AFU.id

Indeks Berita

Sebut Ada Keuntungan Ilegal ke Google, Hakim Minta Kejagung Kembangkan Kasus Chromebook

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta merekomendasikan Kejaksaan Agung untuk melanjutkan penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan ilegal dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek, termasuk korporasi seperti Google. Rekomendasi ini muncul dalam putusan banding terhadap mantan Menteri Nadiem Makarim, yang hukuman penjaranya dikurangi menjadi 9 tahun dengan denda Rp1 miliar dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp548 miliar. Hakim menekank

Sebut Ada Keuntungan Ilegal ke Google, Hakim Minta Kejagung Kembangkan Kasus Chromebook

Buruh Beri Ultimatum Pemerintah-DPR hingga 30 September, 100 Ribu Massa Siap Turun Jika Tuntutan Tak Diakomodasi

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) memberikan ultimatum kepada pemerintah dan DPR hingga 30 September 2026 untuk menyelesaikan pembahasan tuntutan buruh, termasuk isu pemagangan dan outsourcing. Jika tuntutan tidak diakomodasi, 100 ribu buruh siap turun ke Jakarta untuk menggelar aksi demonstrasi. Meskipun beberapa usulan buruh telah diterima, pemimpin buruh Andi Gani Nena Wea menegaskan pentingnya kemajuan nyata dalam dialog agar tidak terjadi aksi besar-besaran.

Buruh Beri Ultimatum Pemerintah-DPR hingga 30 September, 100 Ribu Massa Siap Turun Jika Tuntutan Tak Diakomodasi

Sidang Korupsi Haji, Saksi Ungkap Peran Gus Alex dalam Skema Kuota 50:50

Mantan Staf Teknis Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam, mengungkap usulan pembagian tambahan kuota haji Indonesia sebanyak 20.000 jemaah pada 2024 dengan proporsi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus, yang disampaikan oleh mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Dalam sidang dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Nasrullah menyatakan bahwa komunikasi terkait usulan tersebut terjadi pada November 2023, dan pertemuan dengan

Sidang Korupsi Haji, Saksi Ungkap Peran Gus Alex dalam Skema Kuota 50:50

Banding Dikabulkan, Hukuman Nadiem Turun Jadi 9 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Chromebook

Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menjadi 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook, serta menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,5 miliar menjadi Rp548,76 miliar. Meskipun demikian, Nadiem tetap dijatuhi denda Rp1 miliar dengan ketentuan pengganti 140 hari penjara jika tidak dibayar. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan Nadiem sebagai pelaku utama dalam korupsi yang merugikan negara hingga Rp1,5 triliun, meskipun kua

Banding Dikabulkan, Hukuman Nadiem Turun Jadi 9 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Chromebook

Hasil Putusan Banding Nadiem: Hukuman Dipangkas Jadi 9 Tahun, Uang Pengganti Turun Menjadi Rp548 miliar.

Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengurangi hukuman mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook, serta menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809 miliar menjadi Rp548 miliar. Meskipun hukuman lebih ringan, Nadiem tetap dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi, dan harus membayar denda sebesar Rp1 miliar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Hasil Putusan Banding Nadiem: Hukuman Dipangkas Jadi 9 Tahun, Uang Pengganti Turun Menjadi Rp548 miliar.

Napi Mengaku Bayar Kamar Mewah, Lapas Cibinong Klaim Bangunan Itu Rumah Dinas Pegawai

Polemik mengenai fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong berlanjut setelah pihak lapas membantah temuan Ombudsman RI yang menyatakan adanya warga binaan yang membayar untuk menempati kamar khusus, dengan klaim bahwa bangunan yang dipersoalkan adalah rumah dinas untuk pegawai. Ombudsman menemukan adanya fasilitas seperti pusat kebugaran dan mini golf, serta dugaan praktik komersialisasi, sementara pihak lapas menegaskan bahwa bangunan tersebut digunakan oleh pejabat dan petugas, termasuk meng

Napi Mengaku Bayar Kamar Mewah, Lapas Cibinong Klaim Bangunan Itu Rumah Dinas Pegawai

Jadi Tersangka Sepekan Setelah Dilantik Ketua Ombudsman, Bagaimana Skema Korupsi Hery Susanto?

Mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto dituntut pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan serta denda Rp300 juta dalam kasus dugaan korupsi terkait suap untuk memengaruhi Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman mengenai perusahaan tambang nikel. Jaksa menuduh Hery menerima suap senilai total Rp4,85 miliar dari beberapa perusahaan untuk menyatakan keputusan pemerintah terkait kewajiban pembayaran sebagai maladministrasi, yang dapat menguntungkan posisi perusahaan dalam sengketa dengan pemerintah. Perkara

Jadi Tersangka Sepekan Setelah Dilantik Ketua Ombudsman, Bagaimana Skema Korupsi Hery Susanto?

Kawal Aksi 50 Buruh di Sudirman-Thamrin, Polri Pastikan Penyampaian Aspirasi Berlangsung Kondusif

Sebanyak 50 ribu buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) dijadwalkan menggelar aksi di Jakarta pada 24 September 2026, untuk menyuarakan aspirasi terkait RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, dengan penekanan bahwa aksi ini tidak bertujuan menjatuhkan pemerintahan. Polri, yang mengerahkan 26.386 personel untuk mengawal acara tersebut, berkomitmen memastikan penyampaian pendapat berlangsung aman dan kondusif, serta menjaga hak masyarakat lainnya. Polda Metro Jaya telah mempersiapk

Kawal Aksi 50 Buruh di Sudirman-Thamrin, Polri Pastikan Penyampaian Aspirasi Berlangsung Kondusif

Tiga Tahun Abroad, Marselino Hanya Bermain 219 Menit dan Cetak 1 Gol, Ini Statistiknya

Marselino Ferdinan resmi kembali ke Liga Indonesia dengan bergabung bersama Persija Jakarta setelah menghabiskan lebih dari tiga tahun bermain di Eropa. Selama waktu tersebut, ia mencatatkan total 13 penampilan dan 219 menit bermain di berbagai kompetisi dengan hanya mencetak satu gol, mengalami kendala kebugaran, dan menurun drastis dalam menit bermain di klub-klub seperti KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trencin. Kepulangannya ke Indonesia diharapkan menjadi kesempatan bagi Marselino untuk k

Tiga Tahun Abroad, Marselino Hanya Bermain 219 Menit dan Cetak 1 Gol, Ini Statistiknya

Kekerasan di La Favela Bali kembali Terjadi, Aksi Main Hakim Sendiri Terus Terulang Seiring Macetnya Hukum

Kekerasan kembali terjadi di kelab malam La Favela, Bali, di mana seorang pengunjung diserang oleh empat sekuriti setelah perselisihan, menambah daftar insiden kekerasan yang sudah terjadi sebelumnya. Meskipun pihak kepolisian Badung sedang menyelidiki dua kasus kekerasan yang melibatkan pihak keamanan, proses penegakan hukum yang lambat menimbulkan kekhawatiran mengenai aksi main hakim sendiri yang terus berulang di lokasi tersebut. Selain itu, pemerintah Bali juga mulai membatasi kepemilikan u

Kekerasan di La Favela Bali kembali Terjadi, Aksi Main Hakim Sendiri Terus Terulang Seiring Macetnya Hukum

Setiap Tahun Diperdebatkan, Mengapa Aturan Outsourcing Tak Pernah Benar-Benar Final?

DPR dan pemerintah Indonesia tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang ditargetkan selesai pada Oktober 2026, dengan isu outsourcing kembali menjadi sorotan utama. Bagi buruh, sistem alih daya ini dianggap mengancam kepastian kerja, sementara pengusaha melihatnya sebagai sarana fleksibilitas operasional. Dengan dampak yang signifikan terhadap jutaan pekerja dan potensi konflik antara perlindungan hak pekerja dan kebutuhan bisnis, perdebatan meng

Setiap Tahun Diperdebatkan, Mengapa Aturan Outsourcing Tak Pernah Benar-Benar Final?

Belajar dari Kasus-Kasus Berikut, Mahkamah Konstitusi Bisa Saja Memutuskan untuk Mendiskualifikasi Gibran

Persidangan di Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih berlangsung, dengan perdebatan mencuat terkait kemungkinan diskualifikasi jika pencalonannya terbukti cacat hukum. Mengacu pada preseden hukum sebelumnya, MK pernah mendiskualifikasi kepala daerah karena kesalahan administratif dan ketidakabsahan dokumen pendidikan, sehingga hal serupa bisa terjadi pada Gibran yang dituduh memiliki ijazah penyetaraan SMA yang diragukan keasliannya.

5 media, Cenderung kiri
Belajar dari Kasus-Kasus Berikut, Mahkamah Konstitusi Bisa Saja Memutuskan untuk Mendiskualifikasi Gibran

Italia Serahkan Giuseppe Garibaldi ke Indonesia, Kapal Perang yang Pernah Berlayar ke Libya dan Afghanistan

Kapal induk Giuseppe Garibaldi resmi diserahkan oleh Italia kepada Indonesia dan berganti nama menjadi KRI Sriwijaya-100 dalam sebuah seremoni di Jakarta pada 24 September 2026. Kapal ini, yang memiliki sejarah panjang dalam berbagai operasi internasional, akan menjalani retrofit untuk disesuaikan dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut, dengan Kolonel Laut (P) Mochamad Fuad Hasan ditunjuk sebagai komandannya. Giuseppe Garibaldi, yang dibangun pada tahun 1983, memiliki spesifikasi canggih dan mampu m

Italia Serahkan Giuseppe Garibaldi ke Indonesia, Kapal Perang yang Pernah Berlayar ke Libya dan Afghanistan

Sidang Korupsi Kuota Haji: Dulu Bilang “Enggak”, Eks Dirjen Kemenhaj Hilman Latief Akui Terima Uang 15.000 Riyal dari Maktour

Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, mengakui telah menerima uang sebesar 15.000 Riyal Arab Saudi dari Direktur Operasional PT Maktour, Ismail Adham, dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pengakuan ini bertentangan dengan pernyataannya sebelumnya yang membantah menerima uang terkait pengaturan kuota haji. Kasus ini melibatkan empat terdakwa dan telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp622,09 mil

Sidang Korupsi Kuota Haji: Dulu Bilang “Enggak”, Eks Dirjen Kemenhaj Hilman Latief Akui Terima Uang 15.000 Riyal dari Maktour