AFU.id

Indeks Berita

Rencana Ambisius Menkeu Purbaya di Selat Malaka Terbentur Boikot Dunia dan Hukum Internasional

Rencana Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka mendapat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menilai kebijakan ini melanggar hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Anggota DPR, TB Hasanuddin, memperingatkan bahwa langkah sepihak ini dapat mengisolasi Indonesia dari jalur pelayaran global dan berpotensi memicu boikot serta keretakan hubungan dengan negara-negara te

3 media, Cenderung kiri
Rencana Ambisius Menkeu Purbaya di Selat Malaka Terbentur Boikot Dunia dan Hukum Internasional

Mantan Kepala BAIS Tanggapi Wacana Purbaya Tarik Pajak di Selat Malaka

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, menanggapi wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai pajak di Selat Malaka, dengan menjelaskan bahwa Indonesia tidak dapat mengklaim selat tersebut sebagai wilayahnya karena berada di laut bebas berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Ia menekankan bahwa meskipun Indonesia memiliki hak atas kolom air dan dasar laut di laut teritorialnya, hak lintas transit bagi kapal asing t

Mantan Kepala BAIS Tanggapi Wacana Purbaya Tarik Pajak di Selat Malaka