AFU.id

Indeks Berita

KPK Sebut Eks Sekjen MPR Minta Jatah 10 Persen Tiap Proyek, Gratifikasi Tembus Rp17 Miliar

Permintaan jatah proyek sebesar 10 persen menyeret mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR Ma'ruf Cahyono dalam kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR. Dugaan tersebut terungkap dalam penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih mendalami aliran fee dari sejumlah proyek. KPK mengungkaP permintaan fee itu saat memeriksa pihak swasta dari PT Lima Abadi Lestari, Ade Zainal, sebagai saksi dalam perkara tersebut. Penyidik mendalami keterkaitan saksi dengan du

KPK Sebut Eks Sekjen MPR Minta Jatah 10 Persen Tiap Proyek, Gratifikasi Tembus Rp17 Miliar

Ketua Kadin Solo Mengaku Setor Rp125 Juta lewat Orang Kepercayaan Sudewo

Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Surakarta Ferry Septha Indrianto mengaku menyerahkan uang Rp125 juta kepada pihak yang disebut sebagai orang kepercayaan Bupati nonaktif Pati Sudewo. Keterangan itu disampaikan Ferry saat menjadi saksi dalam sidang dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang. Ferry, yang juga Direktur PT Indria Putra Persada, mengatakan uang tersebut diserahkan melalui pengusaha bernama Nur Widayat. Menurut Ferry, Nur mengaku sebagai orang

Ketua Kadin Solo Mengaku Setor Rp125 Juta lewat Orang Kepercayaan Sudewo

Kades di Pati Jadi Tersangka Korupsi Rp805 Juta, Uang Dikembalikan Tak Hapus Pidana

Kejaksaan Negeri Pati mengusut dugaan korupsi pengelolaan anggaran desa yang menyeret kepala desa bernama Ali Rohmat sebagai tersangka. Dugaan korupsi itu terjadi dalam pengelolaan berbagai sumber anggaran desa pada periode 2022 hingga 2024. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Pati, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp805.656.385. Dana yang diselewengkan berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, bantuan keuangan Kabupaten Pati, dan bantuan

Kades di Pati Jadi Tersangka Korupsi Rp805 Juta, Uang Dikembalikan Tak Hapus Pidana

Di Sini Pajak, Di Sana Pajak, Ancaman "Shortfall" tetap Membayang, Purbaya Malah Ancam Rumahkan Pegawai Pajak

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak cukup agresif memungut pajak di sana-sini, untuk memenuhi target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Sayangnya, ancaman shortfall perpajakan tahun 2026 sebesar Rp46,9 triliun tetap membayang. Pelemahan ekspor, tekanan rupiah, serta melemahnya daya beli kelas menengah menjadi penyebab rentannya basis pemajakan sektor riil. Jika shortfall terjadi, penghematan belanja dan fokus pada sektor produktif jadi pilihan terbaik.

Di Sini Pajak, Di Sana Pajak, Ancaman "Shortfall" tetap Membayang, Purbaya Malah Ancam Rumahkan Pegawai Pajak

Jalan Rusak Bertahun-tahun, Emak-emak Medan Blokade Jalan Pakai Pohon Pisang

Warga Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, memblokade Jalan Tirtosari Lingkungan 7 sebagai bentuk protes atas jalan rusak dan drainase yang tak kunjung diperbaiki. Aksi yang sebagian besar dilakukan emak-emak itu viral setelah videonya beredar di TikTok. Dalam video yang beredar, warga menutup jalan menggunakan kayu, bangku rusak, dan batang pohon pisang. Blokade dilakukan tepat di depan kubangan jalan yang masih digenangi air. Kondisi itu membuat jalan sulit dilalui dan memicu

Jalan Rusak Bertahun-tahun, Emak-emak Medan Blokade Jalan Pakai Pohon Pisang

Kas Daerah Menipis, PPPK Terancam Jadi Korban, Banggar Tagih Dana Bagi Hasil Rp132 Triliun

Kas daerah yang menipis mengancam nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dengan banyak pemerintah daerah mempertimbangkan pemotongan penghasilan atau merumahkan tenaga kontrak akibat kesulitan keuangan. Badan Anggaran DPR mendesak pemerintah pusat untuk segera mencairkan dana bagi hasil (DBH) yang belum disalurkan sebesar Rp132 triliun, yang dianggap vital untuk membantu daerah membayar gaji PPPK. Di Kota Tidore Kepulauan, sekitar 2.000 ASN dan PPPK menggelar protes menolak pem

Kas Daerah Menipis, PPPK Terancam Jadi Korban, Banggar Tagih Dana Bagi Hasil Rp132 Triliun

Keterangan Kadis Pati Berbeda dengan BAP, Jaksa Siapkan Penyidik di Sidang Sudewo

Kesaksian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, Tri Hariyama, menjadi sorotan dalam sidang dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Pati, Sudewo. Di persidangan, Tri membantah pernah mendapat perintah dari Sudewo untuk meniadakan seleksi pengisian perangkat desa pada 2025. Tri menyampaikan keterangan tersebut saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Rabu (8/7/2026). Ia mengatakan tidak dilaksanakannya pengisian perangkat desa pada 2025 merupaka

Keterangan Kadis Pati Berbeda dengan BAP, Jaksa Siapkan Penyidik di Sidang Sudewo

Rule Versus Diskresi

Ekonom paling berpengaruh abad ke-20 dari Chicago school of economics dan pemenang nobel ekonomi tahun 1976, Milton Friedman mengingatkan bahwa “pilihan pada prinsip rule versus discretionary policy menentukan tinggi rendahnya premi risiko suatu perekonomian. Premi risiko tinggi disebabkan oleh perubahan kebijakan yang tidak terduga.”

Rule Versus Diskresi

Pengemudi Mobil Tangki Merokok Saat Bertugas, Pertamina Diminta Perketat Mitra Transportir

Seorang awak mobil tangki diberhentikan setelah terekam merokok saat bertugas mengemudikan kendaraan operasional penyaluran energi. Aksi tersebut menjadi sorotan karena dilakukan dalam pekerjaan yang berkaitan dengan distribusi bahan bakar dan elpiji, yang menuntut kepatuhan ketat terhadap prosedur keselamatan. VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan perusahaan menindaklanjuti unggahan di media sosial yang memperlihatkan seorang awak mobil tangki merokok saat be

Pengemudi Mobil Tangki Merokok Saat Bertugas, Pertamina Diminta Perketat Mitra Transportir

Digugat Pegawai Sendiri, KemenHAM Kalah di PTUN, Wamenham: Kami Akan Banding

Kementerian Hak Asasi Manusia mengajukan banding setelah kalah dalam gugatan mutasi pegawai di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan itu diajukan Ernie Nurheyanti M Toelle, pegawai KemenHAM yang sebelumnya menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan kementerian akan menempuh upaya hukum banding atas putusan tersebut. Ia menyebut keputusan itu menjadi sikap Menteri HAM Natalius Pigai terhadap putusan PTUN. “Kami akan banding,

Digugat Pegawai Sendiri, KemenHAM Kalah di PTUN, Wamenham: Kami Akan Banding

Hasil Lengkap Babak 16 Besar Piala Dunia 2026: Brasil, Portugal, dan 3 Tuan Rumah Gugur!

Berikut hasil lengkap dari seluruh pertandingan Babak 16 Besar Piala Dunia 2026 yang berakhir per Rabu (8/7/2026). Sangat banyak kejutan yang terjadi pada ronde kedua fase gugur turnamen sepak bola terakbar antarnegara dunia edisi ke-23. Mulai dari tiga negara yang menjadi tuan rumah penyelenggara, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Mereka kompak gugur pada fase perdelapanfinal usai menderita kekalahan dari lawan-lawannya. Petaka tuan rumah berawal dari kekalahan telak Kanada kontra Mar

Hasil Lengkap Babak 16 Besar Piala Dunia 2026: Brasil, Portugal, dan 3 Tuan Rumah Gugur!

Serangan AS-Iran Picu Lonjakan Harga Minyak Dunia hingga 3 Persen

Harga minyak mentah dunia kembali melesat lebih dari 3 persen seiring meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi dari Timur Tengah. Kekhawatiran itu muncul setelah Amerika Serikat dan Iran kembali saling melancarkan serangan. Hingga Rabu (8/7/2026) pukul 14.15 WIB, harga minyak mentah Brent kontrak September 2026 naik US$2,40 atau 3,2 persen menjadi US$76,56 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) kontrak Agustus 2026 menguat US$2,26 at

Serangan AS-Iran Picu Lonjakan Harga Minyak Dunia hingga 3 Persen

Kembalikan Amplop Pasca OTT Bupati Kuantan Singingi, Raja Juli Antoni Tetap Bisa Kena Pidana Suap

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, masih mungkin ikut terserat kasus korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby. Raja Juli bisa terseret terkait penerimaan amplop berisi uang dolar Singapura (SGD) yang bersumber dari SHU 914 KUD. Meski Raja Juli mengklaim telah mengembalikan amplop tersebut 10 hari pasca-pertemuan dan baru melaporkannya ke KPK pada 3 Juli 2026, pakar hukum dan KPK menegaskan tindakan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana karena kasus ini berkateg

Kembalikan Amplop Pasca OTT Bupati Kuantan Singingi, Raja Juli Antoni Tetap Bisa Kena Pidana Suap