktif Bea Cukai Atur Pelicin Impor Barang

Persidangan kasus suap impor PT Blueray Cargo mengungkap adanya aliran dana gelap terpisah sebesar Rp30 miliar di luar dakwaan resmi KPK kepada PNS nonaktif Bea Cukai, Ahmad Dedi alias Dedi Congor. Terdakwa John Field mengaku menyetor upeti Rp5 miliar per bulan selama enam bulan melalui tangan kanan Dedi yang bernama Alex. Posisi sang broker bayangan kini menjadi kartu truf bagi KPK untuk mengusut tuntas keterlibatan faksi birokrasi yang lebih tinggi, termasuk dugaan aliran uang Rp21 miliar ke p

Misteri Dedi Congor Disetori Rp30 Miliar oleh Bos Blueray, Pegawai Non Aktif Bea Cukai Atur Pelicin Impor Barang

KAI Tutup 119 Perlintasan Sebidang, Ribuan Titik Rawan Masih Jadi Sorotan

PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah menutup 119 perlintasan sebidang sebagai bagian dari upaya nasional peningkatan keselamatan perjalanan kereta api. Di saat yang sama, KAI juga masih menangani 490 perlintasan liar yang tersebar di berbagai wilayah operasi. Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi titik rawan kecelakaan di jalur rel dan jalan raya. Penanganan dilakukan bersama pemerintah pusat, daerah, hingga aparat kewilayah

KAI Tutup 119 Perlintasan Sebidang, Ribuan Titik Rawan Masih Jadi Sorotan

Pakar: Konsumen Pertamax Bisa Beralih ke Pertalite, Beban APBN Berisiko Membengkak

Kenaikan harga Pertamax lebih dari 30 persen berpotensi mendorong konsumen beralih ke Pertalite. Perpindahan konsumsi tersebut dinilai dapat meningkatkan beban kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila penyaluran Pertalite melampaui kuota. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rahma Gafmi mengatakan risiko fiskal muncul karena Pertalite menggunakan skema kompensasi, yakni pemerintah menanggung selisih antara harga jual dan harga keekonom

Pakar: Konsumen Pertamax Bisa Beralih ke Pertalite, Beban APBN Berisiko Membengkak

KPK: Uang Disita dari Rumah Silmy Karim Sekitar Rp312,5 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap rincian uang yang disita dari rumah mantan Wakilemberantasan Korupsi (K Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim dalam penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menyita uang tunai dalam bentuk rupiah dan sejumlah mata uang asing. Uang tersebut terdiri atas Rp59 juta, 12.200 dolar Amerika Serikat, 1.250 euro, dan 80.000 yen. “Uang rupiah senilai Rp5

KPK: Uang Disita dari Rumah Silmy Karim Sekitar Rp312,5 Juta

Konsumen Geser ke Pertalite, Pemerintah Belum Hitung Beban Subsidi Tambahan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum menghitung tambahan anggaran subsidi jika ada masyarakat yang beralih dari BBM nonsubsidi Pertamax ke Pertalite. Purbaya menilai kemungkinan perpindahan tersebut ada, namun tidak akan berlangsung secara dominan. Purbaya menjelaskan, sebagian konsumen diperkirakan tetap menggunakan Pertamax meski terjadi kenaikan harga. Menurutnya, keputusan tersebut berkaitan dengan pertimbangan teknis pemilik kendaraan terhadap jenis bahan bakar

Konsumen Geser ke Pertalite, Pemerintah Belum Hitung Beban Subsidi Tambahan

Danantara Tambah Utang Rp24 Triliun, Publik Masih Menunggu Transparansi Penggunaan Dana

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia kembali menghimpun dana jumbo melalui pasar utang. Kali ini, lembaga tersebut menerbitkan obligasi internasional perdana senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp24 triliun melalui PT Danantara Investment Management. Penerbitan ini menambah panjang daftar penghimpunan dana Danantara dalam beberapa bulan terakhir. Namun di tengah klaim tingginya minat investor global, pertanyaan yang belum terjawab secara rinci

Danantara Tambah Utang Rp24 Triliun, Publik Masih Menunggu Transparansi Penggunaan Dana