AFU.id

Indeks Berita

Beredar Nama 50 Perusahaan Kawasan Hutan yang Dikaitkan dengan Kasus Febrie. Benarkah Mereka Pengisi Brankas eks Jampidsus Febrie Adriansyah?

Sebuah daftar yang mencantumkan 50 perusahaan kawasan hutan, yang diduga terlibat dalam kasus eks Jampidsus Febrie Adriansyah, beredar di publik, menunjukkan total luasan lahan yang dilanggar mencapai 8.447 hektare dengan potensi sanksi sebesar Rp80,2 triliun. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin oleh Febrie bertugas menertibkan korporasi yang melanggar ketentuan, dan telah mencabut izin 28 perusahaan dari ratusan yang terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu, juru bicara Sat

3 media, Cenderung netral
Beredar Nama 50 Perusahaan Kawasan Hutan yang Dikaitkan dengan Kasus Febrie. Benarkah Mereka Pengisi Brankas eks Jampidsus Febrie Adriansyah?

Kuasa Hukum Ungkap Kronologi Kasus Sadiah: Dokumen Ditahan hingga Dipaksa Transfer Rp1,85 Miliar

Tim kuasa hukum Sadiah Amir Sussy mengungkapkan kronologi dugaan penganiayaan yang melibatkan Hary Tanoesoedibjo sebagai terlapor, yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada 9 Juli 2026. Sadiah, yang merupakan Branch Manager MNC Bank, diduga mengalami isolasi, intimidasi, serta kekerasan fisik dan psikis, termasuk dipaksa mentransfer total Rp1,85 miliar ke rekening tertentu. MNC membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa Sadiah sedang menghadapi proses hukum terkait dugaan penggelap

Kuasa Hukum Ungkap Kronologi Kasus Sadiah: Dokumen Ditahan hingga Dipaksa Transfer Rp1,85 Miliar

MNC Sebut Sadiah Kaburkan Kasus Pencurian, Kuasa Hukum: Konglomerat dan Orang Miskin Sama di Mata Hukum

Kuasa hukum Sadiah Amir Sussy, Sogi Bagaskara, menanggapi tuduhan MNC yang menyebut kliennya berupaya mengaburkan kasus pencurian dana MNC Bank dengan laporan penganiayaan. Sogi menegaskan bahwa kedua kasus tersebut harus ditangani secara terpisah dan setara oleh kepolisian, tanpa memandang status sosial pelaku, serta meminta agar rekaman CCTV yang dapat mendukung laporan penganiayaan segera diamankan. Saat ini, Sadiah ditahan terkait dugaan pencurian, sementara laporan penganiayaan terhadap Har

MNC Sebut Sadiah Kaburkan Kasus Pencurian, Kuasa Hukum: Konglomerat dan Orang Miskin Sama di Mata Hukum

Kemlu: Tidak Ada WNI dalam Kebakaran Bar Bangkok yang Tewaskan 27 Orang

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam kebakaran hebat di sebuah bar kawasan Lat Phrao, Bangkok, Thailand. Hingga kini, otoritas Indonesia juga belum menerima laporan adanya WNI yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka akibat insiden tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan kepastian itu diperoleh setelah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok berkoordinasi dengan kepolisian, ru

Kemlu: Tidak Ada WNI dalam Kebakaran Bar Bangkok yang Tewaskan 27 Orang

27 Tewas dalam Kebakaran Bar di Bangkok, Sebagian Besar Korban Ditemukan di Toilet

Sebanyak 27 orang tewas dan 63 lainnya terluka setelah kebakaran melanda sebuah bar di kawasan Chatuchak, Bangkok, Thailand, Minggu (12/7/2026) malam. Sebanyak 22 korban masih menjalani perawatan intensif. Tragedi yang diduga dipicu korsleting listrik itu menjadi salah satu kebakaran pusat hiburan paling mematikan di Thailand dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa itu terjadi di Rong Beer Na Lat Phrao, sebuah bar musik langsung yang populer di kalangan wisatawan maupun warga setempat. Tak lama

27 Tewas dalam Kebakaran Bar di Bangkok, Sebagian Besar Korban Ditemukan di Toilet

UU Perampasan Aset Tak Kunjung Selesai, Malah Mau Diganti Nama Jadi UU "Asset Recovery"

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Komisi III DPR RI masih berlangsung, dengan perdebatan terkait nomenklatur yang diusulkan untuk diganti menjadi "asset recovery" atau "pemulihan aset" sesuai dengan instrumen internasional, meski istilah "perampasan aset" dianggap lebih mudah dipahami publik. Ketua Komisi III, Habiburokhman, menekankan pentingnya keseimbangan antara pemulihan aset dan perlindungan dari penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, serta mengusulk

UU Perampasan Aset Tak Kunjung Selesai, Malah Mau Diganti Nama Jadi UU "Asset Recovery"

Pengirim Ancaman Bom SD Jagakarsa Diduga Warga Sekitar, Kini Diamankan

Polda Metro Jaya mengamankan pria berinisial MY yang diduga mengirimkan ancaman bom ke SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terduga pengirim ancaman disebut tinggal di sekitar sekolah yang menjadi sasaran teror. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan MY telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Namun, kepolisian belum mengungkap identitas lengkap maupun kronologi penangkapannya. “Kegiatan teror yang terjadi, untuk pelaku satu orang inisial MY, ala

Pengirim Ancaman Bom SD Jagakarsa Diduga Warga Sekitar, Kini Diamankan

Keberadaan Febrie Adriansyah Simpang Siur, Komisi III Bentuk Panja, Kawal Ketat Kasus Ini

Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawal ketat penanganan perkara ini, seraya mendesak transparansi penuh, termasuk kejelasan penahanan sang mantan jenderal lapangan Kejaksaan Agung tersebut. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pihaknya hari ini, Senin (13/7/2026), langsung bergerak melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Tujuannya memastikan apakah Febrie Adriansyah sudah dijebloskan ke sel tahanan atau belum.

 Keberadaan Febrie Adriansyah Simpang Siur, Komisi III Bentuk Panja, Kawal Ketat Kasus Ini

Izin Ponpes Berakhir sejak 2021, Polisi Ungkap Minim Pengawasan sebelum Santri Tewas Terbakar

Polisi mengungkap izin operasional Pondok Pesantren Rosyidatusshaulatiyyah Al Ibrahimy NW, Lombok Tengah, telah berakhir sejak 2021 dan tidak pernah diperbarui. Temuan itu muncul dalam penyidikan kasus santri terbakar yang menewaskan satu anak dan melukai tiga lainnya. Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP Punguan Hutahaean mengatakan pesantren tersebut hanya dikelola pimpinan pondok berinisial AMR bersama istrinya. Pengelola juga disebut tidak merekrut tenaga tambahan untuk membantu mengawasi

Izin Ponpes Berakhir sejak 2021, Polisi Ungkap Minim Pengawasan sebelum Santri Tewas Terbakar

Sebut Kemenangan Praperadilan Bagian dari Skenario Jokowi, Roy Suryo Copot Ahmad Khozinudin dari Tim Kuasa Hukum

Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo, mencopot Ahmad Khozinudin dari Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis (TAAKAA) sebagai kuasa hukumnya. Keputusan itu diambil menjelang sidang praperadilan yang diajukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026). Roy menjelaskan pencabutan kuasa tersebut dipicu pernyataan Ahmad Khozinudin dalam sebuah diskusi yang disiarkan salah satu kanal YouTube. Saat itu, Ahmad menyebut dua skenario yang

Sebut Kemenangan Praperadilan Bagian dari Skenario Jokowi, Roy Suryo Copot Ahmad Khozinudin dari Tim Kuasa Hukum