Indeks Berita

Anggaran Rp2 Miliar Terblokir Akibat Data Karut-Marut, Komisi XIII DPR Tagih Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengkritik keras buruknya koordinasi antar-instansi pemerintah pascapemisahan Kementerian Hukum dan HAM. Ia menilai ego sektoral tersebut menjadi penghambat utama penyaluran kompensasi bagi para korban pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum menemui titik terang. Dalam rapat koordinasi di Kompleks Parlemen, Andreas mengungkapkan adanya ketidakjelasan pembagian tugas antara kementerian teknis dan kementerian koordinator. Kondisi ini membu

5 bulan lalu

Bukan Sekadar Data, Ini Soal Nasib Negara: Rieke–Akbar Bongkar Akar Masalah yang Tak Viral tapi Vital

Percakapan di Akbar Faizal Uncensored bersama Rieke Diah Pitaloka berjalan tenang, tapi isinya seperti alarm panjang tentang satu hal yang sering diremehkan: data. Di tengah obrolan, Akbar Faizal sengaja membiarkan Rieke menjelaskan panjang lebar. Bukan tanpa alasan. Ia ingin menunjukkan kepada publik bahwa para pendiri bangsa dulu sudah berpikir jauh melampaui zamannya—sementara hari ini, negara justru tersandung pada hal paling mendasar. “Kadang kalau baca arsip itu, kita malah malu,” kata Rie

5 bulan lalu

Data Kita Dijual, Negara Diam? Rieke Diah Pitaloka Bongkar ‘Bisnis Sunyi’ yang Menjerat Rakyat

Keresahan itu datang dari hal yang tampak sepele: pesan singkat. Notifikasi yang masuk hampir tiap hari—dari pinjaman online, asuransi, hingga pembiayaan kendaraan—menyapa dengan nama lengkap, seolah mengenal begitu dekat. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang lebih dalam: data yang bocor, dan negara yang dipertanyakan. Dalam perbincangan di podcast Akbar Faizal Uncensored, Rieke Diah Pitaloka menyingkap wajah lain dari krisis data di Indonesia. Ia tidak memulai dari teori, melainkan dari realitas

5 bulan lalu

Data Kacau, Uang Rakyat Bocor Tanpa Jejak

Dalam percakapan yang mengalir tajam di podcast Akbar Faizal Uncensored, Rieke Diah Pitaloka melontarkan kegelisahan yang tak lagi bisa disembunyikan. Bukan sekadar soal kebijakan, melainkan fondasi negara yang menurutnya retak dari dalam: data. Di hadapan Akbar Faizal, Rieke mempertanyakan sesuatu yang terdengar sederhana, tapi mengguncang: mengapa sistem data di Indonesia tak kunjung diperbaiki sejak era reformasi? “Harusnya ini sudah selesai,” ujar Rieke, pelan tapi tegas. Namun realitas berk

5 bulan lalu

Rieke Diah Pitaloka Bongkar Skandal NIK Ganda dan Bansos Fiktif di AFU

Di tengah hiruk pikuk isu global, sebuah percakapan di podcast Akbar Faizal Uncensored justru menohok ke dalam: negara ini bocor—bukan dari senjata, tapi dari data. Dalam dialog bersama Akbar Faizal, anggota DPR Rieke Diah Pitaloka membuka kembali luka lama yang belum sembuh: amburadulnya sistem data nasional. Ia mengingat masa ketika duduk di Komisi II DPR, saat proyek e-KTP digadang sebagai solusi tunggal identitas warga. “IKTP itu konsepnya hebat. Satu orang, satu data. Tapi kenyataannya, sat

5 bulan lalu

Data Bocor, Negara Bocor: Rieke Diah Pitaloka Bongkar Rapuhnya ‘Satu Data Indonesia’

Podcast Akbar Faizal Uncensored kembali menampar ruang publik—kali ini lewat isu yang jarang jadi bahan obrolan warung kopi, tapi diam-diam menentukan nasib bangsa: data. Dipandu Akbar Faizal, forum ini sejak awal memang tak berniat menyenangkan telinga. “Mungkin tidak enak didengar, tapi kita butuh,” katanya, membuka diskusi yang terasa seperti membuka luka lama: kebocoran data yang tak pernah benar-benar sembuh. Angka-angka yang dipaparkan bukan sekadar statistik. Dari kebocoran data Facebook

5 bulan lalu

Usai Divonis 5 Tahun Penjara, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Singgung Soal Azab

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi menyinggung perihal datangnya balasan hukuman usai dirinya divonis lima tahun penjara atas kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang pada Rabu, 1 April 2026. "Ya nanti kita aja, lihat aja ya, siapa azabnya yang kena siapa," ujar Nurhadi usai menjalani persidangan pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu 1 April 2026. Menyikapi putusan majelis hakim tersebut, tim kuasa hukum terdakwa secara tegas menyatakan

5 bulan lalu

Aher Desak Kebijakan WFH ASN Diatur Berbasis Kinerja dan Layanan Publik

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan (Aher), mendorong pemerintah agar kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur secara lebih terukur. Ia menegaskan bahwa fleksibilitas lokasi kerja tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Aher menilai penerapan WFH merupakan langkah adaptasi birokrasi di era digital. Namun, ia menekankan perlunya indikator kinerja yang jelas untuk memastikan produktivitas ASN tidak berkurang meski tidak

5 bulan lalu

KPK Geledah Kediaman Ono Surono di Bandung, Usut Kasus Ijon Proyek Pemkab Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Ono Surono di Kota Bandung guna mengusut kasus dugaan suap ijon proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi. "Penyidik melakukan penggeledahan di rumah Saudara ONS yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Kota Bandung," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu, 1 April 2026. Tindakan hukum berupa penggeledahan rumah wakil rakyat tersebut merupaka

5 bulan lalu

Tepis Isu Terlambat, KPK Sebut Prabowo dan Gibran Telah Serahkan LHKPN 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2025 secara tepat waktu pada Rabu, 1 April 2026. "Di sini kami perlu sampaikan juga respons pertanyaan kawan-kawan bahwa Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden juga sudah menyampaikan LHKPN-nya secara tepat waktu," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta. Pihak lembaga antirasuah menyatakan bahw

5 bulan lalu

KPK Cecar Pengusaha Rokok Jatim, Usut Temuan Uang di Safe House Ciputat Kasus Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pengusaha rokok asal Pasuruan, Martinus Suparman, sebagai saksi guna mengusut temuan uang tunai di sebuah rumah aman (safe house) kawasan Ciputat pada Rabu, 1 April 2026. "Yang bersangkutan didalami terkait dengan mekanisme, prosedur dalam pengurusan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kita ingin melihat bagaimana prosedur bakunya dan juga praktik di lapangan, apakah ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi," kata Juru Bicara KPK Budi Praset

5 bulan lalu

Sindir Slogan 'America First', Presiden Pezeshkian Pertanyakan Urgensi Perang bagi Warga AS

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengambil langkah diplomatik yang tidak biasa dengan merilis surat terbuka yang ditujukan langsung kepada rakyat Amerika Serikat pada Rabu 1 April 2026. Dalam pesannya, Pezeshkian mengkritik keras keterlibatan AS dalam konflik yang sedang berlangsung dan mempertanyakan tujuan dari peperangan tersebut. Mengutip dari Times Now News, Pezeshkian menggambarkan konflik yang telah memasuki minggu kelima ini sebagai "operasi absurd" yang hanya memberikan beban biaya bes

5 bulan lalu

Tindak Lanjuti Aturan Pemerintah, KPK Kaji Teknis Penerapan WFH Tiap Jumat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji aturan teknis penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan penghematan energi bagi pegawainya guna menindaklanjuti kebijakan terbaru pemerintah pusat. "KPK tentu mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan kebijakan WFH bagi para ASN yang bertujuan untuk melakukan penghematan energi dan juga mendorong transformasi pola kerja, untuk itu KPK masih melakukan pengkajian bagaimana nanti teknis penerapannya," kata Juru Bicara KPK

5 bulan lalu

Kasus Andrie Yunus Masuk Puspom: TNI Janji Terbuka, Publik Menunggu Bukti

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus kini memasuki babak baru. Berkas perkara resmi dilimpahkan ke Pusat Polisi Militer TNI (Puspom), menandai dimulainya fase penegakan hukum di internal militer yang diuji publik: seberapa transparan dan akuntabel proses ini berjalan. Di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, komitmen itu disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan, Aulia Dwi Nasrullah. Ia menegaskan, penanganan kasus ini akan dilakukan secara terbuka, profesional, da

5 bulan lalu

Danantara Luncurkan Aviation Leasing Fund Pertama RI, Nilai Awal Rp12 Triliun

PT Danantara Investment Management (DIM) bersama SMBC Aviation Capital dan Mandiri Investment Management resmi menjalin kerja sama strategis untuk mengembangkan Mandiri Aviation Leasing Fund, platform investasi aviation leasing pertama di Indonesia dengan nilai portofolio awal sekitar 800 juta dolar AS. Chief Investment Officer DIM, Pandu Sjahrir, menyebut kemitraan ini sebagai langkah strategis untuk membawa Indonesia masuk ke dalam rantai nilai pembiayaan industri penerbangan global. “Melalui

5 bulan lalu