Indeks Berita

Kewajiban Jaminan Smelter Tidak Dipenuhi, Rp170 Miliar Disetor ke Negara

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) kembali menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp55 miliar dalam penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan bauksit di wilayah Kalimantan Barat. "Pada hari ini, tim penyidik kembali berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp55 miliar dalam perkara tata kelola pertambangan bauksit di Kalimantan Barat," kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalbar, Siju, saat konferensi pers di Pontianak, Rabu, (29/4/26). Siju me

4 bulan lalu

Selamat Menyicil 30 Tahun, Utang Whoosh Akhirnya Jadi Tanggungan Negara

Deru cepat kereta Whoosh tak lagi sekadar simbol modernitas. Di balik rel beton dan kecepatan tinggi itu, ada satu kenyataan yang kini tak bisa ditutup: utangnya masuk ke negara. Ekonom dan analis kebijakan publik, Awalil Rizky, secara lugas membedah perubahan arah proyek ini. Pernyataan Rosan Roeslani yang menegaskan restrukturisasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China akan ditangani Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjadi penanda jelas: ini bukan lagi urusan bisnis semata. Padahal sej

4 bulan lalu

Kasus Suap Restitusi Pajak Meluas, Keterlibatan Perusahaan Lain Ditelusuri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk mengusut wajib pajak selain PT Buana Karya Bhakti pada kasus suap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. “Terbuka peluang untuk kemudian melakukan penelusuran-penelusuran lain,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu, (29/4/26). Budi menjelaskan KPK membuka peluang tersebut bila dalam proses penyidikan yang masih berjalan saat ini menemukan praktik pengondisian restitusi pajak

4 bulan lalu

Absen Kerja dan Pelanggaran Disiplin, 71 ASN Berujung Pemecatan

Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Itjen Kemenimipas) RI menindak 774 pelanggaran disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kementerian itu dalam dua tahun terakhir. "Dari jumlah itu, sebanyak 71 pegawai telah diberhentikan (pecat) akibat pelanggaran berat, dengan kasus di antaranya yaitu, tidak masuk kerja tanpa keterangan, serta pelanggaran ketentuan perkawinan dan perizinan," kata Itjen Kemenimipas Yan Sultra Indrajaya dalam konferensi pers di Gedung Kemeni

4 bulan lalu

Kemandirian Fiskal Daerah Belum Merata, PAD dan Efisiensi Belanja Tentukan Pertumbuhan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan efisiensi anggaran dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Bima menyampaikan pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk mengedepankan efisiensi belanja, inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN) agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian. "Jadi, kami sering menyemangati para kepala daerah den

4 bulan lalu

Aktivis HAM Rentan Dikriminalisasi, Perlindungan Hukum Belum Memadai

Pemerintah menyiapkan regulasi untuk memperkuat perlindungan terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) dari risiko kriminalisasi dan kekerasan, dengan menekankan pentingnya dasar hukum yang kuat melalui undang-undang. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan langkah tersebut dilatarbelakangi kerentanan aktivis dalam menjalankan kerja advokasi, terutama saat membela kelompok rentan. “Untuk perlindungan terhadap aktivis HAM itu penting karena mereka rentan sekali untuk dikriminalis

4 bulan lalu

Pekerja Informal Sulit Akses Rumah, Skema Pembiayaan Dipermudah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pekerja sektor informal dan pelaku UMKM harus difasilitasi agar bisa memiliki rumah. Dia menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden, bahwa negara harus hadir untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap. “Inilah yang menjadi arahan Presiden, bahwa kepemilikan rumah tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan gaji tetap. Masyarakat dengan penghasilan non

4 bulan lalu

UMKM Belum Terintegrasi Industri, Belanja Pemda Diminta Beralih ke Produk Lokal

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief meminta kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan pemilik rantai pasok industri besar. Menurut dia, pemerintah daerah juga perlu mengalihkan porsi belanja barang Pemda untuk menyerap produk UMKM. "Permudah perizinan, adanya insentif dan subsidi hingga kemudahan investasi," kata Hendry dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, (29/4/26). Dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Riau, dia mengat

4 bulan lalu

Panas Ekstrem Percepat Penurunan Kinerja Baterai Kendaraan Listrik

Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu, mengingatkan bahwa suhu panas ekstrem yang melanda sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir dapat berdampak signifikan terhadap kinerja dan umur pakai kendaraan listrik (EV). Yannes mengatakan, suhu lingkungan di atas 35 derajat Celsius dapat mempercepat proses degradasi baterai. “Reaksi kimia di dalam baterai berlangsung lebih cepat pada suhu tinggi, sehingga kapasitasnya lebih cepat menurun," katanya

4 bulan lalu

Korban Penyiraman Air Keras Belum Bisa Hadir, Hakim Siap Perintahkan Pemanggilan Paksa

Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta meminta Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus dihadirkan dalam sidang dugaan penganiayaan berupa penyiraman air keras. Hakim Ketua Kolonel Corps Hukum (Chk) Fredy Ferdian Isnartanto mengatakan kehadiran Andrie sebagai korban sangat penting untuk memberikan keterangan saksi dalam persidangan. "Saya minta untuk diupayakan, nanti kalau oditur tidak mampu, berati majelis hakim dalam ini hakim ketu

4 bulan lalu