AFU.id

Indeks Berita

Hakim Sebut Nadiem Menempatkan Jurist Tan dan Fiona di Luar Kewenangan Sejak Belum Jadi Menteri

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan dua staf khusus eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Jurist Tan dan Fiona Handayani, terbukti melampaui kewenangan normatif jabatannya selama menjabat. Pernyataan ini disampaikan Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah dalam sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026). Hakim Purwanto menegaskan, fakta tersebut terungkap berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang dihad

Anggaran Riset Nasional Naik Rp4 Triliun, DPR Sebut Idealnya Rp7-8 Triliun

Tambahan anggaran riset nasional sebesar Rp4 triliun pada 2026 dinilai belum ideal. DPR menyebut kebutuhan anggaran riset seharusnya berada di kisaran Rp7 triliun hingga Rp8 triliun agar mampu menjawab kebutuhan banyak sektor. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan riset nasional tidak bisa dibiayai secara terbatas karena mencakup banyak bidang strategis. Karena itu, tambahan anggaran harus disertai perencanaan yang tepat dan hasil yang dapat diterapkan. “Kalau perhitungan ka

Anggaran Riset Nasional Naik Rp4 Triliun, DPR Sebut Idealnya Rp7-8 Triliun

Usai Regulasi BUMN Berubah, BPK Ingatkan Tata Kelola dan Data Bansos Harus Diperkuat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025. Meski demikian, BPK mencatat dua pekerjaan rumah pemerintah: penguatan akuntabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pascaperubahan undang-undang serta peningkatan ketepatan data penerima subsidi dan program kesejahteraan. Ketua BPK Isma Yatun mengatakan perubahan regulasi BUMN melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 membawa kon

Usai Regulasi BUMN Berubah, BPK Ingatkan Tata Kelola dan Data Bansos Harus Diperkuat

DPR Setujui Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery, Timnas Indonesia Tambah Amunisi Baru

Rapat paripurna DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua pesepak bola keturunan, Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi X dan Komisi XIII lebih dulu menyepakati permohonan yang diajukan pemerintah. Persetujuan itu ditetapkan dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (30/6/2026). “Kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini. Apakah permohonan pemberian pertimbangan kewarganegaraan RI atas nama

DPR Setujui Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery, Timnas Indonesia Tambah Amunisi Baru

Tujuh Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026–2030 Resmi Disetujui DPR

Tujuh nama anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026–2030 resmi disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Persetujuan itu diambil setelah Komisi I DPR RI melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test ) terhadap para calon. Ketujuh anggota KIP yang ditetapkan adalah Handoko Agung Saputro, Hafidhah Arman Fauzi, Dery Hendryan, Edi Purwanto, Joemarthine, Chandra Rini, dan Purwand

Tujuh Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026–2030 Resmi Disetujui DPR

Proses Penangkapan Dipersoalkan, Lodewyk Pusung Ajukan Praperadilan Kasus Korupsi MBG

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gugatan yang didaftarkan pada 26 Juni 2026 itu mempersoalkan pelanggaran prosedur dalam proses penangkapan. Kuasa hukum Lodewyk, OC Kaligis, menyebut penangkapan kliennya dilakukan tanpa disertai surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP). Ia juga menyoroti adanya ketidaksesuaian urutan hukum, kare

Proses Penangkapan Dipersoalkan, Lodewyk Pusung Ajukan Praperadilan Kasus Korupsi MBG

Hakim Tolak Dalil Nadiem Soal Pengadaan Chromeboook jadi Darurat saat Pandemi Covid-19

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat (Jakpus) menolak dalil pembelaan terdakwa Nadiem Anwar Makarim yang menyebut pengadaan laptop Chromebook 2020-2022 merupakan langkah darurat akibat desakan guru-guru di seluruh Indonesia saat pandemi Covid-19. Pertimbangan ini disampaikan dalam sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026). Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai kondisi pandemi memang merupakan keadaan darurat, namun hal itu tidak

Hakim Tolak Dalil Nadiem Soal Pengadaan Chromeboook jadi Darurat saat Pandemi Covid-19

Indonesia Menghadapi Ancaman Kepunahan Bahasa Daerah, Berdampak Pada Hilangnya Kelestarian Alam dan Kekayaan Pengetahuan Lokal

Indonesia menghadapi ancaman kepunahan bahasa daerah. Ancaman ini bukan main-main karena bisa berdampak pada terjadinya kerusakan lingkungan dan hilangnya pengetahuan lokal seperti obat-obatan alami, tata cara bertani selaras alam, bahkan pengetahuan akan konservasi lingkungan. Ancaman kepunahan bahasa daerah atau bahasa lokal ini diungkapkan oleh Working Group ICCAs Indonesia (WGII), dalam laporan terbarunya yang diterima redaksi AFU.ID , Selasa (30/6/2026). Untuk diketahui, (WGII) merupakan ke

Indonesia Menghadapi Ancaman Kepunahan Bahasa Daerah, Berdampak Pada Hilangnya Kelestarian Alam dan Kekayaan Pengetahuan Lokal

Foto Anak Dicatut untuk Narasi Gay Parenting, MUI dan DPR Desak Polisi Bertindak

Penggunaan foto anak dalam konten bertema gay parenting di media sosial menuai kecaman. MUI dan anggota DPR mendesak aparat penegak hukum bertindak karena kasus ini menyangkut perlindungan anak, privasi keluarga, dan manipulasi identitas visual di ruang digital. Konten tersebut berasal dari akun Threads @rio_damar. Akun itu mengunggah foto dua pria dewasa bersama dua anak laki-laki yang diposisikan seperti sebuah keluarga. Dalam unggahannya, akun tersebut menulis narasi yang membandingkan pola a

Foto Anak Dicatut untuk Narasi Gay Parenting, MUI dan DPR Desak Polisi Bertindak

Taruna Akmil Membina Sekolah Rakyat, Pembinaan Karakter atau Militerisasi Pendidikan Anak?

Rencana 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) untuk menjadi pembina di Sekolah Rakyat membuka perdebatan soal batas pembinaan karakter dan militerisasi ruang pendidikan anak. Pemerintah menyebut taruna Akmil akan membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan berasrama, membangun kemandirian, dan membiasakan kedisiplinan. Namun, kelompok masyarakat sipil menilai ruang pendidikan anak seharusnya bebas dari pendekatan militer. Kementerian Sosial dan TNI akan menugaskan sekitar 1.000 taruna Akmil tingk

Taruna Akmil Membina Sekolah Rakyat, Pembinaan Karakter atau Militerisasi Pendidikan Anak?