Indeks Berita

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Sebut Arab Saudi Sudah Siapkan Fasilitas Jemaah Tambahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah dari Pemerintah Arab Saudi telah dilengkapi dengan jaminan fasilitas yang memadai. Kepastian ini membantah keraguan terkait kesiapan sarana saat kuota tersebut dialihkan oleh Kementerian Agama. “Ketika negara memberikan kuota haji tambahan itu tentunya pasti sudah disiapkan dengan fasilitasnya,” kata Direktur Penyidikan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Senin 9 Maret 2026. Pemberian kuota tamba

6 bulan lalu

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Turut Diamankan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak di wilayah Bengkulu pada Selasa, 10 Maret 2026. Salah satu kepala daerah yang terkonfirmasi ikut diamankan dalam operasi senyap ini adalah Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari. “Konfirm, tim melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Bengkulu,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa 10 Maret 2026. Seluruh pihak yang terjaring dalam penindakan tersebut

6 bulan lalu

DPR Segera Panggil Panglima TNI, Buntut Beredarnya Surat Edaran Status Siaga 1 di Tengah Ketegangan Geopolitik

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti beredarnya surat edaran terkait penetapan status Siaga 1 oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Status kewaspadaan tingkat tinggi ini diduga berkaitan erat dengan eskalasi ketegangan geopolitik yang saat ini tengah memanas di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa parlemen akan segera mengambil langkah proaktif dengan menginstruksikan komisi terkait, dalam hal ini Komisi I DPR, untuk memanggil pihak TNI. Pema

6 bulan lalu

OTT KPK di Bengkulu: 9 Orang Dibawa ke Jakarta, Termasuk Bupati Rejang Lebong

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 13 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, pada Senin, 9 Maret 2026. Penindakan ini diduga kuat berkaitan dengan praktik korupsi berupa suap proyek di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. "Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa 10 Maret 2026. Budi menjelaskan, belasan orang yang terjaring opera

6 bulan lalu

KPK Sita Dokumen hingga Uang Tunai Rupiah dalam OTT Bupati Rejang Lebong

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai pecahan rupiah, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret Bupati Rejang Lebong berkaitan dengan dugaan suap proyek. Penyidik juga menyita berbagai dokumen dan perangkat elektronik yang diduga kuat berkaitan dengan perkara suap tersebut. "Tim selain mengamankan sejumlah pihak, juga mengamankan barang bukti, di antaranya dokumen, barang bukti elektronik, dan juga uang tunai," jelas Juru Bicara KPK

6 bulan lalu

DPR Dukung Larangan Medsos bagi Anak di Bawah 16 Tahun, Puan: Kebebasan Digital Sudah Kebablasan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah yang mulai memberlakukan pembatasan akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah darurat yang diperlukan untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif paparan dunia digital yang tidak terfilter. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang siber telah menjadi perhatian serius parlemen. Menurutnya, lingkungan media so

6 bulan lalu

Kasus Korupsi Abdul Wahid dkk Segera Disidangkan di PN Tipikor Pekanbaru

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan perkara dugaan korupsi Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Selasa, 10 Maret 2026. Selain Abdul Wahid, penyidik lembaga antirasuah itu juga menyerahkan berkas perkara milik dua tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau Muh. Arif Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nur Salam. "Pada hari ini, Selasa 10 Mare

6 bulan lalu

Marak OTT Kepala Daerah, Ketua DPR Puan Maharani Soroti Mahalnya Biaya Politik

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mendorong adanya evaluasi bersama antara legislatif dan pemerintah menyusul kembali terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Sarolangun, Jambi, pada Selasa, 10 Maret 2026. "Bagaimana kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut," ujar Puan kepada wartawan, Selasa 10 Maret 2026. Evaluasi ini dinilai krusial untuk mengurai akar masalah tindak pidana korupsi

6 bulan lalu

Ikut Terjerat OTT di Bengkulu, Harta Bersih Wakil Bupati Rejang Lebong Capai Rp29,3 Miliar

Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri, yang turut terseret dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan suap proyek oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tercatat memiliki harta kekayaan bersih senilai Rp29.325.413.465. Jumlah ini merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya yang dilaporkan pada tanggal 24 Agustus 2024. "Total Harta Kekayaan (II-III) Rp. 29.325.413.465," tulis dokumen resmi lembaga antirasuah tersebut. Kekayaan Hendri didominasi oleh kepemilikan puluhan

6 bulan lalu

Harga Minyak Mentah Tembus USD120, Ketua DPR Wanti-wanti Pemerintah Antisipasi Lonjakan Biaya Mudik Lebaran

Menjelang momentum hari raya Idul Fitri, kewaspadaan terhadap ancaman inflasi kian meningkat menyusul lonjakan harga minyak mentah dunia. Harga minyak jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) yang dilaporkan sempat menembus angka 120 dolar AS per barel dikhawatirkan akan memicu efek domino terhadap biaya transportasi logistik dan tarif tiket penumpang angkutan mudik. Merespons kondisi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah agar segera menyiapkan skema intervensi pasar

6 bulan lalu

Hambalang Jadi Pusat Komando Lebaran, Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Pangan hingga Energi

Suasana di kediaman pribadi Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Senin (9/3/2026), berubah menjadi ruang koordinasi strategis pemerintah. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dipanggil berkumpul. Agenda yang dibawa bukan perkara kecil: ketahanan pangan, energi nasional, dan kesiapan negara menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang Idulfitri. Pertemuan berlangsung tertutup namun sarat pesan. Pemerintah ingin memastikan bahwa roda logistik nasional tetap stabil saat mobilitas masyar

6 bulan lalu

Jadi Saksi Kasus Korupsi LNG Pertamina, Ahok Blak-blakan Ungkap Awal Mula Temuan Audit

Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkap awal mula terbongkarnya kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero). Ia menyampaikan hal tersebut usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkannya sebagai saksi di dalam persidangan pada pekan kemarin. Ahok menjelaskan, langkah mengusut pengadaan LNG tersebut bermula dari laporan potensi kerugian negara yang sangat besar. Yang mana, momen terse

6 bulan lalu

Pengakuan Eks Hakim MK: Saya Tak Bisa Tidur Usai Putusan MK 90

Di sebuah ruang percakapan yang sarat emosi dan refleksi, episode terbaru kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored menghadirkan diskusi panjang bersama Arief Hidayat, mantan hakim sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Percakapan itu bukan sekadar wawancara biasa. Ia menjadi semacam ruang pengakuan, refleksi, sekaligus upaya membaca kembali salah satu keputusan hukum paling kontroversial dalam sejarah politik Indonesia: putusan perkara 90 yang mengubah syarat usia calon pres

6 bulan lalu

Atlet-Atlet Nasional Bakal Jalani Skrining Kesehatan Sistem Jantung

Atlet-atlet nasional kebanggaan bangsa dipastikan bakal menjalani skrining kesehatan sistem jantung pada tahun 2026 ini. Sebagai informasi, rencana tersebut berasal dari Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PP PERKI). Lalu mendapat dukungan penuh dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI). Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) RI, Taufik Hidayat bahkan telah menyatakan hal tersebut pada Senin, 9 Maret

6 bulan lalu

Arief Hidayat: Ada Atmosfer Negatif Saat Perkara Kontroversial Dibahas di MK

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkap sejumlah dinamika internal yang terjadi dalam penanganan perkara kontroversial di MK. Hal tersebut ia sampaikan dalam sebuah diskusi bersama Akbar Faizal dalam program Akbar Faizal Uncensored. Dalam diskusi tersebut, Arief menjelaskan proses yang terjadi ketika sebuah permohonan yang sebelumnya telah dicabut oleh pemohon kemudian ditarik kembali pencabutannya. Menurut Arief, pada saat itu terdapat peristiwa ketika kuasa hukum pemohon

6 bulan lalu