
Indeks Berita








Tarik Ulur Dana Otsus Aceh: Antara Kebutuhan 2,5 Persen dan Kapasitas Fiskal Negara
Pemerintah Provinsi Aceh berupaya memperpanjang Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang akan berakhir pada 2027 dengan menargetkan kenaikan porsi dana menjadi 2,5% melalui revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menekankan perlunya perpanjangan ini untuk mendukung pemulihan infrastruktur dan mengatasi ketertinggalan makroekonomi di daerah tersebut. Meskipun DPR RI menunjukkan dukungan terhadap permintaan ini, tantangan utama terletak pada kemampuan fiskal negara dan

Kasus Korupsi Pemkab Bekasi, Fakta Sidang Ungkap Praktik Fee Rp16 Miliar Sebelum Era Ade Kuswara
Kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten Bekasi mengungkap praktik suap yang melibatkan penerimaan fee sebesar Rp16 miliar oleh Yayat Sudrajat, yang berperan sebagai pelobi proyek, sejak tahun 2022. Penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi tantangan serius, termasuk intimidasi terhadap saksi, namun tetap berlanjut dengan penetapan tiga tersangka, termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK berkomitmen untuk mengeksplorasi fakta baru dalam persidangan dan menelusuri keterlibatan o

Paradoks Dinasti di Balik Topeng Inklusif, Siasat PSI Poles Citra Lewat Klaim Eksodus Kader
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di bawah kepemimpinan Kaesang Pangarep tengah mempersiapkan diri menjelang Pemilu 2029 dengan mengklaim adanya eksodus kader dari partai lain, meskipun klaim tersebut dianggap skeptis oleh sejumlah pengamat sebagai taktik kosmetik politik untuk menutupi tantangan verifikasi faktual pada 2027. Sekretaris Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menegaskan bahwa partainya merupakan entitas terbuka dan bukan 'partai keluarga', meskipun kritik muncul terkait kepemimpinan

Abaikan Peringatan Dini TII, KPK Baru Temukan Celah Korupsi Usai Anggaran MBG Terlanjur Tembus Rp171 Triliun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan peringatan serius mengenai delapan celah korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah anggarannya melonjak dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun, meskipun Transparency International Indonesia (TII) telah memperingatkan risiko tersebut sejak pertengahan 2025. KPK menyoroti lemahnya regulasi dan pengawasan dalam pelaksanaan program, yang berpotensi memicu korupsi dan konflik kepentingan, serta mengakibatkan kerugian negara yang signifik

Ironi Pelecehan Digital di FH UI dan Ancaman Pidana UU TPKS
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengambil langkah proaktif dalam menangani kasus dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), di mana 16 mahasiswa diduga terlibat dalam pelecehan seksual berbasis digital. LPSK berupaya memberikan perlindungan kepada korban yang terancam kriminalisasi balik, dan mengingatkan pentingnya keberanian institusi pendidikan untuk menanggulangi budaya kekerasan seksual. Kritik juga dilontarkan oleh pejabat DP

MK Kandaskan Gugatan Delpedro Karena Tidak Lazim, Pengamat Sebut Hakim Keliru
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) menolak gugatan Delpedro Marhaen mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pasal penghasutan dan berita bohong, dengan alasan permohonan dianggap kabur dan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk menguji pasal tersebut. Pengamat dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Rizaldi Warneri, mengkritik keputusan MK yang dinilai terlalu mengedepankan aspek legal formal dan menyata






