AFU.id

Indeks Berita

Mengapa Banyak Jenderal masuk Daftar Pemohon Diskualifikasi Gibran?

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan mengenai sengketa hasil pemilihan presiden yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terkait keabsahan ijazahnya. Gugatan ini diajukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang terdiri dari sejumlah jenderal purnawirawan, dengan alasan bahwa penetapan Gibran sebagai cawapres diduga penuh rekayasa, dan ijazah yang digunakan dinilai tidak sah serta melanggar syarat minimum pendidikan. Mereka meminta MK untuk mendiskualifikasi Gibran d

Mengapa Banyak Jenderal masuk Daftar Pemohon Diskualifikasi Gibran?

Tiga Hari Dihujat Netizen karena Masuk Wantimpres Prabowo, Rocky Gerung: Enggak Ada yang Belain Gue

Rocky Gerung baru saja dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Prabowo Subianto, namun ia menghadapi kritik tajam dari netizen dan mengaku tidak ada yang membelanya selama tiga hari setelah pelantikan. Dalam sebuah acara, Rocky berkelakar meminta bantuan Kepala Bakom RI untuk memulihkan citranya, sambil menegaskan bahwa meskipun kini berada di dalam pemerintahan, sikap kritisnya terhadap kebijakan tetap tidak berubah. Ia menekankan bahwa perannya di Wantimpres adal

Tiga Hari Dihujat Netizen karena Masuk Wantimpres Prabowo, Rocky Gerung: Enggak Ada yang Belain Gue

BEM UI Laporkan Kasus Penganiayaan Hafidz Hernanda ke Polda Metro Jaya

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melaporkann kasus dugaan penganiayaan Hafidz Hernanda, Koordinator Bidang Sospol BEM UI ke Polda Metro Jaya, Selasa (6/10/2026). BEM UI memutuskan untuk melaporkan kasus penganiayaan itu ke polisi atas sejumlah pertimbangan mendalam. Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, mengatakan laporan ini dilayangkan atas persetujuan Hafidz. Dalam laporannya, BEM UI melaporkan dugaan pencurian disertai kekerasan, penganiayaan terencana, dan pengancama

BEM UI Laporkan Kasus Penganiayaan Hafidz Hernanda ke Polda Metro Jaya

Gibran tak Mampu Menunjukkan Secuil Ijazah SMA, tetapi Punya Ijazah Bradford University. Bagaimana Triknya?

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terungkap tidak memiliki ijazah SMA, melainkan hanya mengandalkan "surat penyetaraan" dari Kemendikdasmen untuk mendaftarkan diri dalam Pilpres 2024. Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa Gibran memperoleh ijazah S1 dari Bradford University melalui Management Development Institute Singapura (MDIS), yang tidak diakui oleh pemerintah Singapura dan hanya memerlukan pembayaran untuk masuk tanpa syarat ijazah formal. Hal ini menimbulkan pertan

Gibran tak Mampu Menunjukkan Secuil Ijazah SMA, tetapi Punya Ijazah Bradford University. Bagaimana Triknya?

Bayi Perempuan 8 Bulan Tewas, Dokter Temukan Luka Parah di Area Kemaluan, dugaan Korban Rudapaksa

Seorang bayi perempuan berusia delapan bulan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, meninggal dunia secara mencurigakan dengan ditemukan luka parah di area kemaluan dan duburnya, yang diduga merupakan indikasi kekerasan seksual. Pihak kepolisian saat ini sedang melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap penyebab kematian dan mencari pelaku, setelah sebelumnya korban dirawat di rumah sakit karena mual dan diare sebelum akhirnya dinyatakan meninggal. Penyelidikan melibatkan pemeriks

Bayi Perempuan 8 Bulan Tewas, Dokter Temukan Luka Parah di Area Kemaluan, dugaan Korban Rudapaksa

DPR Tetapkan Dua Anggota BPK Baru, Ada Eks Anggota DPR, Ini Profilnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk periode 2026-2031, setelah melalui proses uji kepatutan dan kelayakan yang disetujui dalam Rapat Paripurna. Nyoman memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan pengalaman di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sementara Khaidir, yang merupakan mantan anggota DPR, memiliki pendidikan di bidang ilmu politik dan pengalaman di PT ASABRI. Pen

DPR Tetapkan Dua Anggota BPK Baru, Ada Eks Anggota DPR, Ini Profilnya

Palsukan Dokumen dan Jual Lahan Kemenkop Rp1,1 Miliar, Mantan Ketua Dekopinda Lhokseumawe Ditahan

Mantan Ketua Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) Lhokseumawe, berinisial J (61), ditahan oleh Polres Lhokseumawe atas dugaan korupsi penjualan aset negara berupa lahan seluas 1.689 meter persegi, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,1 miliar. Tersangka diduga memalsukan dokumen untuk mengklaim lahan tersebut sebagai milik Dekopinda dan menjualnya kepada tiga pembeli, yang kini berstatus saksi. Penyidik telah menyita dokumen terkait dan berencana melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan unt

Palsukan Dokumen dan Jual Lahan Kemenkop Rp1,1 Miliar, Mantan Ketua Dekopinda Lhokseumawe Ditahan

Sidang Perdana Febrie Adriansyah Digelar Besok, Kasus Pemerasan dan TPPU Emas 74 Kg Masuk Meja Hijau

Sidang perdana mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, yang terjerat kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait temuan emas seberat 74 kilogram dan valuta asing miliaran rupiah, akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Oktober 2026. Bersama Febrie, dua terdakwa lainnya, yaitu advokat Don Ritto dan pengusaha Nurman Herin, juga akan diadili dalam persidangan yang dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno. Pr

Sidang Perdana Febrie Adriansyah Digelar Besok, Kasus Pemerasan dan TPPU Emas 74 Kg Masuk Meja Hijau

Terbukti Korupsi Rp6,7 Miliar, Vonis Eks Kepala BPN Sumbawa Naik Jadi 2 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjatuhkan vonis dua tahun dan tiga bulan penjara kepada mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa, Subhan, karena terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan lahan Sirkuit MXGP Samota, yang merugikan negara sebesar Rp6,7 miliar. Putusan ini meningkatkan hukuman dari pengadilan tingkat pertama yang hanya satu tahun tiga bulan, dan tetap mempertahankan denda Rp50 juta dengan subsider 50 hari kurungan. Majelis hakim menilai Subhan memenuhi un

Terbukti Korupsi Rp6,7 Miliar, Vonis Eks Kepala BPN Sumbawa Naik Jadi 2 Tahun Penjara

9 Fakta Sidang Diskualifikasi Gibran di MK: Bukti Ijazah SMA Tak Ada hingga Saksi Ahli Diusir

Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada 6 Oktober 2026, setelah serangkaian persidangan yang mengungkap berbagai fakta, termasuk keberadaan ijazah SMA yang dipertanyakan. Sebanyak 12 pemohon, termasuk purnawirawan TNI, menggugat karena adanya dugaan ketidakcocokan dokumen pendidikan yang diserahkan Gibran, serta proses verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai tidak sesuai. Dalam sidang, te

9 Fakta Sidang Diskualifikasi Gibran di MK: Bukti Ijazah SMA Tak Ada hingga Saksi Ahli Diusir

Misteri Mayat Terborgol di Teralis Jendela, Temukan Bercak Darah di Bangunan Kosong

Warga Kendal dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pria tanpa identitas yang terborgol di teralis jendela sebuah bangunan kosong, lengkap dengan bercak darah di sekitarnya. Penemuan ini terungkap setelah seorang juru parkir mencium bau busuk dan melaporkannya ke polisi. Pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan mendalam dan autopsi untuk menentukan penyebab kematian, sementara identitas korban masih menjadi misteri.

Misteri Mayat Terborgol di Teralis Jendela, Temukan Bercak Darah di Bangunan Kosong

UU Ketenagakerjaan Baru Hapus Pengali Pesangon 0,5 Kali, Aturan PHK Resmi Diperketat

Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru, yang memperketat aturan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menghapus skema pengali pesangon sebesar 0,5 kali. Dalam regulasi ini, perusahaan dilarang melakukan PHK sepihak dengan alasan efisiensi, dan pesangon yang diterima karyawan kini wajib minimal satu kali upah dasar, yang akan disesuaikan berdasarkan masa kerja. Diharapkan, undang-undang ini dapat menciptakan iklim kerja yang l

UU Ketenagakerjaan Baru Hapus Pengali Pesangon 0,5 Kali, Aturan PHK Resmi Diperketat

Dulu Minta Gibran Diganti, Kini Pimpin Bakom, Sikap Syahganda Berubah?

Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), mengubah sikapnya setelah bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto, meskipun sebelumnya ia pernah mendesak agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti, yang tercermin dalam video lamanya. Dalam pernyataannya, Syahganda menegaskan pentingnya keselarasan dengan kebijakan presiden dan menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan, meski ia tidak merinci kapan video yang berisi kr

Dulu Minta Gibran Diganti, Kini Pimpin Bakom, Sikap Syahganda Berubah?