Memahami Digital Taxation untuk Transaksi Digital Niche seperti Cloud, AI, hingga Langganan Software
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang mulai berlaku pada 25 September 2026 bukanlah pajak baru, melainkan mekanisme untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak, melibatkan bank dan lembaga fintech terpilih dalam identifikasi dan pemungutan



















