AFU.id

Indeks Berita

Setelah Tetapkan 21 Tersangka, KPK Masih Telusuri Aliran Kasus Suap DJKA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami perkara dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pengusaha Billy Haryanto alias Billy Beras dipanggil sebagai saksi dalam perkara yang telah menjerat puluhan tersangka tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Billy diperiksa sebagai saksi terkait proyek DJKA wilayah Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa

Setelah Tetapkan 21 Tersangka, KPK Masih Telusuri Aliran Kasus Suap DJKA

Sudah Lima Bulan Ambles, Jalan di Pulo Gadung Terus Bergeser ke Kali

Jalan di bantaran Kali Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang amblas sejak April 2026 terus mengalami pergeseran hingga kerusakannya meluas hampir 100 meter. Kondisi tersebut membuat warga khawatir terjadi kecelakaan karena badan jalan yang tersisa semakin sempit dan berada tepat di tepi kali. Ketua RT 11 RW 03 Pulo Gadung, Warjono, mengatakan kerusakan awalnya hanya terlihat pada sebagian kecil badan jalan. Namun, seiring berjalannya waktu, tanah terus bergeser ke arah kali sehingga area yang amblas

Sudah Lima Bulan Ambles, Jalan di Pulo Gadung Terus Bergeser ke Kali

Anak 9 Tahun di Bekasi Terluka Kena Peluru Nyasar, Polisi Sita Proyektil Senapan Angin

Seorang anak perempuan berinisial A (9) terluka di bagian dada setelah diduga terkena peluru nyasar di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi mengamankan satu proyektil yang diduga berasal dari senapan angin dan masih menelusuri sumber tembakan tersebut. Kapolsek Setu AKP Usep Aramsyah mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi saat korban terluka. “Sudah mel

Anak 9 Tahun di Bekasi Terluka Kena Peluru Nyasar, Polisi Sita Proyektil Senapan Angin

32 Tersangka Kasus Haji 2026 Dijerat, Kerugian Jemaah Tembus Rp116,7 Miliar

Satgas Haji dan Umrah Polri menetapkan 32 tersangka dalam pengungkapan berbagai kasus pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji selama musim haji 2026. Dari puluhan perkara yang ditangani, total kerugian yang dialami ribuan korban mencapai Rp116,7 miliar. Kepala Sub Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Satgas Haji dan Umrah Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan, penindakan dilakukan secara terpadu mulai dari tingkat Bareskrim Polri hingga jajaran kepolisian daerah. Berdasarkan data Satgas Haji dan

32 Tersangka Kasus Haji 2026 Dijerat, Kerugian Jemaah Tembus Rp116,7 Miliar

Kejar Target Nasional, Sejumlah Kopdes Dibangun Jauh dari Permukiman Warga

Program pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai menghadapi persoalan pada tahap implementasi. Sejumlah bangunan koperasi yang berdiri di lokasi jauh dari pusat permukiman atau berada di kawasan nonpermukiman memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian lokasi dengan kebutuhan masyarakat desa. Sorotan muncul setelah sejumlah video bangunan Kopdes Merah Putih beredar di media sosial. Bangunan di kawasan Ngarai Sianok, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, serta Stone Garden, Kabupaten Bandun

Kejar Target Nasional, Sejumlah Kopdes Dibangun Jauh dari Permukiman Warga

Borok MBG Dibongkar KPK, Nanik Malah Tak Muncul Seusai Audiensi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang tak muncul memberikan penjelasan kepada wartawan seusai mengikuti audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/7/2026). Pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, itu membahas hasil kajian terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). KPK menemukan 10 persoalan yang mencakup potensi korupsi, inefisiensi, dan maladministrasi akibat tata kelola serta pengawasan yang belum memadai. Nanik sebelumnya datang bersama Wakil Kepal

Borok MBG Dibongkar KPK, Nanik Malah Tak Muncul Seusai Audiensi

Putusan Praperadilan Roy Suryo Digelar Hari Ini, Kuasa Hukum Sebut Surat Polisi Cacat

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo pada Selasa (7/7/2026). Gugatan tersebut menguji keabsahan sejumlah tindakan paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara yang menjerat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu.Permohonan praperadilan didaftarkan Roy Suryo pada 22 Juni 2026. Melalui gugatan tersebut, tim kuasa hukum meminta pengadilan menilai sah atau tidaknya proses penangkapan, penahanan, hingga penggeledahan y

Putusan Praperadilan Roy Suryo Digelar Hari Ini, Kuasa Hukum Sebut Surat Polisi Cacat

Fatwa Halal MUI Jadi Modus Penipuan Kripto, Kerugian Tembus Rp1,8 Miliar

Polres Metro Jakarta Selatan menyelidiki dugaan penipuan berkedok pengurusan fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk produk kripto yang merugikan sebuah perusahaan hingga Rp1,8 miliar. Kasus ini mencuat setelah sebuah perusahaan menerima dokumen yang diklaim sebagai fatwa halal, tetapi MUI menyatakan tidak pernah menerbitkannya. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo mengatakan laporan polisi diterima pada 22 Juni 2026 dan saat ini masih dalam tahap penyelidi

Fatwa Halal MUI Jadi Modus Penipuan Kripto, Kerugian Tembus Rp1,8 Miliar

Pajak JHT Diprotes, Said Iqbal Sebut Ribuan Buruh Akan Geruduk Kantor Purbaya

Ribuan buruh disebut bakal menggelar unjuk rasa di kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (9/7/2026). Aksi tersebut akan menuntut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghapus pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua atau JHT. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengaku telah menerima tembusan surat pemberitahuan aksi tersebut. Massa diperkirakan berjumlah 1.000 hingga 1.500 orang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. “Saya mene

Pajak JHT Diprotes, Said Iqbal Sebut Ribuan Buruh Akan Geruduk Kantor Purbaya

Pemerintah Akan Seragamkan Bungkus Rokok, Perokok Siap-Siap Beli Kucing dalam Karung

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, yang salah satu poin utamanya mengatur penyeragaman bungkus rokok atau plain packaging . Aturan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Melalui kebijakan ini, kemasan rokok tembakau dan rokok elektroni

Pemerintah Akan Seragamkan Bungkus Rokok, Perokok Siap-Siap Beli Kucing dalam Karung