AFU.id

Indeks Berita

OJK Sikat 27 Gadai Ilegal, Ratusan Platform Kripto Tak Berizin Ditutup

Sebanyak 27 entitas gadai swasta yang belum memiliki izin resmi ditindak sepanjang April hingga Mei 2026. Penindakan ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan pengawasan sektor keuangan nonformal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan seluruh kegiatan usaha entitas tersebut karena tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penertiban sektor pegadaian di luar sistem resmi.

OJK Sikat 27 Gadai Ilegal, Ratusan Platform Kripto Tak Berizin Ditutup

Warga Bengkulu Ditangkap Usai Begal di Jalan Raya, Korban Diancam Senjata Tajam

Aparat Polsek Padang Ulak Tanding, Polres Rejang Lebong, Bengkulu, menangkap seorang pria berinisial SS (23) yang diduga melakukan pencurian dengan kekerasan atau pembegalan sepeda motor di wilayah Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang. Pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan pada Selasa (16/6/2026) dini hari. Kasi Humas Polres Rejang Lebong AKP M. Hasan Basri mengatakan SS yang berprofesi sebagai petani diduga kuat melakukan aksi begal terhadap seorang pengendara motor yang melintas di

Warga Bengkulu Ditangkap Usai Begal di Jalan Raya, Korban Diancam Senjata Tajam

Kematian Bayi di Kaltim Tembus 185 Kasus, Mayoritas Terkait Berat Badan Lahir Rendah

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat 185 kasus kematian bayi terjadi sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebagian besar bayi dilaporkan lahir dengan berat badan rendah di bawah 2,5 kilogram. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin mengatakan dari total kasus tersebut, sekitar 120 bayi memiliki kondisi berat badan lahir rendah yang menjadi faktor risiko utama kematian pada bayi baru lahir. “Dari data kami, terdapat 120 kasus kematian bayi yang terc

Kematian Bayi di Kaltim Tembus 185 Kasus, Mayoritas Terkait Berat Badan Lahir Rendah

OJK Tutup 255 Gadai dan Aset Kripto Ilegal, Ratusan Rekening Penipuan Diblokir

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menghentikan kegiatan 27 entitas gadai swasta ilegal dan 228 pedagang aset keuangan digital (PAKD) ilegal sepanjang Januari hingga Mei 2026. Penindakan ini dilakukan karena seluruh entitas tersebut tidak memenuhi ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku. Ketua Sekretariat Satgas Pasti OJK Hudiyanto mengatakan penghentian aktivitas dilakukan sebagai upaya melindungi konsumen dari praktik keuang

OJK Tutup 255 Gadai dan Aset Kripto Ilegal, Ratusan Rekening Penipuan Diblokir

Mahasiswa Bali Desak DPRD Bahas Harga BBM, Deforestasi, dan Tahanan Politik

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Bergerak menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar Timur, Senin (22/6/2026). Mereka membawa 13 tuntutan, mulai dari kenaikan harga BBM, deforestasi, evaluasi program pemerintah, hingga pembebasan orang yang mereka sebut sebagai tahanan politik. Massa aksi berasal dari 13 fakultas Universitas Udayana, PMKRI, GMNI, BEM Universitas Pendidikan Nasional, BEM Universitas Warmadewa, dan elemen masyarakat sipil. Mereka bergerak dari kawasan R

Mahasiswa Bali Desak DPRD Bahas Harga BBM, Deforestasi, dan Tahanan Politik

Sikap Politik PDIP, Doli Kurnia ke Puan Maharani: Dibilang Tidak Aktif tapi Ada

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengkritisi sikap Ketua DPR RI Puan Maharani yang dinilai kurang tegas dan menimbulkan ambiguitas di tengah polemik politik nasional. Doli menyoroti posisi Puan sebagai Ketua DPR sekaligus kader PDIP yang partainya memilih berada di luar pemerintahan. Menurutnya, sikap Puan yang cenderung "diam" dan "main aman" justru membuat publik sulit membaca arah politik PDIP. "Dibilang tidak aktif ada, tapi yang sering komunikasi ke mana-mana kan w

Sikap Politik PDIP, Doli Kurnia ke Puan Maharani: Dibilang Tidak Aktif tapi Ada

Marketplace Tak Bisa Lagi Naikkan Biaya Sepihak, UMK Dapat Proteksi Baru

Marketplace atau lokapasar kini tidak lagi bisa menaikkan biaya layanan secara mendadak kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Pemerintah mewajibkan setiap rencana perubahan biaya disampaikan minimal 90 hari kalender sebelum diberlakukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026. Peraturan yang diterbitkan pada Rabu (17/6/2026) ini mengatur pelindungan dan peningkatan daya saing UMK dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Ketentuan tersebut menjadi dasar

Marketplace Tak Bisa Lagi Naikkan Biaya Sepihak, UMK Dapat Proteksi Baru

Irma Chaniago ke PDIP: Jangan Jadi Penyeimbang tapi Sikapnya Oposan

Polemik sikap politik PDIP yang memilih menjadi "partai penyeimbang" di luar pemerintahan terus menuai sorotan. Sikap itu dinilai kurang jelas, karena sikap penyeimbang tidak punya konsekuensi politik yang tegas. Faktanya, PDIP memang tidak masuk dalam koalisi gemuk pemerintah, namun terdapat fakta-fakta politik yang membuat wacana publik berkembang lebih jauh, misalnya soal kedekatan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto belakangan ini. Jika kedekatan itu diartikan sebagai sin

Irma Chaniago ke PDIP: Jangan Jadi Penyeimbang tapi Sikapnya Oposan