AFU.id

Indeks Berita

Polemik LCC Empat Pilar 2026: Pemprov Kalbar Geram, MPR RI Minta Maaf

Polemik muncul dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 di Kalimantan Barat akibat penilaian dewan juri yang dinilai tidak adil terhadap jawaban peserta, terutama terkait perbedaan penilaian antara regu yang memberikan jawaban identik. Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, menyatakan kekecewaannya atas kelalaian juri dan menegaskan pentingnya objektivitas dalam penilaian, sementara MPR RI melalui Wakil Ketua, Akbar, telah meminta maaf dan berkomitmen untuk mengevaluasi kinerja dewan

1 media, Cenderung netral
Polemik LCC Empat Pilar 2026: Pemprov Kalbar Geram, MPR RI Minta Maaf

Dilema Kenaikan Royalti Tambang: Tarik Ulur Kepentingan APBN dan Emiten Tambang

Pemerintah Indonesia menunda penerapan kenaikan tarif royalti tambang untuk komoditas timah, nikel, emas, dan perak, guna merancang skema yang lebih adil dan optimal bagi negara serta dunia usaha, seperti disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Rencana awal yang dijadwalkan berlaku pada Juni 2026, mengalami penundaan setelah mempertimbangkan masukan dari publik dan pelaku usaha, mengingat potensi dampak negatif terhadap emiten pertambangan dan ketidakpastian investasi di sektor ini. Dalam ske

3 media, Cenderung netral
Dilema Kenaikan Royalti Tambang: Tarik Ulur Kepentingan APBN dan Emiten Tambang

Grace Natalie Buka Suara soal PSI Ogah Kasih Bantuan Hukum di Kasus Video JK

Grace Natalie, pendiri dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menyatakan bahwa partainya tidak akan memberikan bantuan hukum terkait kasus potongan video Jusuf Kalla, dan menegaskan bahwa responsnya merupakan tindakan pribadi sebagai warga negara. Ia menginstruksikan Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, untuk tidak melibatkan partai dalam isu tersebut, meskipun Ali menyatakan akan memberikan dukungan non-hukum dan menggunakan hubungan pribadinya dengan JK untuk menyelesaikan m

1 media, Cenderung netral
Grace Natalie Buka Suara soal PSI Ogah Kasih Bantuan Hukum di Kasus Video JK

Warga Mesir Cabuli 13 Santri Ternyata Punya Dua Kewarganegaraan, Sengaja Disembunyikan

Syekh Ahmad Al Misry, yang diduga melakukan pencabulan terhadap 13 santri di Indonesia, kini masih buron dan diperkirakan berada di Mesir setelah melarikan diri pasca mangkir dari panggilan polisi. Modus pelaku mengajak korban belajar mengaji, namun kemudian melakukan pelecehan seksual dan menipu mereka dengan janji beasiswa ke Mesir yang ternyata harus ditanggung sendiri oleh korban. Polisi sedang mengajukan status red notice dan menyelidiki kewarganegaraan ganda Al Misry yang sebelumnya disemb

3 media, Cenderung netral
Warga Mesir Cabuli 13 Santri Ternyata Punya Dua Kewarganegaraan, Sengaja Disembunyikan

Modus Lama di Kasus Penyelundupan 99 ribu Motor ke Afrika

Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya berhasil mengungkap penyelundupan 99 ribu unit motor ilegal ke negara-negara Afrika, dengan seorang tersangka bernama WS yang berperan sebagai direktur perusahaan yang mengelola kegiatan tersebut. Modus operandi yang digunakan masih sama dengan kasus serupa yang pernah diungkap Mabes Polri tahun 2024 lalu. Ada dugaan melibatkan oknum dealer resmi.

2 media, Cenderung netral
Modus Lama di Kasus Penyelundupan 99 ribu Motor ke Afrika

Mengapa Aturan SPPG di Pesantren Lebih Adaptif? Bahkan BGN Mau Carikan Investor

Pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan kelonggaran bagi pondok pesantren untuk mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan syarat yang lebih adaptif, tanpa harus mengikuti standar sekolah umum, sehingga pesantren dengan lebih dari 1000 santri dapat segera mengajukan pendirian SPPG. Dengan dukungan dari Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mencari investor, pesantren diharapkan dapat mengelola dapur secara mandiri, menjaga kebersihan dan keamanan pangan, serta menjamin makanan se

3 media, Cenderung kanan
Mengapa Aturan SPPG di Pesantren Lebih Adaptif? Bahkan BGN Mau Carikan Investor

Utang RI Nyaris Tembus Rp10 Ribu Triliun, MBG dan Kopdes Jadi Beban, Pemerintah Masuk Mode "Gali Lubang Tutup Lubang"

Posisi utang pemerintah Indonesia hampir mencapai Rp10 ribu triliun, setara dengan 40,75% dari produk domestik bruto (PDB), dan meningkat sebesar Rp282,52 triliun sejak akhir 2025. Meskipun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim bahwa rasio utang masih aman dan lebih baik dibandingkan negara lain, para ekonom memperingatkan bahwa beban bunga utang yang tinggi dan defisit keseimbangan primer dapat menyebabkan pemerintah terjebak dalam pola "gali lubang tutup lubang". Program-program sepe

3 media, Cenderung netral
Utang RI Nyaris Tembus Rp10 Ribu Triliun, MBG dan Kopdes Jadi Beban, Pemerintah Masuk Mode "Gali Lubang Tutup Lubang"

Ambisi Kilat RUU Pemilu, Buru Kesempurnaan Legislasi atau Tanam Bom Waktu Demokrasi 2029

Revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang dibahas oleh DPR RI dan Pemerintah Indonesia menjadi isu krusial menjelang pelaksanaan Pemilu 2029, dengan target penyelesaian pada Agustus 2026. Jika tidak selesai, ada risiko penggunaan aturan lama dan ketidakpastian hukum yang dapat merusak proses seleksi penyelenggara pemilu serta menurunkan kredibilitas demokrasi. Meskipun ada keinginan untuk menghasilkan produk legislasi yang sempurna, penundaan pembahasan dapat diibaratkan sebagai bom waktu yang ber

2 media, Cenderung kiri
Ambisi Kilat RUU Pemilu, Buru Kesempurnaan Legislasi atau Tanam Bom Waktu Demokrasi 2029

Ahmad Ali Tegaskan Bakal Bantu Grace Natalie di Kasus Video JK

Ahmad Ali, Ketua Harian DPP PSI, menegaskan akan memberikan dukungan kekeluargaan kepada Grace Natalie dalam menghadapi laporan dari 40 ormas Islam terkait video ceramah Jusuf Kalla, meskipun partai tidak menyediakan bantuan hukum. Ali berencana menggunakan kedekatannya dengan JK untuk mendorong penyelesaian kasus tersebut secara mediasi, mengingat peran penting Grace sebagai pendiri dan mantan ketua umum PSI. Sementara itu, Ade Armando, kolega Grace, memilih mundur dari PSI dan menyatakan kesia

14 media, Cenderung netral
Ahmad Ali Tegaskan Bakal Bantu Grace Natalie di Kasus Video JK