AFU.id

Indeks Berita

Prabowo dan PM Singapura Teken 26 MoU di Tengah Implementasi Ekspor Satu Pintu DSI

Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong menandatangani 26 nota kesepahaman (MoU) dalam pertemuan tahunan Leaders' Retreat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7/2026). Pertemuan tertutup selama lebih dari tiga jam itu menghasilkan kesepakatan di berbagai bidang. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa 26 kesepakatan tersebut terdiri dari 18 kerja sama antar pemerintah (G-to-G) dan 8 kesepakatan bisnis antar perusahaan (B-to-B). “Pertemuan t

8 media, Cenderung netral
Prabowo dan PM Singapura Teken 26 MoU di Tengah Implementasi Ekspor Satu Pintu DSI

Tak Ada Status Kedaruratan, Apa Urgensi TNI Merangsek ke Ranah Sipil?

Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang semakin merangsek ke ranah sipil dinilai bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI yang seharusnya. Selain itu, fenomena ini juga disoroti karena dianggap dapat mempersempit ruang sipil. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat militer, Jaleswari Pramodhawardhani dalam tayangan Gaspol Kompas.com pada Senin (6/7/2026). Eks Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu mengaku tidak terkejut jika nuansa militer semakin terasa di era pemerintah

Tak Ada Status Kedaruratan, Apa Urgensi TNI Merangsek ke Ranah Sipil?

Curhat Gaji Rp2,6 Juta di MK, Unair Bongkar Rincian Penghasilan Dosen Cinuk Widiayastrisna

Universitas Airlangga (Unair) membuka data penghasilan dosen tetap non-aparatur sipil negara (ASN) setelah viral kesaksian dosen Cenuk Widiayastrisna Sayekti yang mengaku hanya menerima gaji pokok sekitar Rp2,6 juta per bulan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Polemik kemudian bergeser dari besaran gaji pokok menjadi total penghasilan yang diterima dosen. Kesaksian tersebut disampaikan Cenuk saat menjadi saksi dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen d

Curhat Gaji Rp2,6 Juta di MK, Unair Bongkar Rincian Penghasilan Dosen Cinuk Widiayastrisna

DPD RI Akhirnya Bentuk Panitia Khusus Papua, Apa Fokus Utamanya?

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Papua untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Papua, mulai dari isu keamanan, dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hingga pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN). Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Pansus Papua, Yorrys Raweyai, mengatakan pembentukan pansus ini merupakan tindak lanjut atas berbagai laporan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat Papua kepada DPD RI. Yorrys menjelaskan, pansus ini b

DPD RI Akhirnya Bentuk Panitia Khusus Papua, Apa Fokus Utamanya?

Bantah Lakukan PHK Massal, TikTok-Tokopedia Sebut Ada Karyawan Ambil Kompensasi dan Pindah Unit

TikTok-Tokopedia Group membantah melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal di Indonesia di tengah isu pengurangan karyawan yang ramai diperbincangkan. Namun, perusahaan mengakui ada pekerja yang memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan pekerjaan di perusahaan lain dalam grup bisnis TikTok-Tokopedia. President Director PT Tokopedia Stephanie Susilo mengatakan perusahaan sedang menjalankan penataan internal atau internal mobility . Ia belum merinci jumlah pekerja yang mengambil ko

Bantah Lakukan PHK Massal, TikTok-Tokopedia Sebut Ada Karyawan Ambil Kompensasi dan Pindah Unit

Kejari Periksa Sekda Nganjuk, Usut Korupsi Proyek Bendungan Margopatut Rp1,5 Triliun

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk, Nur Solekan, diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk sebagai saksi dalam penyidikan korupsi proyek perencanaan pembangunan Bendungan Margopatut. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Kejari Nganjuk pada Senin (6/7/2026). Kepala Seksi Intelijen Kejari Nganjuk Koko Roby Yahya membenarkan pemeriksaan tersebut. Nur Solekan tiba di kantor kejaksaan sekitar pukul 09.50 WIB dan langsung menuju ruang pemeriksaan tanpa memberikan keterangan kepada awak media.

Kejari Periksa Sekda Nganjuk, Usut Korupsi Proyek Bendungan Margopatut Rp1,5 Triliun

DPR Lempar Angka Berbeda soal TKD 2027, Daerah Menunggu Kepastian Gaji Guru dan PPPK

Pernyataan berbeda dari dua pimpinan alat kelengkapan DPR soal dana transfer ke daerah atau TKD 2027 memunculkan tanda tanya bagi pemerintah daerah yang menggantungkan belanja pegawai dan pelayanan publik pada dana dari pemerintah pusat. Di tengah pembahasan awal APBN, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyebut TKD dapat turun menjadi Rp600 triliun, sedangkan Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyatakan belum ada dasar untuk menyebut anggaran transfer tahun depan menyusut. Aria sebelumnya

DPR Lempar Angka Berbeda soal TKD 2027, Daerah Menunggu Kepastian Gaji Guru dan PPPK

301 Aduan Bongkar Celah SPMB 2026, Manipulasi KK dan Nilai Rapor Masih Terjadi

Manipulasi alamat, rekayasa kartu keluarga (KK), hingga penggelembungan nilai rapor masih mewarnai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat berbagai bentuk kecurangan tersebut berdasarkan ratusan pengaduan masyarakat yang diterima selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan pihaknya menerima 301 laporan terkait pelaksanaan SPMB 2026. Sebanyak 187 laporan atau sekitar 62 per

301 Aduan Bongkar Celah SPMB 2026, Manipulasi KK dan Nilai Rapor Masih Terjadi

Putusan Inkrah, MA Siapkan Usul Pecat 4 Hakim Terdakwa Suap Vonis Lepas CPO

Mahkamah Agung akan mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap empat hakim yang menjadi terdakwa dalam perkara dugaan suap putusan lepas kasus ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Usulan pencopotan akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto setelah putusan terhadap masing-masing hakim berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Juru Bicara Mahkamah Agung Yanto mengatakan mekanisme itu merupakan prosedur yang berlaku bagi hakim yang telah diputus bersalah dan tidak lagi

Putusan Inkrah, MA Siapkan Usul Pecat 4 Hakim Terdakwa Suap Vonis Lepas CPO

Kebut Penyelesaian RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), Pemerintah Bangun Tax Haven Ala Cayman Island di Bali?

Sebuah agenda besar sedang digarap agak diam-diam di DPR. Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI saat ini tengah mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII). Kawasan ini dibentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI). Kawasan ini juga akan dirancang seperti Dubai International Financial Centre (DIFC) atau Abu Dhabi Global Market (ADGM) untuk menarik hot money

Kebut Penyelesaian RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), Pemerintah Bangun Tax Haven Ala Cayman Island di Bali?