YLBHI Soroti Kewenangan BRAN dalam RUU Reforma Agraria: Jangan Jadi Alat Gebuk Masyarakat
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti kewenangan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria yang dinilai perlu dibatasi, agar tidak menekan masyarakat dalam penyelesaian konflik agraria. YLBHI mengkhawatirkan posisi BRAN yang berada di bawah Presiden dapat menjadikan keputusan lembaga ini bersifat absolut, tanpa ruang koreksi melalui pengadilan, serta menekankan perlunya kejelasan dalam ketentuan yang mengatur tindakan menghalang


















